PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO KEPALA DESA PEJENGKOLAN Jln Bendung Pejengkolan Km 1 Kode Pos 54394

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN2008 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2008 KEPALA DESA PEJENGKOLAN, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1. 2.

3.

4.

5. 6.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22). Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN : : : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008; sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa; c. menetapkan Bendahara Desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa: f. mengesahkan DPA; dan g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas. : Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa; c. menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa; dan

KEEMPAT

:

e. melaksanakan verifikasi/evaluasi RKA dan DPA kegiatan. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. membukukan realisasi APBDesa; b. menyusun laporan bulanan dan akhir tahun keuangan Desa;

c. d. KELIMA

:

KEENAM

:

KETUJUH

:

mengendalikan Pelaksanaan APBDesa; dan melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang : a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa; b. melaksanakan penerimaan dana-dana dari pemerintah atasan atau pihak lain; c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dengan persetujuan Kepala Desa; d. menyimpan uang; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana; dan f. melakukan penagihan piutang Desa. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 03 Januari 2008 KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Kabupaten Kebumen; 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen; 3. Kepala KBPM Kabupaten Kebumen; 4. Camat Padureso; 5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Pejengkolan; ____________________________________________________

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJENGKOLAN NOMOR : 01 TAHUN 2008 TANGGAL : 03 JANUARI 2008 _____________________________________

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2008 NO

N A M A

JABATAN DALAM DINAS

1 1.

2 Muslimah

3 Kepala Desa.

2.

Dariman

Kaur Pemerintahan

3.

-

-

4.

Saiman

Kaur Keuangan

DI TUNJUK SEBAGAI 4 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa PTPKD / Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Bendahara Desa

KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO KEPALA DESA PEJENGKOLAN Jln Bendung Pejengkolan Km 1 Kode Pos 54394

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2008 KEPALA DESA PEJENGKOLAN, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008, maka perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22). Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: : Menunjuk Pelaksana Kegiatan Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008; sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. : Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun DPA sesuai dengan APBDesa; b. mengajukan dan mengelola dana kegiatan; c. melaksanakan kegiatan; d. memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara pada kegiatan yang bersangkutan; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 03 Januari 2008 KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Kabupaten Kebumen; 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen; 3. Kepala KBPM Kabupaten Kebumen; 4. Camat Padureso ; 5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Pejengkolan; ____________________________________________________ LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJENGKOLAN NOMOR : 02 TAHUN 2008 TANGGAL : 03 JANUARI 2008 _____________________________________

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2008

NO

N A M A

JABATAN DALAM DINAS

DI TUNJUK SEBAGAI

1 1.

2 Ngadiran

3 Kadus

4 Pelaksana Kegiatan

2.

Mundari

Kadus

Pelaksana Kegiatan

3.

..........................................

...........................................

Dst.

KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO KEPALA DESA PEJENGKOLAN Jln Bendung Pejengkolan Km 1 Kode Pos 54394

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 141/14/KEP/2008 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DESA DI DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2008 KEPALA DESA PEJENGKOLAN, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008 , maka perlu membentuk Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa Pejengkolan , Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008

1.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 );

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

14.

Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008 MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: : Membentuk Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso,Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008; sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. b. c. d. e.

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Menyusun DPA sesuai Dengan ABDesa; Mengajukan dan mengelola dana kegiatan Melaksanakan kegiatan memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa; sesuai kegiatan yang bersangkutan;dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa;

Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pejengkolan, Kecamatan

Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008 KEDELAPAN

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 2 Agustus 2008 KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Kabupaten Kebumen; 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen; 3. Kepala KBPM Kabupaten Kebumen; 4. Camat Padureso; 5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Pejengkolan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJENGKOLAN NOMOR141/ 14/KEP/2008 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2008 _____________________________________

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA DI DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2008

NO 1 1. 2.

N A M A 2 NGADIRAN MUNDARI

DARI UNSUR 3 Kadus Kadus

KEDUDUKAN DALAM TIM 4 Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan

KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

sk add.pdf

работе. sharp 25an1 инструкция. apexi auto timer for na lt turbo инструкция. мануал для asus m2n x. должностная инструкция заместителя заведующей по ...

180KB Sizes 1 Downloads 297 Views

Recommend Documents

SK-027 ttg SK PD JATIM.pdf
Sekretaris Jendral,. Noffendri Roestam, S. Si., Apt. NA. 29111970010829. Page 2 of 2. SK-027 ttg SK PD JATIM.pdf. SK-027 ttg SK PD JATIM.pdf. Open. Extract.

SK Kepengurusan.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.Missing:

SK Radius.pdf
kepada pihak-pihak yang berperxara daram *ir"yan yrridiksi Peng.adilan Agama Gunungsitori seperti terGoui daram lampiran surat keputusan ini. Bahwa radius ...

sk-radius.pdf
Page 1 of 3. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIBOLGA. Nomor : W2-A5/ 74 /KU.04.2/I/2015. T E N T A N G. PANJAR BIAYA PERKARA, RADIUS PEMANGGILAN DAN. PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA. DALAM WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA SIBOLGA.

SK-PPG.pdf
Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SK-PPG.pdf. SK-PPG.pdf. Open. Extract. Op

SK PPID.pdf
Lembaran Negara Nomor a$a+l;. 2. Undang-undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,.

SK SPIP.pdf
H. ABRARUDDIN ANWAR. NIP. 19610305 199203 1 005. Tembusan : Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Page 3 of 4. SK SPIP.pdf. SK SPIP.pdf.

SK Monitoring.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SK Monitoring.

SK 2000 E.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SK 2000 E.pdf.

SK 2000 Y.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SK 2000 Y.pdf.Missing:

SK Tentang Mediator.pdf
Page 3 of 3. SK Tentang Mediator.pdf. SK Tentang Mediator.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying SK Tentang Mediator.pdf. Page 1 of 3.

SK 2000 A.pdf
ng Filipinas sa Estados Unidos noong 1919, humawak ng iba pang mga. tungkulin sa pamahalaan gaya ng abogado ng Manila Railroad Company.

SK PNJR NEW.PDF
ketentuan untuk menjamin tercapainya pelayanan prima terhadap. masyarakat pencari keadilan; 6. Bahwa dengan. dis.e.suaikannya keputusan Ketua ...

SK ISI OK.pdf
berwenang menerbitkan sertifikasi profesi geomatika'. 2. Anggaran Rumah Tangga lSt Pasal 16 tentang Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA-lSl). Memperhatikan: 1.

SK 2000 K.pdf
biyolin, mandolin, gitara, cello, baho, banjo, cymbals, kettle drum, ban- durya, at subing. Noong 1935 kasama sina Fernando Alfon at Vicente Castillo, itinatag ...

SK S1 Manajemen.pdf
Page 3 of 3. SK S1 Manajemen.pdf. SK S1 Manajemen.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying SK S1 Manajemen.pdf. Page 1 of 3.

RAC SK Mondal.pdf
ration. S, IAS. ns. orking as a. -1992, 1994. P)refrigerator+ 1. P)refrigerator. at pump, if. efrigerator + 1. es of 27°C. 0 Wand 10. [GATE. rature lim. heat engin. ion is equa. ter 1. n. S). a heat. 4, 2000]. 1. f same. and –. 000 W,. E-2003]. mi

SK Kendaraan dinas.pdf
MHFX41G6001749. TeriosTX BE 2036 QZ. Warna. Hitam; No Mesin D8V5964, No. Rangka, MHK2CJAK036330. Honda Mega Pro BE TM

sk TI website.pdf
Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. sk TI website.pdf. sk TI website.pdf. Ope

SK 2000 K.pdf
There was a problem loading this page. Retrying... SK 2000 K.pdf. SK 2000 K.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying SK 2000 K.pdf.

SK YAYASAN ril.pdf
Sign in. Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying.

Lampiran SK BDK.pdf
6 Iskandar Peureulak 16-6-1965 196506161995031002 S3 IV/c Lektor Kepala 2009 Fiqh Muamalah 092100900726. 7 Ismail Fahmi Arrauf Nasution Medan 29 ...

SK 2000 E.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. SK 2000 E.pdf. SK 2000 E.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments. General Info. Type.

Lampiran SK Menteri.pdf
Page 1 of 30. NO NAMA Alamat PROVINSI Akreditasi. 1 YAYASAN LEMBAGA. BANTUAN HUKUM. INDONESIA (YLBHI) BANDA. ACEH. Jl. Sakti, Lr. LBH ...