REVITALISASI TRANSPORTASI PERKOTAAN DI KOTA HUJAN

ASPEK LEGALITAS 1. UU No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

2. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 3. KM. 35 Tahun 2003 Angkutan Orang

tentang Penyelenggaraan di Jalan dengan Kendaraan

Umum;

4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK SESUAI DENGAN KLASIFIKASI ANGKUTAN UU. NO.14/1992

UU. No.22/2009

A. Sewa (tanpa pengemudi) 2. AKAP ( PEMADU MODA )

2. TUJUAN TERTENTU B. Sewa Khusus : - Charter; - Antar Jemput; - Karyawan; - Perumahan.

ISU ANGKUTAN DI KOTA BOGOR

Rumusan Masalah  Fungsi Faktual Angkutan umum sebagai: Penegak periuk, ATM harian, pensiunan, penampung tenaga kerja, serta transportasi.  Operasional: investasi, komposisi jenis bus, inefisiensi trayek, trayek tumpang tindih, melebihi kuota, dan rawan konflik horisontal.  Perijinan & Kelembagaan: kontrol terhadap perizinan yang mulai diperketat, kepengusahaan yang umumnya masih bersifat perorangan.

 Orientasi pada PAD: belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan, pembinaan & pengawasan belum efektif, mekanisme penentuan trayek & jenis moda belum optimal.

Rumusan Masalah (lanjutan)  Perencanaan: Kurangnya keterpaduan perencanaan, kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi antara pembangunan (implementasi) dan perencanaan, serta tidak ada koordinasi antar wilayah sekitar

 Standard Pelayanan: Belum ada standar dasar untuk angkutan & pelayanan (SPM), kurang optimalnya sistem pengujian kendaraan.  Sistem Kepemilikan: Sistem kepemilikan secara individu, menyewakan kendaraan kepada pihak ketiga, Banyak sopir angkot tidak ber SIM A  Pendanaan/Subsidi: Sistem tidak ada subsidi

Kurangnya Struktur Jaringan Pelayanan  Kurangnya aksesibilitas  tidak terintegrasinya trayek dengan penyedia armada  tingginya perpindahan moda ojek /taxi  tarif tinggi  Pergantian moda yang tidak efesien  Tidak terintegrasinya moda di terminal/shelter

 Tidak ada rute /trayek langsung ( tidak adanya kerjasama antara kota-kota)  waktu dan uang  angkutan plat hitam  Tumpang tindih trayek  Masalah perijinan  tidak ada kontrol

Tidak ada Standar Pelayanan Minimum

Tidak pasti  Tidak terjadwal waktu menunggu dan waktu perjalanan lama Tidak nyaman dan tidak aman Kurang informasi kepada penumpang Tidak ada integrasi dari sistem tiket dan jadwal antar moda

Kurangnya Organisasi dan Manajemen • Kepemilikan individu/personal ; • Dioperasikan oleh pengemudi dengan sistem setoran  pengemudi menghasilkan uang  berhenti di sembarang tempat  kemacetan • Penentuan tarif angkutan oleh Pemerintah  masalah sosial-politik • Kurangnya kerjasama antara satu kota dengan kota lainnya  multi-manajemen

MAKE PUBLIC

Reformasi regulasi

TDM

TRANSPORT A CHOICE MODE ”

Car Restraint

10

REVITALISASI ANGKUTAN UMUM (UULLAJ22/2009) SISTEM PENYELENGGARAAN

• Eksistensi angkutan umum saat ini? Ojek,plat hitam... • Koordinasi dg daerah tetangga?? KEWAJIBAN PEMERINTAH (UULLAJ ps 139)

• RUJ TRAYEK PS. 145)

• IZIN (Lelang/seleksi/Ps 174) • Berbadan Hukum (Ps 139) • SUBSIDI (Ps 185)

• INTEGRASI (MODA,WILAYAH,TERMINAL, MANAJEMEN)

• ANGKUTAN MASSAL (PS158)

SPM (PS 141)

11

ANGKUTAN MASSAL (Ps 158 UULLAJ 22/2009)

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan (Kawasan Megapolitan, Kawasan Metropolitan dan Kawasan Perkotaan Besar)

Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Raya

Ketersediaan angkutan umum massal berbasis Jalan di kawasan perkotaan

mobil bus yang berkapasitas angkut massal

lajur khusus

trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal

Kewajiban Pemerintah Pasal 158 (1) UU 22/2009

angkutan pengumpan

Pasal 159 UU 22/2009 Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

13

STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN ORANG (Ps 141/198)

Untuk mewujudkan standar pelayanan jasa angkutan umum, Pemerintah menetapkan suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM). • Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal   keamanan,  keselamatan,  kenyamanan,  keterjangkauan,  kesetaraan, dan  Keteraturan  mengakomodir kebutuhan penyandang cacat

BRT berkualitas ??? Jalur Khusus/Trunk dengan hambatan minimal

Bus/Kendara an dengan kapasitas besar

Sistem tiket Yg terintegrasi

Kecepatan dan keterukuran waktu tempuh

BRT

Halte/Terminal /Park n Ride yang aman, nyaman dan terlindung dari cuaca dengan pengaturan aliran penumpang yang baik

berkualitas

Bus Feeder dengan jangkauan yang luas

Fasilitas perpindahan moda Yang praktis dan nyaman

Ketepatan dan kepastian waktu tunggu

Aksesibilitas yang mudah dicapai dan informatif

Kenyamanan, keamanan dan keselamatan di dalam sistem Kemudahan menggunakan sistem

Kepuasan Pengguna

REKOMENDASI • Penataan angkutan umum harus dimulai dari sisi hulu; yaitu penataan regulasi & perijinan trayek dan standar Pelayanan • Restrukturisasi trayek dengan berorientasi sebagai feeder untuk kereta dan Transjakarta Busway. • Revitalisasi sejumlah kepengusahaan jasa transportasi di Kota Bogor • Proses perencanaan paritipatif dengan melibatkan para pemilik & pengemudi angkutan umum. • Transpakuan  BRT yang dapat memenuhi SPM

Quality of Service Standards (QoS) – Bus  Regular audits (every 6 months)  Penalty for non-compliance

Reliability

• Trip Adherence • Headway Adherence + Frekuensi  kemanan jalu r  PAGAR •Bus Breakdown

Safety

• Accident Rate • PAGAR • Supir sebagai profesi

Connectivity/ Accessibility

•Service Coverage (aplikasi semua koridor + feeder/ angkot •Direct Connectivity • Feeder/angkot quality

Integration

1. Service integration bet bus & train 2. P & R (badan usaha/ perseorangan)

Information

Pre-trip info, in-trip info & timetables

BIS (ITS)

STRATEGI ANGKOT 1. Sistem Manajemen : • Individu  berbadan usaha (mudah dalam pengawasan) • By the service • Integrasi dengan Transpakuan (sebagai feeder/ tingkat pelayanan sama) 2. Licensing/perizinan : tender/seleksi 3. Sarana : SPM (perbesar kapasitas?; AC; berhenti tertentu) 4. Supir : sebagai profesi: Kemenaker  BNSP

Harapan Penumpang TARGET 1.

2. 3.

4.

5.

Merupakan tulang punggung angkutan umum perkotaan Menurunkan biaya transportasi perkotaan Bisa dijumpai dengan waktu tunggu yang singkat Melayani waktu utama perjalanan Terpadu dengan koridor lan, dan moda lain

PERBANDINGAN

ANGKUTAN UMUM 1.

2. 3. 4. 5.

Melayani penumpang pada koridor utama > 50%, dan menjangkau pelosok kota Mencapai 10% dari pengeluaran bulanan Waktu tunggu tidak lebih dari 5 menit Melayani dari pagi sampai malam, idealnya 14 jam Terpadu dengan koridor lain, moda lain dan sistem tiketing

1.

2.

3.

4. 5.

05.06.2014

Jakarta: BRT mampu melayani penumpang pada koridor utama > 50%, dg 15 koridor akan menjangkau pelosok kota Singapura: 6%, Hong Kong: 5% dari pengeluaran bulanan Jakarta: Waktu tunggu dari terminal keberangkatan 23 menit Jakarta: Melayani 24 jam mulai Maret 2011 Hong Kong: terpadu dengan MTR (urban rail), Jakarta: angkutan feeder.

Harapan Operator TARGET 1.

2.

3.

4.

05.06.2014

Terdapat kontrak yang jelas dan memberikan keuntungan Periode kontrak memungkinkan untuk investasi dan perawatan kendaraan Subsidi investasi oleh pemerintah terus dikembangkan Subsidi operasional tidak diberikan.

PERBANDINGAN

ANGKUTAN UMUM 1. 2. 3.

4.

Menggunakan model kontrak franchising Kontrak bersifat jangka panjang (multi years) Pemerintah membangun dan merawat lajur khusus, ATCS (diteruskan ITS), halte, rambu dan marka, serta penegakan hukum. Operator tidak menerima subsidi operasional.

1. 2.

3.

4.

Hong Kong: kontrak model franchise Jakarta: kontrak selama 5 tahun, koridor 1= 7 tahun. Jakarta: APBD dianggarkan untuk membangun lajur khusus, ATCS, halte, rambu, serta program “strerilisasi” terhadap kend. Pribadi yg masuk ke lajur BRT. Palembang, Solo: pemkot tidak memberikan subsidi operasional.

Policy Objectives - Efficient, Cost Effective & Meet Different Needs

Operating Cost

Service Quality High

Low, Sustainable

Bus/Train Service

Fare Affordable

05.06.2014 Sumber: LTA Singapore, 2010

UPAYA-UPAYA YANG PERLU DITEMPUH

1. REFORMASI INSTITUSI: • Badan pengatur angkutan umum, yang independen, bertugas: – Menyediakan pelayanan angkutan umum, melalui operator; – Mengumpulkan pendapatan dari angkutan umum/transportasi, melalui pihak ketiga; – Membayar layanan yang diberikan operator;

2. REFORMASI FINANCIAL • Penetapan tarif berdasarkan skema “Public Service Obligation-PSO”, bukan beban operator; • Pendanaan: dari transportasi untuk transportasi (Parkir, Pajak KB, dll).

3. DEREGULASI PERIJINAN

• Ijin berdasarkan “Quality Licencing”; • Pemberian ijin melalui tender terbuka.

4. REFORMASI MANAJEMEN/ PENGELOLAAN

• Operator menyediakan layanan sesuai kontrak yang diperoleh; • Tidak ada transaksi uang dengan awak kendaraan; • Awak kendaraan: pegawai perusahaan.

5. SARANA  





Keamanan dan Kenyamanan Kapasitas Angkut (Konfigurasi/Layout Tempat duduk dan Ruang Berdiri) Konservasi Energi (Hemat Bahan Bakar, Ramah Lingkungan) Alat Pendeteksi Kinerja Mesin (On Board Information Display)

6. PRASARANA • JALUR - Bebas dari gangguan-gangguan (parkir kendaraan, PKL) - Ekslusif • KELENGKAPAN - Rambu - Marka - Warning Light

7. FASILITAS PENDUKUNG • HALTE Permukaan Lantai Tinggi (Sejajar dengan Tinggi Lantai Bus) • PENYEDIAAN “PARK and RIDE”

8. MEKANISME OPERASI • SCHEDULE / JADWAL PERJALANAN • TICKETING (Smart Card) • TARIF (Umum / Pelajar) • SUBSIDI / NON SUBSIDI

9. TEKNOLOGI KENDARAAN Pemilihan teknologi kendaraan harus didasarkan pada beberapa hal diantaranya adalah : (1)ketersediaan teknologi, (2)ketersediaan penyedia teknologi atau barang tsb, (3)jaminan suku cadang, (4)jaminan keselamatan, (5)jaminan keamanan, (6)jaminan lingkungan, (7)karakteristik operasi dan geografis operasi

11. Evaluasi dan Monitoring Tahapan pengawasan dan penilaian adalah salah satu mekanisme untuk membangun penyesuaian transportasi public. Pengawasan dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu:    

keuangan ; pelayanan; teknis dan; aspek-aspek pelaksanaan/operasional.

Model Kepengusahaan Model pengusahaan mengatur operator dalam hubungan kerjasama penyelenggaraan angkutan umum, Hal yang bisa diatur adalah

 Umur Kendaraan  guna menjamin keselamatan dan keamanan penumpang  Aturan Kebebasan dalam berkompetisi  guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat  Aturan pemanfaatan SDM  guna meminimalkan konflik sosial yang terjadi  Mendorong sektor pendukung angkutan massal guna standar &spesifikasi baik OM shg terciptanya kualitas pelayanan yg semakin baik 32

TERIMA KASIH “Pada saat kita mengeluh di dalam kendaraan pribadi kita karena macet, sesungguhnya kita sedang menyalahkan diri sendiri, karena kita merupakan salah satu penyebab kemacetan tersebut”

33

Revitalisasi Transportasi di Kota Bogor.pdf

DI KOTA BOGOR. Page 4 of 33. Revitalisasi Transportasi di Kota Bogor.pdf. Revitalisasi Transportasi di Kota Bogor.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

3MB Sizes 3 Downloads 146 Views

Recommend Documents

download-daftar-hotel-di-kota-samarinda-kalimantan-timur.pdf
Telepon : 0541 737688, 2036. Fax : 0541 203009. Website : http://www.jbhotel.net/. Page 1 of 1. download-daftar-hotel-di-kota-samarinda-kalimantan-timur.pdf.

Kota Dumai.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Kota Dumai.pdf.

Kota Ambon.pdf
... selain melalui portal : http://panselnas.menpan.go.id, http://sscn.bkn.go.id dan PT Pos Indonesia PO.BOX. 1002. asncpns.com. Page 3 of 10. Kota Ambon.pdf.

CPNS Kota Yogyakarta.pdf
1 SDN Kyai Mojo. 1 SDN Widoro. 1 SDN Surokarsan 2. 1 SDN Giwangan. 1 SDN Glagah. 1 SDN Vidya Qasana. 2 Apoteker Pertama Apoteker III/b 1.

REGOLAMENTO_COMODATO_DUSO_DI_LIBRI_Modello di ...
REGOLAMENTO_COMODATO_DUSO_DI_LIBRI_Modello di domanda.pdf. REGOLAMENTO_COMODATO_DUSO_DI_LIBRI_Modello di domanda.pdf. Open.

Sabah Kota Belut BM.pdf
Tulis sebuah cerpen yang bertemakan hidup berbudi berdasarkan maksud pantun di. atas. KERTAS SOALAN TAMAT. Page 3 of 3. Sabah Kota Belut BM.pdf.

peta-wisata-kota-bandung.pdf
Kartika Sari Jl. Ir. H. Djuanda. Amanda Jl. Ir. H. Djuanda. Vitasari Roti, Kue & Tart Komp. Kurdi (Ruko) No. 49 Ayam Bengawan Solo Jl. RE Martadinata No.69.

KOTA PONTIANAK - JEJARING KIMIA.pdf
Dinas Pertanian,. Perikanan dan. Page 3 of 4. KOTA PONTIANAK - JEJARING KIMIA.pdf. KOTA PONTIANAK - JEJARING KIMIA.pdf. Open. Extract. Open with.

Modul Kaderisasi PMII Kota Malang.pdf
6Hasanuddin Wahid 2006, Multi Level Strategi, PB PMII. Page 3 of 37. Modul Kaderisasi PMII Kota Malang.pdf. Modul Kaderisasi PMII Kota Malang.pdf. Open.

Modul Kaderisasi PMII Kota Malang.pdf
6Hasanuddin Wahid 2006, Multi Level Strategi, PB PMII. Page 3 of 37. Modul Kaderisasi PMII Kota Malang.pdf. Modul Kaderisasi PMII Kota Malang.pdf. Open.

PERDA RTRW KOTA GORONTALO.pdf
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia.

Perubahan-Nama-Jalan-Kota-Lhokseumawe.pdf
http://www.info.lhokseumawekota.go.id/. LAMPIRAN I ... s/d Jalan Mon. Tujoh. 11. ... Displaying Perubahan-Nama-Jalan-Kota-Lhokseumawe.pdf. Page 1 of 4.

superiore-di-comunicazione-programmi-di-disegno-illustrator-create ...
... ERallentano Le PrestazioniDelProgramma. Page 2 of 2. superiore-di-comunicazione-programmi-di-disegno-illustrator-create-1499608127450.pdf.

Di-Niro_Luis_Aguirre.pdf
Luis Aguirre Di Niro, Twitter, January 14, 2016. www.canarymission.org. 3/3. Page 3 of 4. Di-Niro_Luis_Aguirre.pdf. Di-Niro_Luis_Aguirre.pdf. Open. Extract.