BUPATI SAMPANG KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR
: 188.45/5CI /KFjP/4s4.Arc/2Ot4 TENTANG
PUABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG BUPATI SAMPANG,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2OL1, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang; Menimbang
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor a$a+l;
2. Undang-undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tamb,ahan Lembaran Negara Nomor aSaQ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2A7O Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Indormasi Publik;
4. Peratuian Menteri....
-24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2ALO tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Linglmngan Kementerian Dalam Negeri
Daerah;
,
.d* :
Pemerintah i,
S.;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun'z}Ll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati
Sampang Nomor 15 Tahun
20tl
tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah . Kabupaten Sampang Tahun ?OLL Nomor I-5); MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PE.JABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KESATU
Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan susun€rn Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat
Pengelola Informasi
dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai hrgas dan wewenang a. T\rgas
1.
:
:
mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat
Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
2, menyimpan,
mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi kepada publik;
3.
melakukan verifikasi bahan informasi publik; 5.
- 34. 5. 6.
melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
b, rdewenang
:
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit keda/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID) Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi
dan
Dokumentasi (PPID) Pembanhr sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut
:
a. memberikan tayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala sesuai kebutuhan;
d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Organisasi Unit Kerjanya;
f. mengkonsultasikan.....
'
- 4e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
f.
mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Membebankan honorarium pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola
KELIMA
Informasi dan Dokumentasi {PPID} sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Sampang serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KEENAM
:
Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 188/ 144/KEP/434.01312OL1 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sampang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
:
a. Kepuhrsan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
b. Apabila
Ditetapkan di: Sampang pada tanggal
:24 Januarj. ANG,
2OL4
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR
: 188.4sl 60
TANGGAL
:
24
/434.Or3 /2Or4 Jewnri 2Ol4
lt
SUSUNAN KEANGGOTAAN PF^IABAT PENGELOI"A INFORTUNST
DAN DOKUMENTASI (PPID} KABUPATEN SAMPANG
NO
JABATAN DALAM TIM
A.
PPID
2.
Atasan PPID Kehra
3.
Wakil Kehra I
4.
Wakil Kettra II
5.
Wakil Ketua III
6.
Sekretaris
7.
Wakil Sekretaris
8.
Anggota
9.
Anggota
10
Anggota
B.
PPID Pembanhr
l.
Kefira
JABATAN INDUK
KETERANGAN
Selcretaris Daerah Kabupaten Sampang
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarnpang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daeratr Kabupaten Sampang Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Kepala Bagran Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang - Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemerintatr Daeratr Bidang Sarkomdisen - Kepala Sub Bagan Pemberitaan dan Penyebarluasan Informasi Bagan Humas - Kepala Subbag Bantuan Hukum -
pada Pada Badan Sekretaris, Ka. TU Rrbtk/SKPD Dinas/ Badan/ Kantor dan Kecamatan
dibentuk/dihrnjuk PPID Pembanttr yang melekat padaJabatan Struktural yang memiliki ftsmFetensi dibidang pengelolaan inforrnasi dan dokumentasi
