KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH NOMOR: /XII/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH Menimbang :
a. bahwa
dengan
ditetapkannya
Keputusan
Gubernur
Nomor
2266/XII/Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD menetapkan Rencana Strategis Tahun 2013-2018. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penananam Modal Daerah tentang Rencana Strategis
Badan
Koordinasi Penananam Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
5.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10).
6.
Keputusan
Gubernur
Nomor
2266/XII/Tahun
2013
Tentang
Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
Keputusan Kepala Badan Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
KEDUA
:
Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahun 2014.
KETIGA
:
Dengan
KEEMPAT
:
Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nomor /XII/Tahun 2013 Tentang Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2008-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 27 Desember 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Ir. MUHAMMAD ARIFIN DAUD, M. Si.
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018. Penyusunan Rencana Strategis ini telah mengacu pada RPJMD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 khususnya pada kebutuhan investasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Kami berharap bahwa perencanaan strategis yang merupakan dokumen strategis dan pedoman program kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Prov.
Sulawesi
Selatan
dalam
menyelenggarakan
tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2013 - 2018 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat BKPMD Prov. Sulawesi Selatan yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi di Sulawesi Selatan. Untuk itu kepada seluruh pihak yang telah terlibat, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018.
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepala,
Ir. MUHAMMAD ARIFIN DAUD, M. Si. Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19540404 198503 1 001
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
1 1 2 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPMD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPMD 2.2. Sumber Daya BKPMD 2.3. Kinerja Pelayanan BKPMD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPMD
4 23 26 28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2. Telaahan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPMD 3.5. Identifikasi Isu-Isu Strategis
38 47 47 48 51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BKPMD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 4.3. Strategi dan Kebijakan
52 54 57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
66
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
73
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
75
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani penanaman modal atau investasi, badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendorong peningkatkan investasi dan memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap investor yang telah berinvestasi di Sulawesi Selatan, dan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi ini menghadapi perkembangan strategis yang berubah sangat cepat dan mendasar sehingga strategi dan kebijaksanaan yang dikembangkan selama ini telah mengalami perubahan yang juga sifatnya sangat mendasar, berkaitan dengan hal tersebut telah dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya berbasis pada analisis lingkungan strategis yang dirumuskan pada rumusan visi dan misi. Rencana strategis ini disusun dengan menganut prinsip-prinsip yang visioner, yang berorientasi pada pelayanan prima, output bukan input, sifatnya proaktif bukan reaktif, akomodatif, adaptif, serta komunikatif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan menyusun rencana strategis yang dapat dijadikan sebagai acuan didalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus sebagai bahan pertanggung jawaban atas kinerja yang akan dicapai lima tahun kedepan (2013-2018). Sejalan dengan hal ini maka pemerintah menekankan pada akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Renstra BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 - 2018 didasarkan pada kondisi internal dan eksternal yang lebih memfokuskan pada penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis serta lebih berorientasi tindakan. 1.2 Landasan Hukum a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2 e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008; f.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
g. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi; i.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang cara Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah;
j.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; k. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; l.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah; n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 2018; o. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 - 2018 dimaksudkan sebagai dokumen yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam penyelenggaraan dan implementasi penanaman modal di Sulsel. Melalui Renstra ini, di dalam pengembangan, implementasi serta pengendalian pengawasan penanaman modal daerah dapat berjalan dengan baik melalui:
3 Tersedianya kebijakan dan program kerja yang merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan capaian terhadap kegiatan; Tersedianya rumusan terhadap program yang dilaksanakan; Terwujudnya
komitmen
untuk
melaksanakan
kerjasama
dengan
instansi
dan
kabupaten/kota dalam penanganan pelayanan penanaman modal. Penyusunan Renstra BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program yang mengakomodir berbagai kepentingan yang diperlukan oleh lembaga untuk pelayanan guna meningkatkan penanaman modal. 1.4 Sistematika Penulisan Secara sistematis Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018 dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I
PENDAHULUAN Bagian ini memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra SKPD, seperti Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
Bab II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Gambaran pelayanan SKPD dan capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Gambaran tentang : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Analisis Dinamika Eksternal, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Bab IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bagian ini menggambarkan tentang : Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Bab VI Bab VII
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAIDAH PELAKSANAAN
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPMD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPMD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan. 2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal daerah meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan. 3. Pembinaan dan penyelenggaran tugas dalam bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan 4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen unit kerja dalam lingkup BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan, dijabarkan sebagai berikut. 2.1.1 Kepala Badan (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal Daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian kegiatan Badan; b. Perumusan kebjakan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah;
5 c. Penyelenggaraan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Dunia Usaha; d. Pengkoordinasian pemecahan masalah yang dihadapi oleh para investor; (3) Tugas Pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum strategis
daerah
sesuai
dengan
penanaman modal daerah dan
program
pembangunan
rencana
daerah
provinsi,
berkoordinasi dengan Pemerintah. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah. 3. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi: a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang
perlu dipertimbangkan terbuka
dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan
mendapat
prioritas tinggi dalam skala provinsi. d. Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya
daerah
terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota. e. Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi. 4. Merumuskan peraturan daerah
provinsi tentang penanaman modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. 6. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. 7. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi.
6 8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota. 9. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi. 10. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pela yananan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota
berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 11. Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. 12. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. 13. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. 14. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi. 15. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota. 16. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi. 17. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. 18. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi. 19. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 20. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal. 21. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan,
7 pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 22. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal. 2.1.2 Sekretariat 1.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkup Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: a) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan Badan; b) Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan tekhnis Badan c) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan latihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Badan; d) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Badan; e) Pengkoordinasian dalam penyusunan Laporan Badan; f) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
3.
Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, perlengkapan, urusan
rumah
tangga, kehumasan, protokol, perpustakaan dan perjalanan dinas; b) Melaksanakan pengurusan, pemeliharaan barang inventaris kantor, kendaraan Dinas; c) Menyelenggarakan administrasi Kepegawaian Badan, meliputi kenaikan gaji berkala, usul promosi kenaikan pangkat, cuti, pensiun dan kesejahteraan pegawai dan keluarganya; d) Melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, pembukuan, pembuatan daftar gaji, tunjangan dan laporan pertanggung jawabannya; e) Menyelenggarakan penyusunan RTBU, DKB, pengadaan dan inventarisasi; f) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program masing-masing bidang dalam lingkup Badan. g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
8 Sekertariat terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Badan meliputi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan urusan rumah tangga, dan mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi rencana formasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai. (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Membuat rencana kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Mengatur administrasi surat-surat masuk dan keluar; c. Mengklasifikasi surat menurut jenisnya; d. Mendistribusikan surat sesuai Bidang/Unit Kerja yang menangani; e. Menata dan menyelenggarakan sistem kearsipan dinamis; f. Menyelesaikan administrasi perjalanan dinas pegawai; g. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan; h. Mempersiapkan rapat-rapat Dinas dan Keprotokolan serta hubungan masyarakat; i. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan; j. Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan penghapusan barang; k. Mengendalikan pelayanan perpustakaan; l. Membuat laporan inventaris barang; m. Menyelenggarakan urusan administrasi Kepegawaian; n. Menyusun formasi jabatan dan bezetting serta data pegawai; o. Menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan lingkup Badan;
9 p. Mengurus dan membina peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, absensi, dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner; q. Melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pember-hentian, Izin belajar, karpeg, kartu askes, dan pembinaan karier pegawai; r. Melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai; s. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan; t. Mengembangkan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan Bidang tugasnya. b. Sub Bagian Keuangan (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengelolah administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan. (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. Menginventarisasi sumber-sumber penerimaan Badan; c. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial; d. Menyusun rencana kebutuhan Badan dan bahan Penyusunan DPA; e. Melaksanakan pencatatan, terhadap pemungutan dan pelaporan PAD; f. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan membina administrasi Bendaharawan lingkup Badan; g. Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup Badan; i. Mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional; j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan Bidang Tugasnya. c. Sub Bagian Program
10 Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan analisis dan menyusun laporan hasil kegiatan Badan, penyiapan bahan perumusan, bahan rencana dan program dan penyiapan bahan laporan Badan. (1) Tugas dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut : a. Menyusun Program kegiatan Sub Bagian Program dan program badan; b. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan program dan perumusan kebijaksanaan operasional Badan; c. Menyusun rencana kebutuhan Badan dan bahan penyusunan RKA; d. Menyiapkan bahan untuk pembinaan teknis dan pengendalian program Badan; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan program Badan; f. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan kompetensi Badan; g. Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan program Badan; h. Menyusun Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Badan; i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai Bidang tugasnya.
3.1.3 Bidang Pelayanan Penanaman Modal (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap aplikasi penanaman modal dalam rangka penyelesaian Surat Persetujuan penanaman modal dalam dan luar negeri. Melakukan koordinasi penilaian permohonan fasilitas penanaman modal, memberikan pelayanan kepada dunia usaha mengenai fasilitas yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan penanaman modal dan melakukan penelitian/penilaian terhadap permohonan izin Kerja Tenaga Asing. (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1), bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal; b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
11 c. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal; d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu; e. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal. (3) Tugas Pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Mempercepat penerbitan Surat Persetujuan penanaman modal PMDN/PMA; b. Menerbitkan Rekomendasi/surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, Perluasan dan perubahan bagi PMDN/PMA; c. Menerbitkan Rekomendasi/Surat Persetujuan Izin Usaha Tetap (IUT) PMDN/PMA; d. Menerbitkan
Rekomendasi/Surat
Perpanjangan
Waktu
Penyelesaian
Proyek
PMDN/PMA; e. Menerbitkan Rekomendasi/Surat Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT); f.
Menerbitkan
Rekomendasi/Surat
Persetujuan
Pengimporan
Barang
Modal
PMDN/PMA; g. Menerbitkan Rekomendasi/Surat Persetujuan Pengimporan Bahan Baku/Penolong; h. Menerbitan Rekomendasi/Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan perpanjangannya bagi BKPM/BPMD Provinsi; i.
Memberikan Rekomendasi untuk memperoleh Visa Tinggal untuk maksud Kerja (TA.01) bagi PMDN/PMA;
j.
Menerbitkan Rekomendasi/Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi PMDN/PMA;
k. Memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Tinggal untuk maksud Kerja (TA.02), Persetujuan Pindah Jabatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan Izin Kerja Tenaga Asing Sementara (TA04) bagi PMDN/PMA; l.
Memberikan surat penagihan/perintah membayar dana pengembangan keahlian dan keterampilan bagi PMDN /PMA;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dalam Negeri (1) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dalam Negeri dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang mempunyai tugas menyiapkan dan memproses aplikasi permohonan Penanaman Modal Baru, Perubahan, Perluasan dan membantu dunia usaha dalam
12 penyelesaian IUT, Perpajakan, Kepabeanan, APIT, dalam rangka penanaman modal dalam negeri. (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dalam Negeri; b. Menyiapkan dan memproses berkas aplikasi Permohonan untuk penerbitan Rekomendasi/Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, Perubahan, Perluasan, IUT, APIT, Pabean, Pajak, PMDN; c. Menyiapkan dan memproses berkas Rekomendasi/Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKAP) PMDN; d. Menyiapkan dan memproses Rekomendasi untuk memperoleh Visa tinggal untuk maksud kerja PMDN; e. Menyiapkan dan memproses Rekomendasi perpanjangan izin tinggal untuk maksud kerja PMDN; f. Menyiapkan dan memproses Rekomendasi/Pindah Jabatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWANP) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IKTA) bagi PMDN; g. Memberikan
Rekomendasi/surat
penagihan/perintah
membayar
dana
pengembangan keahlian dan keterampilan (DPKK) bagi PMDN; h. Memfasilitasi percepatan realisasi persetujuan PMDN; i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing (1) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas meneliti persyaratan aplikasi permohonan Penanaman Modal Baru, Perubahan, Perluasan dan membantu dunia usaha dalam penyelesaian IUT, Perpajakan, Kepabeanan, APIT , dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing. (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing; b. Menyiapkan dan memproses berkas Aplikasi Permohonan untuk penerbitan Rekomendasi/Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, Perubahan, Perluasan, IUT, APIT, Pabean, PMA;
13 c. Menyiapkan dan memproses Rekomendasi/Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang ( RPTKAP) PMA; d. Menyiapkan dan memproses Rekomendasi untuk memperoleh Visa Tinggal untuk maksud kerja PMA; e. Menyiapkan dan memproses Rekomendasi perpanjangan izin tinggal untuk maksud kerja PMA; f. Menyiapkan dan memproses Rekomendasi/Pindah Jabatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWANP) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IKTA) bagi PMA; g. Memberikan
Rekomendasi/surat
penagihan/perintah
membayar
dana
pengembangan keahlian dan keterampilan (DPKK) bagi PMA; h. Memfasilitasi percepatan realisasi persetujuan PMA; i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanaman Modal Asing; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3.1.4 Bidang Pengembangan Penanaman Modal (1) Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang
yang mempunyai tugas melakukan pengembangan Penanaman Modal untuk mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman modal daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1), Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal; b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal; c. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal; d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan penanaman modal; e. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
14 f. Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat lunak, infrastruktur jaringan dan perangkat keras informasi penanaman modal. (3) Tugas Pokok dimaksud dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana strategi daerah; b. Menyusun rencana umum penanaman modal daerah; c. Menyusun
rencana
pengembangan
penanaman
modal
dalam
menunjang
pelaksanaan penanaman modal; d. Menyusun rencana kajian potensi penanaman modal dalam menunjang pelaksanaan penanaman modal; e. Menyusun Profil Penanaman Modal, Peta Penanaman Modal, Profil Proyek Penanaman Modal dan bahan promosi lainnya; f. Menyusun rancangan peraturan penanaman modal Provinsi; g. Menyusun Sistem Informasi Penanaman Modal teknis di bidang penanaman modal; h. Menginventarisir potensi dan peluang investasi untuk pengembangan penanaman modal; i. Melaksanakan inventarisasi kebijakan Penanaman Modal; j. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal; k. Mengevaluasi kebijakan Penanaman Modal; l. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis penanaman modal terhadap para pengusaha, aparat penanaman modal dan instansi teknis; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sub Bidang Kajian Potensi Penanaman Modal (1) Sub Bidang Kajian Potensi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas melakukan pengkajian potensi dan peluang penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif. (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kajian Potensi Sumberdaya; b. Menyusun Profil Penanaman Modal, Peta Penanaman Modal, Profil Proyek Penanaman Modal dan bahan promosi lainnya; c. Menyusun pengembangan komoditi unggulan daerah; d. Menginventarisasi potensi dan peluang penanaman modal untuk meningkatkan pelaksanaan penanaman modal;
15 e. Menyusun rencana strategis daerah; f. Menyusun rencana umum daerah; g. Melaksanakan evaluasi kebijakan penanaman modal; h. Merumuskan kebijakan pengembangan penanaman modal untuk mencapai hasil yang maksimal; i. Menyusun rancangan peraturan penanaman modal Provinsi; j. Melakukan kajian potensi dan peluang penanaman modal dalam menunjang pelaksanaan penanaman modal; k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Kajian Potensi Penanaman Modal; l. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam rangka mengoptimalkan pengolahan potensi dan peluang investasi daerah. (1) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berkut: a. Menyusun rencana kegiatan sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal; b. Menyusun Sistem Informasi penanaman modal tehnis di bidang penanaman modal; c. Mengelola Website Investasi Sulawesi Selatan; d. Melakukan inventarisasi kebijakan penanaman modal; e. Melakukan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal; f. Melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis penanaman modal terhadap para pengusaha, aparat penanaman modal dan instansi teknis; g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Sistim Informasi Penanaman Modal; h. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 3.1.5 Bidang Promosi Penanaman Modal (1) Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi secara terpadu antar lembaga, sektor dan wilayah serta mengkoordinir kegiatan kerjasama bidang investasi antar lembaga dan pemerintah dari
16 dalam dan luar negeri. (2) Dalam memelasanakan tugas tersebut. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. Pemberian pelayanan informasi tentang potensi dan peluang investasi di Sulawesi Selatan kepada pengusaha dari dalam dan luar negeri; b. Pengkoordinasian dan melakukan kegiatan promosi investasi terpadu antar lembaga, sector dan pemerinta c. Pemberian fasilitas dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerjasama bidang investasi antar pemerintah dan
dengan lembaga
pemerintah swasta (3) Tugas Pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Mengkoordinir kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan tindaklanjut kegiatan promosi denganb mempertimbangkan kondisi potensi pasar serta kemampuan anggran pemerintah daerah b. Mengadakan sarana dan prasarana promosi yang efektif menunjang pelaksanaan kegiatan promosi bisnis dan investasi c. Mengkoordinir persiapan keikut sertaan Sulawesi selatan pada kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan didalam dan luar negeri, misalnya : pameran, kontak bisnis, temu usaga dan perjalanan misi investasi sesuai dengan anggaran yang tersedia d. Mengkoordinir kegiatan pemberian pelayanan informasi tentang potensi dan peluang bisnis dan investasi yang dibuytuhkan oleh pengusaha e. Memfasilitasi kunjungan pengusaha yang akan melakukan investasi di Sulawesi selatan f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan promosi yang telah dilakukan g. Merumuskan rencana dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama bidang investasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pemerintah/swasta dalam dan luar negeri h. Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama bidang investasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pemerintah/swasta dalam dan luar negeri i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan Sub Bidang Promosi
17 (1) Sub Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas merencanakan melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan promosi setiap tahun, menyusun dan mengadakan sarana dan prasarana promosi investasi dan memfasilitasi kegiatan koordinasi perencanaan penanaman modal provinsi. (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun jadwal kegiatan promosi yang akan dilakukan dalam setiap tahun, baik didalam maupun diluar negeri b. Menyusun kebutuhan jenis informasi dan sarana serta prasarana promosi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan promosi yang efektif c. Mengumpulkan informasi, khususnya yang terkait dengan potensi dan peluang investasi yang akan digunakan dalam setiap kegiatan promosi d. Mengadakan sarana promosi berupa buku leaflet, poster, CD dan lain-lian yang berisi potensi dan peluang investasi sulawesi selatan untuk menunjang kegiatan promosi e. Melakukan proses tindak lanjut hasil setiap kegitan promosi untuk meningkatkan minat pengusaha; f.
Memberikan pelayanan informasi potensi dan peluang investasi Sulawesi Selatan kepada pengusaha dalam dan luar negeri
g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi penanaman modal h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang promosi penanaman modal i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Sub Bidang Kerjasama (1) Sub Bidang Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas mempersiapkan dan mempasilitasi pelaksanaan kerjasama bidang investasi dengan pemerintah, lembaga pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama; b. Mempersiapkan
dan
menyelenggarakan
kerjasama
investasi
lingkup
antar
kebupaten, antar perovinsi lintas negara serta kerjsama dengan lembaga pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri c. Memfasilitasi kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha mikro, kecil dan menengah
18 d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang kerjasama investasi e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3.1.6 Bidang Pengendalian dan Pengawasan (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal, serta penggunaan fasilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal. (2) Dalam
menyelenggarakan tugas tersebut
ayat
(1),
Bidang
Pengendalian dan
Pengawasan mempunyai fungsi: a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal; b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal; c. Penerapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di pengendalian dan pengawasan penanaman modal; d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal; e. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi: a. Melakukan identifikasi dan pendataan tentang perusahaan PMDN/PMA; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PMDN/PMA; c. Melakukan pengendalian/pengawasan terhadap pelaksanaan usaha patungan dan perubahan pemilikan saham bagi PMDN/PMA; d. Menyusun Laporan Perkembangan Kegiatan Penanaman Modal PMDN/PMA; e. Mengadakan pengendalian terhadap realisasi investasi atas surat persetujuan PMDN/PMA yang diterbitkan f. Melakukan pembinaan dan mefasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA dalam melaksanakan penanaman modal g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
19 Sub Bidang Pemantauan dan Pembinaan (1) Sub Bidang Pemantauan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas melakukan Pemantauan, dan pengawasan
Pembinaan terhadap
pelaksanaan Penanaman Modal (2) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemantauan dan Pembinaan; b. Melakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan PMDN/PMA c. Melakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, tentang penggunaan fasilitas (mesin dan peralatan) dan bahan basku /penolong yang telah dimanfaatkan bagi PMDN/PMA d. Melakukan pemntauan, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja , pengelolaan lingkungan dan lain-lain sesuai surat persetujuan bagi PMDN/PMA e. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan usaha patungan/kemitraan usaha dan perubahan-perubahan status PMDN/PMA f. Memberikan pembinaan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA dalam melaksanakan penanaman modal g. Melakukan evaluasi hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal h. Menyusun hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Sub Bidang Realisasi Investasi (1) Sub bidang realisasi investasi dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang disampaikan oleh penanaman modal melalui LKPM dan melakukan evaluasi atas laporan tersebut serta membuat realisasi investasi. (2) Tugas pokok dimaksud ayat 1 pasal ini dapat dirinci sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang realisasi investasi; b. Melakukan sosialisasi petunjuk tata cara pengisian (LKPM) laporan kegiatan penanaman modal c. Melakukan pendataan (LKPM) laporan kegiatan penenaman modal d. Memberikan penilaian dan sanksi kepada perusahaan PMDN/PMA yang melakukan
20 pelanggaran atas ketentuan penanaman modal; e. Menyusun laporan perkembangan realisasi investasi kegiatan penanaman modal bagi PMDN/PMA f. Melakukan evaluasi dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal bagi PMDN/PMA; g. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penanaman modal PMDN/PMA; h. Menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan penanaman modal setiap priode laporan bagi PMDN/PMA i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pelaporan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3.1.7 Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi dari UPT P2T antara lain: 1. Kepala UPT P2T Tugas Pokok : Kepala UPT mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Fungsi : a. Menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan; d. Pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik; e. Pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat; f. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; g. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; 2. Sub Bagian Tata Usaha Tugas Pokok :
21 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata laksana kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melakukan pengelolaan administrasi tata persuratan dan kearsipan; g. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian; h. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan; i. Melakukan pegelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik; k. Melakukan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan sekretariat UPT Pelayanan Perizinan Terpadu; l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 3. Seksi Pelayanan Perizinan Tugas Pokok : Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan perizinan yang meliputi pengelolaan pelayanan, meneliti kelengkapan adminstrasi serta pengawasan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan. Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
22 b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melakukan penyusunan prosedur, mekanisme dan sistem informasi serta pelayanan informasi perizinan; g. Melakukan koordinasi dan administrasi pelayanan perizinan; h. Melakukan fasilitasi dan kerja sama pelayanan administrasi pelayanan perizinan; i. Melakukan pegelolaan penerimaan permohonan perizinan; j. Melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan perizinan; k. Melakukan pemrosesan perizinan dan mengoordinasikan dengan Tim Teknis; l. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelayanan perizinan; m. Melakukan telaah staf
pelayanan perizinan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan; n. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan perizinan dan rekomendasi; o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; Seksi Pelayanan Non Perizinan Tugas Pokok : Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan non perizinan yang meliputi pengelolaan pelayanan, meneliti kelengkapan adminstrasi serta pengawasan prosedur dan mekanisme pelayanan non perizinan. Fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga tugas berjalan lancar;
23 c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melakukan penyusunan prosedur, mekanisme dan sistem informasi serta pelayanan informasi non perizinan; g. Melakukan koordinasi dan administrasi pelayanan non perizinan; h. Melakukan fasilitasi dan kerja sama pelayanan administrasi pelayanan non perizinan; i. Melakukan pegelolaan penerimaan permohonan non perizinan; j. Melakukan pemerikasaan dan penelitian berkas permohonan non perizinan; k. Melakukan pemrosesan non perizinan dan mengoordinasikan dengan Tim Teknis; l. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelayanan non perizinan; m. Melakukan telaah staf pelayanan non perizinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; n. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan non perizinan dan rekomendasi; o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Non Perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 2.2. Sumber Daya BKPMD BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan menempati gedung kantor berlantai 8 dan beralamat di Jl. Bougenville No. 5 Makassar, Urusan penanaman modal di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah pegawai 63 orang (November 2013) yang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil di BKPMD Prov. Sulsel, yang berpendidikan S2 atau Magister sebanyak 18 orang, berpendidikan S1 atau Sarjana sebanyak 31 orang, Diploma atau sederajat sebanyak 5 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 9 orang.
24 Berdasarkan struktur eselon, Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 5 Orang, Eselon IV sebanyak 13 Orang, dan Staf sebanyak 44 Orang. Rekapitulasi pegawai di BKPMD Prov. Sulsel: NO A.
B
C
KLASIFIKASI GOLONGAN - GOLONGAN IV - GOLONGAN III - GOLONGAN II - GOLONGAN I ESELON - ESELON II - ESELON III - ESELON IV - FUNGSIONAL - STAF PENDIDIKAN - S3 - S2 - S1 - DIPLOMA - SLTA - SLTP - SD TOTAL
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
3 19 12 -
6 21 2 -
1 2 5 26
3 8 18
7 18 2 7 34
11 13 3 2 29
2.2.1 Struktur Organisasi BKPMD Prov. Sulsel
JUMLAH 63 9 40 14 63 1 5 13 44 63 18 31 5 9 63
25
26 2.3. Kinerja Pelayanan BKPMD Prov. Sulawesi Selatan 2.3.1 Kinerja Pelayanan BKPMD Berdasarkan tugas pokok dan fungsi
(ditampilkan dalam tabel 2.1)
TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPMD PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO
1 1
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BKPMD
Target RENSTRA SKPD Tahun KeTarget SPM
Target IKK
3
Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke-
Rasio Capaian Tahun Ke-
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
1 pertemuan
2 pertemuan
2 pertemuan
2 pertemuan
2 pertemuan
3 pertemuan
2 kegiatan
2 pertemuan
2 pertemuan
2 pertemuan
3 pertemuan
2 kegiatan
100%
100%
100%
100%
100%
1 kali
-
-
2 kali
-
-
-
-
2 kali
-
-
-
-
100%
-
-
-
1 kali
10 kali
12 kali
10 kali
10 kali
10 kali
10 kali
12 kali
10 kali
10 kali
10 kali
9 kali
100%
100%
100%
100%
90%
1 laporan
1 laporan
-
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
-
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
-
100%
100%
100%
100%
5 Temu usaha
1 kali
1 kali
-
2 kali
1 kali
2 kali
1 kali
-
2 kali
1 kali
2 kali
1 kali
-
100%
100%
100%
100%
6 Kerjasama di bidang investasi dengan lembaga pemerintah/swasta
1 kali
1 kali
3 kerjasama
2 kesepakatan
2 kesepakatan
3 kesepakatan
3 kesepakatan
3 kerjasama
2 kesepakatan
2 kesepakatan
3 kesepakatan
3 kali
100%
100%
100%
100%
100%
7 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA (task force)
1 kali
1 kali
7 kegiatan
20 perusahaan
-
-
-
7 kegiatan
20 perusahaan
-
-
-
100%
100%
-
-
-
8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
-
23 kab/kota
20 kab/kota
23 kab/kota
-
-
-
20 kab/kota
23 kab/kota
-
-
-
100%
100%
-
-
-
9 Pengembangan sistem informasi penanaman modal
1 website
1 website
-
1 website
-
-
-
-
1 website
-
-
-
-
100%
-
-
-
10 Sosialisasi aturan penanaman modal
1 kali
2 kali
2 kali
2 kali
-
-
2 kali
2 kali
-
-
100%
100%
-
-
-
2 Penanaman Modal Daerah 1 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 3 Penyelenggaraan pameran investasi 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanaman modal
NO
1
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BKPMD 2
Target RENSTRA SKPD Tahun KeTarget SPM
Target IKK
2008
Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke-
2009
2010
2011
2012
2008
Rasio Capaian Tahun Ke-
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11 Koordinasi, konsultasi dan pelayanan perizinan
1 kali
-
-
20 kali
-
-
-
-
20 kali
-
-
-
-
100%
-
-
-
12 Inventarisasi regulasi dan kebijakan penanaman modal
1 buku
1 buku
-
50 buku
-
-
-
-
50 buku
-
-
-
-
100%
-
-
-
13 Potensi dan peluang investasi komoditi unggulan Sulsel
1 buku
1 buku
-
300 buku
-
-
300 buku
-
300 buku
-
-
300 buku
-
100%
-
-
100%
1 kali
1 kali
2 komoditi
3 komoditi
2 komoditi
-
300 buku
2 komoditi
3 komoditi
2 komoditi
-
300 buku
100%
100%
100%
-
100%
1 informasi
-
1 informasi
1 informasi
-
-
-
1 informasi
1 informasi
-
-
-
100%
100%
-
-
10.891 cetakan dan 500 CD
10.891 cetakan dan 500 CD
1500 ekpl 750 CD
10.000 ekpl dan 800 tas
10.891 cetakan dan 500 CD
100%
100%
100%
100%
100%
1 kali
1 informasi
1 website
-
1 informasi
100%
-
100%
100%
100%
-
-
-
-
100%
100%
100%
14 Pengembangan potensi unggulan daerah (study kelayakan)
15 Survey ekonomi dan 1 informasi pelayanan investasi 16 Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi
-
-
1500 ekpl 750 CD
17 Peningkatan promosi e-Investment
-
-
1 website
-
18 Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal
1 pertemuan
1 pertemuan
-
-
19 Pembinaan operasional perusahaan penanaman modal
1 pertemuan
1 pertemuan
-
-
1 informasi
2 pertemuan
24 IPMK 50 perusahaan
-
-
1 informasi
2 pertemuan
24 IPMK 50 perusahaan
-
-
100%
100%
100%
1 kali
1 kali
-
-
5 kali
5 kali
12 kali
-
-
5 kali
5 kali
12 kali
-
-
100%
100%
100%
1 pelayanan
1 pelayanan
-
1 paket
1 pelayanan
-
1 pelayanan
-
1 paket
1 pelayanan
-
1 pelayanan
-
100%
100%
-
100%
22 Sosialisasi pelayanan perizinan PMDN
1 kali
1 kali
-
-
1 kali
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
100%
-
-
23 Sosialisasi pelayanan perizinan PMA
1 kali
1 kali
-
1 kali
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
100%
-
-
20 Koordinasi, konsultasi pelayanan dan penyelesaian rekomendasi/surat persetujuan PMDN 21 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan PTSP
10.000 ekpl dan 10.891 cetakan 800 tas dan 500 CD
1 informasi
130 perusahaan 2 pertemuan 50 100 perusahaan 200 buku buku 50 buku
10.891 cetakan 10.891 cetakan dan 500 CD dan 500 CD
1 kali
1 informasi
130 perusahaan 2 pertemuan 50 100 200 buku buku perusahaan 50 buku
NO
1
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BKPMD 2
Target RENSTRA SKPD Tahun KeTarget SPM
Target IKK
2008
2009
2010
2011
Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke2012
2008
2009
2010
2011
Rasio Capaian Tahun Ke2012
2008
2009
2010
2011
2012
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
24 Sosialisasi pelayanan perizinan PMDN/PMA
1 kali
1 kali
-
-
-
1 kali
1 kali
-
-
-
1 kali
1 kali
-
-
-
100%
100%
25 Sosialisasi Perda penanaman modal
1 kali
1 kali
-
-
1 kali
-
-
-
1 kali
-
-
-
100%
-
-
26 Koordinasi, konsultasi pelayanan dan penyelesaian rekomendasi/surat persetujuan PMA
1 kali
5 kali
-
-
5 kali
5 kali
12 kali
-
-
5 kali
5 kali
12 kali
-
-
100%
100%
100%
27 Pembuatan peta potensi investasi Sulawesi Selatan
-
-
-
-
300 buku
-
-
-
-
300 buku
-
-
-
-
100%
-
-
28 Workshop enterpreneurship bagi IPMK
1 kali
1 kali
-
-
1 kali
-
-
-
1 kali
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
100%
-
-
1 informasi
1 informasi
-
-
1 informasi
1 kali
1 informasi
-
-
1 informasi
1 kali
1 informasi
-
-
100%
100%
100%
1 kali
1 kali
2 kegiatan
-
100 orang
100 orang
2400 orang
2 kegiatan
-
100 orang
100 orang
2400 orang
100%
-
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
100%
-
1 kali
3 kali
-
-
-
200 orang
375 orang
-
-
-
200 orang
375 orang
-
-
-
100%
100%
34 Koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan pemerintah dan dunia usaha
-
-
20 kab/kota
-
-
-
-
20 kab/kota
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
35 Penyusunan peraturan gubernur tentang penanaman modal
-
-
-
-
-
-
300 buku
-
-
-
-
300 buku
-
-
-
-
100%
29 Bimbingan dan penyuluhan tentang tatacara promosi investasi kab/kota 30 Diseminasi sektor unggulan sulsel 31 Bimbingan dan penyuluhan pengelolaan usaha kecil, menengah dan kreatif 32 World Silk Conference 33 Sosialisasi CSR, bimbingan/worksho p bagi IPMK dan IPMP
NO
1
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BKPMD 2
Target RENSTRA SKPD Tahun KeTarget SPM
Target IKK
2008
2009
2010
Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke-
2011
2012
2008
2009
2010
Rasio Capaian Tahun Ke-
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
36 Kajian potensi penanaman modal (kajian pemetaan ekonomi regional dan potensi investasi sulsel)
-
-
-
-
-
300 buku
-
-
-
-
300 buku
-
-
-
-
100%
-
37 Evaluasi persetujuan penanaman modal
1 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
-
-
-
-
2 kegiatan
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
38 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
-
-
1 paket
-
-
-
-
1 paket
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
39 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
-
-
1 informasi
-
-
-
-
24 kab/kota
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
40 Masterplan pengembangan penanaman modal Sulsel
-
-
1 buku
-
-
-
-
1 buku
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
41 Kajian sumberdaya yang terkait dengan investasi
-
-
1 buku
-
-
-
-
1 buku
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
42 Kebijakan penanaman modal
-
-
1 buku
-
-
-
-
1 buku
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
43 Bimbingan dan penyuluhan kebijakan penanaman modal
1 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
-
-
-
-
2 kegiatan
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
44 Kajian permasalahan PMDN/PMA terhadap kebijakan pemerintah
-
-
20 kab/kota
-
-
-
-
20 kab/kota
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
45 Penyusunan data realisasi investasi penanaman modal
-
-
1 informasi
-
-
-
-
1 informasi
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
27 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPMD Prov. Sulawesi Selatan
(ditampilkan dalam tabel 2.2)
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan Anggaran pada Tahun ke-
Uraian (1)
Belanja Langsung (Rp. Miliar) Belanja Tidak Langsung (Rp. Miliar) TOTAL
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran ke(Persen) 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
8,42
8,19
10,00
19,80
19,22
7,95
8,00
9,38
16,62
18,85
94,44
97,67
93,88
83,97
98,05
3,10
2,72
2,12
2,44
2,57
3,13
3,22
2,03
2,29
2,30
2,65
3,19
95,36
93,89
89,35
84,81
99,02
0,27
0,29
10,55
10,64
12,57
22,93
22,45
9,98
10,30
11,69
19,28
22,04
94,63
96,80
92,95
84,09
98,19
3,37
3,01
28 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKPMD 2.4.1 Tantangan Ditengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh, dalam situasi makro ekonomi global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik masuknya investor yang sedang mencari negaranegara "emerging market" bagi penanaman modalnya. Secara umum, iklim investasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Sejumlah tantangan dari luar (eksternal) yang mengkhawatirkan dan dapat mengganggu kegiatan penanaman modal antara lain adalah adanya kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) yang menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global sehingga mempengaruhi rasa aman pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal, selanjutnya adalah menurunnya arus masuk PMA karena sebagian besar menuju ke negaranegara tertentu saja akibat dari kecenderungan lokal negara tersebut seperti pertumbuhan pasar yang tinggi, biaya produksi yang murah dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Sedangkan tantangan dari dalam (internal) antara lain adalah pertama, masih adanya gangguan keamanan pada beberapa wilayah yang dapat mempengaruhi persepsi pelaku usaha atau investor terhadap kenyamanan berinvestasi, kedua, kurangnya kepastian hukum yang selanjutnya mengakibatkan ketidakpastian hak milik dan perjanjian usaha serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, ketiga, tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, serta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian investasi dan perizinan, keempat, prosedur perizinan yang panjang dan berbelit mulai dari perizinan hingga kepabeanan yang tidak
saja
mengakibatkan tingginya biaya berusaha sekaligus menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dimanfaatkan, kelima, kurangnya insentif dalam kegiatan penanaman modal, khususnya insentif perpajakan. dibandingkan kebijakan dari negara-negara lain Indonesia relatif tertinggal, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (tax holiday). Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi, faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan), regulasi atau peraturan dan perpajakan, birokrasi (waktu dan biaya perizinan
29 yang diciptakan) dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan investasi.
2.4.2. Peluang Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai keunggulan potensi yang dimiliki serta peluang-peluang usaha tetap menjadi daya tarik bagi pelaku usaha bisnis dan investasi untuk menanamkan modal atau investasinya, berbagai kebijakan baik dari pusat dan daerah telah diberikan untuk menarik para penanam modal untuk datang dan melakukan kegiatan di Sulawesi Selatan. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan investasi di Sulawesi Selatan antara lain pada sarana transportasi darat, panjang jalan di Provinsi Sulsel hingga tahun 2011 sepanjang 32.486,39 km. Jika dilihat dari status kewenangannya, 1.722,86 km jalan di Sulsel merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, 1.147,51 km menjadi kewenangan Pemerintah Sulsel dan 29.616,02 km kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi permukaan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel diklarifikasikan sebagai berikut: (i) panjang jalan provinsi yang berkategori baik yaitu 461,06 km; (ii) panjang jalan kondisi sedang adalah 509,40 km; (iii) panjang jalan dengan kondisi rusak 91,21 km; dan (iv) panjang jalan dengan rusak berat adalah 85,84 km. Fakta ini menunjukkan bahwa 97,46% panjang jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulsel berkategori baik dan sedang, dimana kondisi ini merupakan salah satu syarat penting untuk tumbuhnya kegiatan penanaman modal untuk mendukung mobilisasi sumberdaya dan barang melalui jalur darat untuk menghubungkan berbagai wilayah dalam provinsi maupun antar provinsi dalam lingkup Pulau Sulawesi. Selain itu, Makassar sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta pusat pelayanan publik lainnya telah tersedia fasilitas jalan tol yang di samping akan memperlancar mobiitas orang dan yang terpenting adalah memperlancar arus barang yang menghubungkan antara KIMA, Pelabuhan Kontainer Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dari dukungan transportasi laut khususnya pelabuhan, Pelabuhan Makassar merupakan satu-satunya pelabuhan internasional yang terdapat di Provinsi Sulsel. Karena fungsinya sebagai pelabuhan internasional, pelabuhan tersebut memiliki volume bongkar
30 muat barang dan naik penumpang yang paling tinggi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jumlah kunjungan kapal dipelabuhan ini pun merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jumlah kunjungan di pelabuhan-pelabuhan lainnya, dengan jumlah kunjungan kapal rata-rata mencapai 4.439 unit yang berasal dari pelayaran dalam negeri dan 358 unit yang berasal dari pelayaran luar negeri. Selain Pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta untuk angkutan orang dan barang (kontainer) di Makassar tersebut, terdapat sejumlah pelabuhan nasional dan regional yang melayani angkutan orang dan barang, antara lain Pelabuhan Antar Pulau di Kota Parepare, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe di Bone, Pelabuhan Penyeberangan Siwa di Wajo, Pelabuhan Penyeberangan Bira di Bulukumba, Pelabuhan Penyeberangan Benteng di Selayar, Pelabuhan Garongkong di Barru. Di Kabupaten Pangkep dan Maros terdapat angkutan khusus untuk barang produksi semen milik semen Tonasa dan semen Bosowa, serta pada semua kabupaten dan kota yang memiliki wilayah perairan, terdapat sejumlah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang selain berfungsi untuk pelabuhan dan pelelangan ikan juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan angkutan orang dan barang dalam skala kecil, seperti Paotere di Makassar dan TPI Mina di Sinjai. Pada sarana transportasi udara keberadaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai Bandara tersibuk ketiga di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta dan Bandara Juanda Surabaya merupakan asset daerah dan nasional yang sangat besar dalam mendukung kemajuan pembangunan, bukan hanya untuk Provinsi Sulsel, tetapi juga untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa hampir semua penerbangan domestik dari dan ke KTI menjadikan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebagai bandara transit. Fakta ini mengindikasikan bahwa secara fisik Bandara Internasional Sultan Hasanuddin telah masuk kedalam international hubs, dimana memiliki spesifikasi landasan pacu (runway) sepanjang 3,1 km dengan lebar 45 m, serta kapasitas terminal pesawat yang mampu menampung lebih dari 30 pesawat udara. Dilihat secara geografis posisi Makassar yang berada di tengah wilayah Indonesia juga merupakan jembatan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia dimana akan mempengaruhi tingkat perkembangan Provinsi Sulsel pada sektor perhubungan udara yang semakin baik, di samping itu perhubungan laut dengan pelabuhan Soekarno-Hatta yang juga mengalami kemajuan lebih baik dengan arus barang dan jasa. Menghadapi
31 kondisi perkembangan dunia penerbangan, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang secara fisik telah mampu melayani jumlah penumpang domestik dan mancanegara yang terus meningkat termasuk kelengkapan sarana jasa angkutan barang (Cargo) dan akan diikuti dengan pembenahan aspek manajemen pengelolaan penerbangan bertaraf internasional. Selain itu, secara internal untuk mendukung perkembangan arus barang dan penumpang yang cepat antar kabupaten dan kota, dalam wilayah Provinsi Sulsel sudah terdapat 13 bandara, saat ini sedang dikembangkan bandar udara yang masuk kategori perintis, antara lain seperti Bandara Pong Tiku di Kabupaten Tator dan Bandara Aroepala di Kabupaten Selayar yang secara umum dapat melayani kebutuhan lalu lintas udara antara Makassar dengan wilayah Sulsel bagian Utara dan ke Pulau Selayar. Selain itu, untuk wilayah Luwu dan sekitarnya, di Soroako Kabupaten Luwu Timur terdapat bandar udara yang dioperasikan oleh PT. VALE, yang mampu berperan secara strategis sebagai penghubung Makassar dengan wilayah Luwu yang relatif jauh ditempuh jika menggunakan jalur darat oleh karena itu pengembangan wilayah di kawasan itu cukup terdorong oleh keberadaan bandara ini. Keberadaan prasarana jaringan komunikasi dan telekomunikasi juga merupakan syarat yang perlu dalam pengembangan investasi dan penanaman modal di Provinsi Sulsel. Saat ini jangkauan jaringan telepon yang dioperasikan oleh PT. Telkom (Tbk.) Divisi Regional VII Makassar yang melayani KTI telah mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulsel. Selain fasilitas jaringan telepon PT. Telkom tersebut, aksesibilitas informasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan kepentingan lainnya dilakukan melalui ketersediaan jaringan telepon seluler yang jangkauannya jauh melebihi kapasitas sambungan yang mampu disediakan oleh PT. Telkom. Jaringan telepon seluler di Sulsel hingga saat ini dipenuhi oleh semua jaringan telepon seluler yang beroperasi secara nasional dengan jangkauan yang luas, mampu melayani kebutuhan informasi masyarakat hingga ke wilayah-wilayah kecamatan, daerah terpencil dan kepulauan serta daerah pegunungan dan pedalaman. Dukungan prasarana energi juga merupakan syarat wajib dalam mendukung perkembangan penanaman modal, khususnya yang bergerak pada sektor industri pengolahan, jasa pelayanan dan aktivitas ekonomi strategis lainnya. Di Provinsi Sulsel
32 hingga kini masih sepenuhnya bertumpu pada energi listrik yang dipasok oleh beberapa pembangkit listrik dengan kapasitas yang bervariasi, mulai dari yang berbasis tenaga air (PLTA), berbasis tenaga uap (PLTU) dan bahan bakar minyak (PLTD) hingga yang berbahan bakar gas (PLTG). Pembangkit listrik utama di Sulsel letaknya tersebar pada wilayah-wilayah potensial dan lokasi vital untuk menyuplai aktivitas ekonomi keseharian masyarakat. Di Makassar terdapat PLTU dan PLTD Tello, di PLTA Bakaru Kabupaten Pinrang, PLTG di Sengkang Kabupaten Wajo serta di PLTD Suppa Kabupaten Pinrang, PLTU di kabupaten Jeneponto, dan PLTU di Kabupaten Barru, Di samping itu, terdapat beberapa PLTD yang terkoneksi melalui jaringan tegangan menengah 20 KV yang beroperasi pada beban puncak. Pada saat ini, jaringan distribusi listrik telah menjangkau daerah-daerah terpencil melalui jaringan terkoneksi sebesar 20 KV (termasuk Kabupaten Selayar). Sebagian daerah di Luwu Timur masih belum masuk dalam Grid PLN namun sudah dipasok oleh PT. VALE (Tbk). Saat ini Jumlah pelanggan PLN di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 1,7 Juta pelanggan dangan daya terpasang mencapai 1.693 MW (dengan beban pemakaian 894 MW), jumlah pelanggan terbesar terdapat di Unit Makassar sedangkan terendah terdapat di Unit Parepare, kondisi ini menyebabkan kurang tersedianya cadangan operasi dan cadangan pemeliharaan sehingga bila ada pembangkit yang tidak berfungsi akan mengganggu aliran listrik di Sulsel. Daya mampu pembangkit tersebut sudah termasuk pembangkit milik swasta, yakni PLTGU Sengkang 195 MW, PLTD Suppa 62 MW, Kabupaten Barru 2x50 MW, PLTU Jeneponto 200 MW dan excess power PT. VALE 5 MW dan di PLTD Sewatama Tello 197,7 MW dan Palopo 6 MW. Guna mengantisipasi keterbatasan ketersediaan kapasitas energi listrik dari melonjaknya kebutuhan industri dan rumah tangga ke depan, dewasa ini sedang diupayakan untuk pengembangan dan pembangunan pembangkit baru, termasuk yang disediakan oleh swasta. Salah satu yang telah mencapai persetujuan adalah pembangkit listrik tenaga batubara di Kabupaten Enrekang dan upaya pengadaan microhidro untuk pembangkit listrik skala kecil di perdesaan. Kalau persetujuan tersebut telah terealisasi, diharapkan akan mampu menopang pertumbuhan kebutuhan energi listrik, baik rumah tangga maupun kebutuhan industri di Provinsi Sulsel.
33 2.4.2.1 Gambaran Perkembangan Investasi Daerah Sejalan dengan dukungan kebijakan dan infrastruktur untuk penanaman modal tersebut, selama satu periode kepemimpinan pada masa awal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, perkembangan kinerja terhadap indikator realisasi investasi daerah belum memperlihatkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak, khususnya bagi pemerintah daerah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulsel. Ketidakpuasan tersebut terutama dilihat dari masih rendahnya realisasi penanaman modal daerah dari penanaman modal daerah yang telah disetujui, baik didasarkan pada jumlah kegiatan dan nilai uang yang diinvestasikan maupun berdasarkan pelaku penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Perbandingan persetujuan dan realisasi penanaman modal, baik dilihat dari nilai uang yang diinvestasikan maupun berdasarkan pada jumlah kegiatannya di bawah ini mengilustrasikan pencapaian kinerja realisasi penanaman modal daerah di Provinsi Sulsel selama periode 2008 hingga 2012. Fakta menunjukkan realisasi penanaman modal mengalami fluktuasi. Demikian juga dengan persetujuan penanaman modal yang telah disetujui di Provinsi Sulsel juga mengalami fluktuasi berdasarkan jumlah kegiatan yang telah disetujui selama periode 2008 hingga triwulan III tahun 2013,
34 Tabel Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA Provinsi Sulsel, Tahun 2008 – Triwulan III 2013 Persetujuan Tahun
PMDN
Realisasi PMA
PMDN
PMA
Pro
Nilai
Pro
Nilai
Pro
Nilai
Pro
Nilai
yek
(Rp Juta)
yek
(US$ Ribu)
yek
(Rp Juta)
yek
(US$ Ribu)
2008
3
1.213.999
15
616.550
4
1.105.249
12
27.696
2009
10
4.461.424
23
109.172
6
1.148.435
6
76.982
2010
9
3.915.159
5
15.851
23
3.212.295
34
441.796
2011
14
9.514.162
6
16.905
49
3.986.202
53
89.559
2012
11
2.838.731
15
1.876.591
54
2.318.829
42
582.533
TW 2013
7
399.399
2
39.700
42
740.003
58
371.371
Sumber: BKPMD Provinsi Sulsel, 2013
Dari tahun 2008 hingga triwulan III 2013, nilai total persetujuan PMDN sebesar Rp. 22.342.876.000.000,- dengan jumlah 54 proyek, dan PMA sebesar US$ 2.674.770.540 dengan jumlah 66 proyek, jika dijumlahkan total nilai persetujuan investasi PMDN dan PMA sampai dengan triwulan III tahun 2013 adalah sebesar Rp. 49.090.581.820.833,- dengan jumlah proyek sebanyak 120. Berdasarkan capaian realisasi investasi, realisasi PMDN tahun 2008 hingga triwulan III 2013 adalah sebesar Rp. 12.511.115.761.223,- dengan jumlah 178 proyek, dan realisasi PMA sebesar US$ 1.589.940.059 dengan jumlah 205 proyek, jumlah total realisasi investasi PMDN dan PMA di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 sampai dengan triwulan III 2013 adalah Rp. 28.410.516.351.423 dengan jumlah proyek sebanyak 383. Meskipun kinerja realisasi investasi yang lebih kecil dibandingkan dengan persetujuan investasi di Provinsi Sulsel, tetapi kontribusi PMDN terhadap total penanaman modal menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi realisasi investasi PMA. Kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPMD Provinsi Sulsel yang mencakup perencanaan penanaman modal yang valid dan konsisten, kegiatan promosi dan pelayanan yang konkrit dan berkesinambungan serta pengendalian dan pengawasan yang aktual dan kritis akan melahirkan kinerja perekonomian daerah yang positif, antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta struktur ekonomi daerah yang kokoh.
35
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
2008
2009
2010
2011
2012
7,78
6,23
8,19
7,61
8,37
6,1
4,7
6,2
6,46
6,23
Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2013
Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2008-2012, pertumbuhan ekonomi daerah secara konsisten menunjukkan hasil di atas 7% kecuali pada tahun 2009 yang hanya mencapai 6,23%, angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional bahkan mencapai di atas 8% pada tahun 2013. Fakta ini mengindikasikan bahwa perekonomian Provinsi Sulsel secara umum mampu berperan sebagai salah satu kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulsel yang cepat pulih dari krisis ekonomi sehingga mencatat pertumbuhan yang tinggi dan tetap stabil ini karena perekonomian dibangun dari struktur ekonomi yang kuat. Sebagai daerah yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2012, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Sulawesi Selatan mencapai nilai Rp. 15,5 milyar, meskipun perkembangan sepanjang tahun 2008–2012
36 peranan sektor ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, namun demikian terjadi peningkatan yang stabil dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, pada tahun 2012 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 10.605 milyar atau 17,7%, kemudian penyumbang kontribusi terbesar adalah pada sektor industri pengolahan dan sektor jasa masing memberikan kontribusi sebesar Rp. 8,08 milyar atau 13,5% dan Rp. 5,94 milyar atau 10,15%, selanjutnya perkembangan kontribusi PDRB bisa dilihat pada tabel berikut. Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012 Bidang /Urusan Pertanian
Satuan Milyar
Tahun 2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
12,923.
29.01
13,528.
28.5
13,844.
27.04
14,737.
26.75
15,494.
25.9
70
9
70
20
5
9.06
3,852.8
8.14
4,459.3
7.54
4,251.6
7.12
14.01
6,468.8
13.6
6,869.4
13.42
8,083.5
13.5
0
7
0
0
4
40 Pertambangan
Milyar
4,034.9
Milyar
6,241.4
& Penggalian Industri
0
Pengolahan Listrik, Gas &
0
0
40 8.71
4,152.7
13.42
7,394.5
0
0
0
0
Milyar
451.00
1.01
490.40
1.04
529.80
1.03
575.40
1.04
647.50
1.08
Milyar
2,328.4
5.23
2,656.8
5.61
2,900.3
5.66
3,250.8
5.90
3,638.7
6.09
Air bersih Konstruksi
0 Perdagangan
Milyar
Hotel &
7,034.6
0 15.79
0
0
7,792.1
16.4
8,698.8
0
6
0
4,023.7
8.50
4,619.9
0 16.99
9,631.9
0 17.48
0
10,605.
17.7
60
6
5,949.6
9.96
Restoran Pengangkutan
Milyar
& Komunikasi Keuangan,
3,651.4
8.20
0 Milyar
Persewaan &
2,881.1
0 6.47
0
3,204.0
9.02
0 6.77
3,742.1
0
5,179.3
9.40
0 7.31
0
4,297.3
0 7.80
0
4,979.1
8.34
0
Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
Milyar
5,003.6
11.23
0 PDRB ADHK
Milyar
5,308.8
11.2
5,535.6
0
2
0
44,549.
100.0
47,326.
100.
51,199.
80
0
10
00
90
10.81
5,879.6
10.67
0 100.00
55,098. 90
100.00
6,058.8
10.1
0
5
59,708.
100.
60
00
Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013
Komposisi struktur perekonomian daerah Sulsel sebagaimana ditunjukkan di atas, menunjukkan masih besarnya potensi penanaman modal, khususnya untuk mendukung terjadinya perubahan struktur ekonomi di daerah ini baik untuk konsumsi domestik maupun untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan ekspor, baik antar provinsi maupun
37 antar negara. Sektor listrik, gas dan air bersih (LGA) dan sektor pengangkutan dan komunikasi perlu ditingkatkan perannya dalam perekonomian daerah ini. Hal ini penting, mengingat salah satu hambatan dalam pengembangan sektor-sektor strategis di daerah ini karena terbatasnya pasokan sumberdaya energi kelistrikan. Selanjutnya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) pada tahun 2015 juga diharapkan akan membawa peluang terhadap peningkatan iklim penanaman modal di Indonesia dan Sulawesi Selatan pada khususnya, sasaran program ini antara lain adalah mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara, menggambarkan karakteristik utama (bentuk pasar tunggal dan basis produksi), membentuk kawasan ekonomi yang kompetitif, dan membentuk kawasan pengembangan ekonomi yang merata dan seimbang dan pada akhirnya akan tercipta sebuah pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47 juta kilometer persegi dan didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan Asean yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free flow) barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.
38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Sesuai dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2013 - 2018. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang penjelasan visinya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan substansi dan penjabaran tersebut maka visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013 - 2018 adalah sebagai berikut: “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 “ Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut. Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi. Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya.
39 Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengahtinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp.30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan
kemajuan
kabupaten
dan
kota
serta
semakin
bersinergi
dengan
perkembangan regional, nasional dan internasional. 3.1.1 Misi Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi 2013-2018 dan penjelasannya adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. 4. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum. 5. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa. 6. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung pelaksanaan misi pertama, ketiga dan keenam (1). Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, (2) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global, dan (3). Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
40 (1) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Pencapaian kesejahteraan umum merupakan misi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya umum ini terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, perbaikan distribusi pendapatan. Ini diupayakan seiring dengan akselerasi pembangunan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan,
pengembangan
industri,
pengembangan wirausaha, penanganan masalah kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Misi ini menyeimbangkan antara upaya pertumbuhan kesejahteraan di satu sisi dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di sisi lainnya, serta memperhatikan kesempatan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan penerimaan manfaatnya. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama Tujuan
1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi 2. Meningkatkan kualitas ke-sejahteraan sosial 3. Meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam Sasaran
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah 3. Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM 4. Berkembangnya daya saing pariwisata daerah 5. Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
6. Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 7. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 8. Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota 9. Meningkatnya
pemenuhan
kebutu-han
hidup
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial
10. Meningkatnya perlindungan fungsi lingkungan dan penanganan dampak lingkungan
41
11. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati (2) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. Peran pemerintah provinsi amat urgen dalam memfasilitasi, mengkordinasikan dan memberi energi kepada daerah kabupaten/kota untuk menghasilkan sinergi dalam mendorong pusat-pusat kemajuan. Misi ini mencakup upaya-upaya mengefektifkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota intra Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan kerjasama pembangunan antar provinsi regional Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia, serta mendinamiskan sinergitas global dengan lembaga internasional. Selain itu, misi ini juga berfokus pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Tujuan
1. Meningkatkan daya saing daerah 2. Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global Sasaran
1. Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
2. Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
3. Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
4. Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota, klaster MP3EI, kerjasama regional Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, dan kerjasama internasional
5. Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan (3) Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi dorongan perubahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Misi ini mencakup upaya-upaya pokok atas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas peengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian
42 pembangunan, pengembangan sistem akuntabilitas dan transparansi, serta pengelolan keuangan dan asset daerah. Tujuan dan Sasaran Misi Keenam Tujuan
1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih 2. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa Sasaran
1. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
2. Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
dan
pendayagunaan
aparatur
pemerintahan daerah yang berkelanjutan
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel dan inovatif dan tertib
4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
5. Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat 6. Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa
43 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran RPJMD ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah sebagai berikut. Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VISI : Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 No.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan BKPMD
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan 1
Meningkatkan kemakmuran ekonomi
kualitas Masih kurangnya penanaman modal/investor yang bermitra dengan UMKM
Belum adanya UMKM yang sejalan dengan investor yang ada
Komitmen 80% investor yang ada untuk mengupaya kan terciptanya pola kemitraan dengan UMKM
Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global 1
Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
Tidak terjaminnya kenyamanan dalam berinvestasi
Sistem birokrasi yang belum melaksanakan SOP dengan maksimal
Restrukturisasi dan perbaikan sistem pada sumber daya manusianya
44 Kualitas infrastruktur bandar udara dan terminal kontainer pelabuhan laut belum memadai
Belum maksimalnya infrastruktur
Belum sempurnanya regulasi/fasilita s yang dapat menjadi daya tarik bagi investor/penan am modal
Regulasi yang sudah ada sudah tidak relevan lagi dengan kondisi iklim investasi saat ini
Pelimpahan kewenangan
Penyelesaian pekerjaan yang tertunda
Menambah dan memperluas infrastruktur pada bandar udara dan terminal kontainer Menyempu rnakan regulasi berdasarka n situasi dan kondisi yang berkembang Komitmen pemerintah untuk mendelegasikan kewenangan sampai pada tingkat eselon III
Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih 1
Program pelayanan modal dan perizinan terpadu
Pemanfaatan teknologi dalam fungsi koordinasi pelayanan perizinan Kurangnya kualitas SDM dalam hal pelayanan penanaman modal Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM)
Sarana dan prasarana yang tidak memadai/tidak tersedia Rekrutmen SDM atau pegawai yang tidak tepat
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan Perbaikan sistem perekrutan SDM
Jumlah SDM pelayanan tidak seimbang dengan
Penambahan jumlah SDM pelayanan
45 belum maksimal
pemohon izin yang masuk
3.2. TELAAHAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI Berdasarkan RENSTRA Badan Koordinasi Penamanan Modal (BKPM) Republik Indonesia 2010 - 2014, maka Visi dan Misi BKPM RI adalah terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional dengan sasaran jangka menengah adalah : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing. 2. Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal 3. Meningkatnya koordinasi dan partisipasi aktif BKPM dalam forum perundingan kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing didalam dan diluar negeri dibidang penanaman modal 4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing 5. Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal 6. Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal 7. Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM Berdasarkan hal tersebut diatas maka faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan BKPMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPMD ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA BKPM RI.
46 Tabel 3.2. Permasalah Pelayanan BKPMD Prov. Sulsel berdasarkan Sasaran RENSTRA BKPM RI beserta faktor Penghambat dan Pendorong Penanganannya
No.
Sasaran Jangka Menengah RENSTRA BKPM
Permasalah Pelayanan BKPMD
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
1
Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing
Sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI dan BKPMD Prov. Sulsel
Sering terjadi rotasi SDM aparatur
Kualitas SDM yang tersedia mendukung
2
Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada daya saing penanaman modal
Anggaran promosi investasi yang terbatas
Pemanfaatan media online dan teknologi informasi
3
Meningkatnya kualitas pelayanan penamanan modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing
Meningkatnya kegiatan promosi investasi secara masif oleh daerah lain Pelimpahan /pendelegasian kewenangan
Penyelesaian pekerjaan yang tertunda
4
Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal
Perlunya sinkronisasi kebijakan antara BKPM RI dan BKPMD Prov. Sulsel
Belum disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP)
5
Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal
Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang sangat besar
Jumlah SDM BKPMD yang terbatas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
Komitmen pemerintah untuk mendelegasika n kewenangan sampai pada tingkat eselon III Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) yang sudah dalam tahap penyusunan Melengkapi sarana pendukung di BKPMD Prov. Sulsel
47 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dna pendorong dari pelayanan BKPMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPMD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3. Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan BKPMD Prov. Sulsel berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang WIlayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. 1
Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi BKPMD
Permasalah Pelayanan BKPMD
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat dengan KEK, adalah suatu kawasan yang direncanakan khusus bagi pengembangan investasi yang (dipisahkan dari permukiman penduduk) dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana penunjang serta fasilitas administrasi sebagai kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan investasi, proses produksi maupun ekspor dan impor
Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
Menata kawasan ekonomi khusus menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai
Sebagai Faktor Penghambat Keterbatasan lahan Rata-rata sentra yang ada terbentuk oleh pasar dan bukanlah dibentuk
Pendorong Pemprov Sulsel sudah membuat klusterkluster khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET)
48 3.4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BKPMD Berdasarkan gambaran pelayanan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan pada Bab II, kajian terhadap Visi dan Misi Gubernur terpilih, kajian terhadap RENSTRA BKPM RI, kajian terhadap RTRW maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4 Tabel 3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKPMD Prov. Sulsel Faktor yang mempengaruhi Capaian/ Kondisi Saat Ini
Aspek Kajian Percepatan Pelayanan perizinan melalui PTSP dengan mekanisme hub yang proses perizinanny a dengan sistem paralelisasi
100%
Standar yang Digunakan SOP 100%
Internal (Kewenangan SKPD) Proses pelayanan perizinan yang dikoordinasikan oleh BKPMD
Eksternal (Diluar kewenangan SKPD) Dukungan dari instansi teknis terkait
Permasalaha n Pelayanan SKPD Perlunya pelimpahan kewenangan
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan pada gambaran pelayanan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan; Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI, implikasi RTRW bagi pelayanan BKPMD dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:
Kebijakan mengenai sistem prosedur perizinan yang efisien;
Kebijakan yang mampu meningkatkan iklim dan daya tarik investasi daerah;
49
Peningkatan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
Sebagai variabel penting dalam perekonomian, investasi menjadi salah satu fokus utama bagi kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan regulasi investasi juga harus diberi perhatian khusus sebagai salah satu dari tiga tugas pokok yang terdapat dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah dicanangkan oleh presiden pada tanggal 27 Mei 2011. Dalam hal ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas mengkoordinasikan penanaman modal terus berupaya memperbaiki kinerja investasi dengan melakukan sejumlah langkah strategis, terarah dan terencana. Konsep perencanaan strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan tersebut tidak mengabaikan dalam memberikan penekanan pada pentingnya analisis terhadap kapasitas lembaga dan aparaturnya untuk menjawab tantangan lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah. Secara singkat berbagai situasi yang mempengaruhi kinerja investasi pada akhirnya menjadi faktor prioritas yang dipertimbangkan oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam membuat RENSTRA lima tahun kedepan. Pengembangan investasi perlu diposisikan sebagai visi dan fokus pembangunan kedepan terlebih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat perekonomian di kawasan timur Indonesia tentunya mampu mandiri dan memacu peningkatan kualitas dan kesejahteraan seluruh warganya melalui kegiatan investasi, selanjutnya pengembangan dan pengelolaan investasi di Sulawesi Selatan diharapkan lebih mampu mendorong inovasi pembangunan nasional yang seimbang dan harmonis sesuai dengan karakter dan kapabilitas daerah masing-masing guna mewujudkan daya saing dan daya tarik Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan investasi. Investasi pada koridornya telah banyak memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian, investasi merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, semakin besar investasi yang ditanamkan disuatu daerah maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di daerah itu, keberadaannya dapat menggerakkan sektor-sektor perekonomian karena keberadaannya seperti stimulus bagi sektor riil, investasi juga sebagai solusi untuk menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi dan pada akhirnya menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
50 Berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan investasi atau yang menjadi tantangan internal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sulsel adalah: a. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagain besar produkproduk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah itu. b. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal, masalah kenyamanan juga disebabkan karena sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan sumber daya manusia penanaman modal. c. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang. Selanjutnya adalah permasalahan dari lingkup eksternal yang juga memegang peranan penting terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Sulawesi Selatan, sejumlah dinamika baik dari dunia internasional, nasional dan lingkup regional atau lokal yang terjadi bisa menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kegiatan penanaman modal. Isu global atau internasional yang bisa memberikan pengaruh positif bagi penananaman modal adalah kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan akan menciptakan sebuah kawasan-kawasan ekonomi baru diwilayah ASEAN dan tentu saja akan membuka peluang bagi para investor dari luar untuk datang ke Indonesia khususnya Sulawesi Selatan untuk menanamkan modalnya, disamping pengaruh positif tersebut pengaruh ekonomi global juga memberikan efek negatif terhadap iklim investasi, seperti dampak ekonomi dunia yang berimbas pada semakin menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ini akan menjadi efek ganda (multiplier effect) bagi kegiatan investasi seperti melonjaknya biaya ekspor dan impor, meningkatnya biayabiaya pembelian barang dan jasa seperti biaya peralatan atau infrastruktur pabrik dan bahan baku, lepas dari itu, permintaan pasar global dewasa ini juga semakin menunjukkan bahwa pasar global membutuhkan produk-produk yang telah diakui atau memiliki sertifikasi.
51 Selanjutnya dinamika yang akan dihadapi baik di lingkup nasional dan regional adalah
menurunnya
permintaan
pinjaman
kredit
usaha,
ini
diakibatkan
karena
meningkatnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral Indonesia, serta adanya pengaruh negatif dari suhu politik yang akan berdampak pada perkembangan investasi sehingga akan mempengaruhi kondisi perekonomian sebuah daerah, masalah inflasi juga akan menjadi faktor yang akan berpengaruh besar terhadap kegiatan penananam modal. Pada lingkup regional atau lokal, dinamika yang terjadi dan bisa mempengaruhi kegiatan penanaman modal adalah dari sisi kebijakan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (diluar Sulsel), yang berupa insentif dan fasilitas yang bisa menarik minat investor. Pengakuan atau sertifikasi terhadap komoditi lokal daerah lain juga adalah salah satu isu yang berpengaruh, disinilah peran pemerintah Prov. Sulsel untuk meningkatkan mutu komoditi unggulannya sehingga bisa mendapatkan sertifikasi keunggulan, sehingga pada akhirnya para investor akan memilih untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan Tabel 3.5 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No (1) 1
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
(2) Pencanangan ASEAN Economic Community (Masyarakat ekonomi ASEAN)
(3) Meningkatnya suku bunga bank yang berdampak terhadap pinjaman
2
Pengaruh ekonomi global yang berdampak terhadap meningkatnya nilai tukar rupiah
Pengaruh iklim politik
3
Pengaruh biaya eksporimpor yang berdampak terhadap tingkat pembelian barang dan jasa
Terjadinya inflasi
4
Permintaan pasar dunia terhadap produk unggulan yang bersertifikasi
Dinamika Regional/Lokal (4) Permintaan pinjaman/kredit usaha menurun akibat meningkatnya suku bunga Isu kebijakan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat Pengakuan dunia internasional (sertifikasi) terhadap potensi komoditi unggulan daerah
52
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI BKPMD Untuk berkontribusi pada visi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulsel 2013-2018, BKPMD Provinsi Sulsel merumuskan visinya yang dituangkan dalam RENSTRA BKPMD 2013 - 2018 sebagai berikut: “ Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Investasi Dan Kerjasama Dalam Peningkatan Kemakmuran Ekonomi “ Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yakni sebagai tujuan investasi dan kerjasama dan peningkatan kemakmuran ekonomi. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut. Tujuan Investasi dan Kerjasama adalah gambaran Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi daerah tujuan investasi baik Investasi yang berasal dari luar negeri (Penanaman Modal Asing/PMA) maupun investasi yang berasal dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN), Sulawesi Selatan akan menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa, salah satu misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. Sulawesi Selatan memantapkan posisinya sebagai daerah tujuan investasi dan kerjasama di Indonesia dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Peningkatan Kemakmuran Ekonomi adalah gambaran perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang berada pada fase kehidupan yang makmur dan sejahtera dimana masyarakat Sulawesi Selatan memasuki sebuah kondisi kematangan ekonomi secara keseluruhan. Pada akhir 2018, Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan (IPM) akan berada pada kategori menengah tinggi, indeks pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus berada diatas indeks rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan perkapita masyarakat berada pada sekitar Rp. 30 Juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, dan perkembangan industri manufaktur dan jasa akan berkontribusi secara signifikan dalam struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Ini juga
53 ditandai oleh kondisi di mana Provinsi Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan pada kabupaten dan kota sehingga semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. Rumusan visi tersebut merupakan arah pengembangan penanaman modal yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan dengan didasarkan pada isu-isu strategis yang didasarkan pada tingkat pencapaian kinerja saat ini yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab BKPMD dalam menjalankan roda pemerintah Provinsi Sulsel dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mencapai visi tersebut, melalui tiga Misi berikut ini: (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Memberikan kepuasan layanan bagi para pelaku penanaman modal dan masyarakat merupakan langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan hanya oleh BKPMD tetapi semua yang terkait dengan aktivitas penanaman modal di daerah ini. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas salah satunya dengan menciptakan kelembagaan investasi yang efektif, sistem pelayanan yang proaktif, terpadu dan komprehensif dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. (2) Meningkatkan Daya Tarik dan Minat Investasi Daya tarik investasi yang tinggi akan dimiliki suatu daerah jika dibarengi dengan rumusan kebijakan perencanaan investasi yang strategis, valid dan realistis, disertai dengan penataan ruang dan pemetaan investasi yang tepat dan konsisten, yang diikuti dengan sosialisasi, promosi dan pemberian informasi yang cepat, tepat serta realistis dan ekonomis untuk diimplementasikan. Salah satu yang penting disini adalah bukan hanya pengembangan sejumlah peluang investasi, tetapi juga berupa regulasi yang memberikan kemudahan, fasilitas dan insentif bagi para pelaku penanaman modal. (3) Membangun Jaringan Investasi Yang Luas Terbangunnya jaringan investasi akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap iklim investasi, ditandai dengan terciptanya kerjasama investasi dan terbukanya akses memperoleh informasi tentang potensi dan peluang investasi bagi seluruh masyarakat atau pelaku usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),
54 dunia usaha baik di dalam maupun dari luar negeri) sehingga akan turut serta meningkatkan minat investasi di Sulawesi Selatan. 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKPMD 4.2.1 TUJUAN Tujuan ini menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan berdasarkan visi dan misi BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018, dengan demikian berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Berikut adalah Tujuan berdasarkan Visi dan Misi BKPMD Prov. Sulsel : 1. Mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan penanaman modal 2. Merumuskan kebijakan investasi
strategis yang
valid dan realistis untuk
diimplementasikan dalam penanaman modal dalam negeri dan asing 3. Memetakan dan mengoptimalkan potensi penanaman modal baik berdasarkan kewilayahan maupun berdasarkan sektor-sektor ekonomi 4. Mengintensifkan dan memperluas saluran promosi dan informasi investasi yang cepat, tepat dan efektif 5. Menciptakan koordinasi penanaman modal yang terpadu dan komprehensif, baik secara eksternal maupun secara internal 6. Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan berkesinambungan untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara luas 4.2.2 SASARAN 1. Mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan penanaman modal a. Terpenuhinya pelayanan investasi yang cepat, efektif dan efisien dalam pengurusan perizinan dan pelayanan penanaman modal b. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) investasi yang dapat memuaskan bagi para penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat c. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparat penanaman modal 2. Merumuskan
kebijakan
investasi
strategis
yang
valid
dan
diimplementasikan dalam penanaman modal dalam negeri dan asing a. Meningkatnya minat investasi di Sulawesi Selatan
realistis
untuk
55 b. Dilahirkannya
rumusan
perencanaan
investasi
yang
memberikan
peluang
pengembangan usaha dan penanaman modal bagi para investor 3. Memetakan dan mengoptimalkan potensi penanaman modal baik berdasarkan kewilayahan maupun berdasarkan sektor-sektor ekonomi a. Tersedianya pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan wilayah dan sektorsektor strategis yang ditandai dengan kegiatan penanaman modal terfokus dan saling memiliki keterkaitan fungsional antara core region dan daerah pendukung dalam aktivitas industri b. Optimalnya peran dan kontribusi penanaman modal pada wilayah dan sektor strategis yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan besarnya penyerapan tenaga kerja 4. Mengintensifkan dan memperluas saluran promosi dan informasi investasi yang cepat, tepat dan realistis a. Terwujudnya minat investasi yang tinggi dari para pelaku penanaman modal dalam negeri dan asing, yang ditandai dengan besarnya permohonan dan persetujuan penanaman modal b. Meningkatnya realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing yang ditandai dengan besarnya penanaman modal yang diimplementasikan, baik yang bersifat pengembangan usaha maupun penanaman modal baru 5. Menciptakan koordinasi penanaman modal yang terpadu dan komprehensif, baik secara eksternal maupun secara internal a. Terciptanya sinergi antara lembaga pemerintah daerah dengan organisasi pelaku usaha yang terkait dengan penanaman modal daerah b. Meningkatnya investor yang memberikan LKPM secara benar c. Meningkatnya realisasi investasi dalam negeri dan asing d. Berkurangnya hambatan dan gangguan dalam kegiatan penanaman modal 6. Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan berkesinambungan untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara luas a. Luasnya jaringan investasi dalam negeri dan asing yang ditandai dengan meningkatnya investasi baru yang berasal dari luar Sulsel dan luar negeri. Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.
56 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
NO. 1
TUJUAN
2 Mengoptim alkan fungsifungsi pelayanan penanaman modal
1
2
Menciptaka n koordinasi penanaman modal yang terpadu dan komprehens if, baik secara eksternal maupun secara internal
SASARA N
INDIKATOR KINERJA
3 Terpenuhi nya pelayanan investasi yang cepat, efektif dan efisien dalam pengurusa n perizinan dan pelayanan penanama n modal
4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi perizinan
Terpenuhi nya Standar Pelayanan Minimal (SPM) investasi yang memuaska n penanama n modal (PMA dan PMDN) yang ditandai dengan meningkat nya indeks kepuasan masyaraka t Meningkat nya realisasi investasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu
Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
9
10
60%
75%
85%
95%
100%
Investas i PMA 400 Juta USD, Investas i PMDN Rp. 3 Triliun
Investa si PMA 400 Juta USD, Investa si PMDN Rp. 3 Triliun
Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
57
3
4
Meningkat nya investor yang memberika n LKPM secara benar
Meningkatnya kualitas pelaporan realisasi investasi
100 Perusah aan
115 Perusa haan
125 Perusah aan
135 Perusaha an
150 Perusaha an
Pengembang an jaringan investasi yang potensial dan berkesinamb ungan untuk pengembang an ekonomi masyarakat secara luas
Luasnya jaringan investasi dalam negeri dan asing yang ditandai dengan banyaknya investasi baru yang berasal dari luar Sulsel dan luar negeri
Terselenggarany a pameran investasi
8 Pameran dalam dan luar negeri
10 Pameran dalam dan luar negeri
10 Pameran dalam dan luar negeri
10 Pameran dalam dan luar negeri
10 Pameran dalam dan luar negeri
Tercapainya kesepakatan kerjasama investasi
3 Kesepaka tan
3 Kesepak atan
3 Kesepaka tan
3 Kesepakat an
3 Kesepakat an
Mengintensif kan dan memperluas saluran promosi dan informasi investasi yang cepat, tepat dan realistis
Terwujudny a minat investasi yang tinggi dari para pelaku penanaman modal dalam negeri dan asing, yang ditandai dengan besarnya permohonan dan persetujuan penanaman modal
Terselenggarany a temu usaha
2 Pertemua n dalam dan luar negeri
2 Pertemu an dalam dan luar negeri
2 Pertemua n dalam dan luar negeri
2 Pertemuan dalam dan luar negeri
2 Pertemua n dalam dan luar negeri
-
1 Buku
-
1 Buku
-
1Buku
1Buku
1Buku
1Buku
1Buku
Tersedianya peta Investasi komoditi pangan energi dan infrastruktur
Tersedianya informasi profil investasi Sulsel
4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4.3.1
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Sesuai RPJMN 2010 - 2014, prioritas nasional di bidang penanaman modal adalah
peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha, dengan arah kebijakan nasional sebagai berikut: 1) Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing 2) Meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia
58 Sedangkan strategi yang ditempuh adalah: 1) Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor yang mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka meningkatkan persebaran: 2) Mendorong berkembangnya penanaman modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanaman modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di pusat maupun di daerah 4) Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal Adapun program prioritas nasional sesuai arahan presiden yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut: 1) Kepastian hukum melalui program peningkatan deregulasi kebijakan dibidang penanaman modal 2) Penyederhanaan prosedur, melalui dua program berikut ini: a. Pengembangan SPIPISE b. Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal 3) KEK, melalui program pengembangan penanaman modal di KEK dan pembentukan perangkat, kebijakan dan strategi pengembangan KEK. 4.3.2
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKPM RI Arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI adalah: 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan BKPM adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal
59 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional 6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi 7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing 8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal 10) Meningkatkan realisasi penanaman modal Arah kebijakan dan strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan langkah-langkah melalui program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan dam hambatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan rencana jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya Arah Kebijakan BKPMD Prov. Sulsel adalah: 1) Menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 2) Mengikutsertakan aparat BKPMD dalam berbagai pelatihan 3) Mengimplementasikan SOP terhadap semua jenis operasional pelayanan perizinan 4) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan 5) Penyusunan peraturan gubernur tentang penanaman modal 6) Pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif kepada calon investor
60 7) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi(RUPMP) 8) Mengembangkan sistem informasi dalam penyediaan informasi potensi unggulan daerah 9) Menyediakan informasi lahan potensial untuk tujuan investasi kepada calon investor 10) Pembinaan terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM) 11) Melakukan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif 12) Peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi/pameran dalam dan luar negeri 13) Menyiapkan sumber daya promosi yang handal 14) Menghimpun data realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri serta menginventarisir gangguan dan hambatan dalam kegiatan penanaman modal 15) Membentuk
tim
satuan
tugas
(Task
Force)
dalam
menyelesaikan
permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penanaman modal 16) Menjaga agar hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan 17) Membuat buku business partner/mitra bisnis untuk jaringan investasi 18) Memanfaatkan teknologi
informasi (website)
dalam
penyebarluasan
informasi peluang investasi 19) Mengembangkan kerjasama regional Sulawesi (KAPET dan KEK) dan antar kawasan, antar negara dengan tetap membuka peluang bagi pengembangan kerjasama lainnya Untuk menjalankan kebijakan tersebut BKPMD Prov. Sulsel menggunakan strategi sebagai berikut: 1) Meningkatkan
kualitas
pelayanan
perizinan
dengan
kemudahan dan percepatan pemberian perizinan. 2) Meningkatkan kualitas SDM aparatur penanaman modal
memberikan
61 3) Meningkatkan tertib administrasi pada semua jenis pelayanan administrasi penunjang operasional kantor 4) Menerapkan SOP pelayanan perizinan sebagai standar untuk pelayanan yang cepat, efektif dan efisien 5) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional kantor 6) Memberikan kemudahan, fasilitas dan insentif kepada para investor yang ditandai dengan dikeluarkannya
kebijakan yang mengatur kegiatan
penanaman modal 7) Memperkuat fungsi perencanaan penanaman modal yang seiring dengan program pembangunan daerah 8) Melaksanakan pengembangan investasi yang lebih fokus pada sektor-sektor unggulan 9) Membina pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk bekerja sama dengan investor 10) Meningkatkan kualitas dan integritas promosi penanaman modal 11) Memfasilitasi penyelenggaraan forum investasi tingkat nasional dan internasional 12) Menyediakan data peluang dan potensi investasi penanaman modal 13) Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap investor sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal 14) Memaksimalkan jumlah perusahaan (investor) yang menyampaikan LKPM secara rutin 15) Memanfaatkan
forum/pertemuan
bisnis
(business
meeting)
dalam
memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada calon investor 16) Menyediakan data/informasi tentang peluang investasi dan ketersediaan lahan secara komprehensif 17) Memperkuat kerjasama regional, nasional dan internasional Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan strategi dan kebijakan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah.
62 Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi : Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Investasi Dan Kerjasama Dalam Peningkatan Kemakmuran Ekonomi Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Penanggung Jawab : Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) Tujuan
Sasaran
Strategi
Mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan penanaman modal
1. Terpenuhinya pelayanan investasi yang cepat, efektif dan efisien dalam pengurusan perizinan dan pelayanan penanaman modal
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan memberikan kemudahan dan percepatan pemberian perizinan.
1. Menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur penanaman modal
3. Mengimplementasika n SOP terhadap semua jenis operasional pelayanan perizinan
2. Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) investasi yang dapat memuaskan bagi para penanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparat penanaman modal
3. Meningkatkan tertib administrasi pada semua jenis pelayanan administrasi penunjang operasional kantor 4. Menerapkan SOP pelayanan perizinan sebagai standar untuk pelayanan yang cepat, efektif dan efisien 5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional kantor
Arah Kebijakan
2. Mengikutsertakan aparat BKPMD dalam berbagai pelatihan
4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan
63 Misi II : Meningkatkan Daya Tarik Dan Minat Investasi Penanggung Jawab : Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengembangan Penanaman Modal, dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Tujuan Merumuskan kebijakan investasi strategis yang valid dan realistis untuk diimplementasikan dalam penanaman modal dalam negeri dan asing
Memetakan dan mengoptimalkan potensi penanaman modal baik berdasarkan kewilayahan maupun berdasarkan sektor-sektor ekonomi
Sasaran 1. Meningkatnya minat investasi di Sulawesi Selatan 2. Dilahirkannya rumusan perencanaan investasi yang memberikan peluang pengembangan usaha dan penanaman modal bagi para investor
1. Tersedianya pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan wilayah dan sektor-sektor strategis yang ditandai dengan kegiatan penanaman modal terfokus dan saling memiliki keterkaitan fungsional antara core region dan daerah pendukung dalam aktivitas industri 2. Optimalnya peran dan kontribusi penanaman modal pada wilayah dan sektor strategis
Strategi 1. Memberikan kemudahan, fasilitas dan insentif kepada para investor yang ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan yang mengatur kegiatan penanaman modal
Arah Kebijakan 1. Penyusunan peraturan gubernur tentang penanaman modal
2. Memperkuat fungsi perencanaan penanaman modal yang seiring dengan program pembangunan daerah
3.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP)
1. Melaksanakan pengembangan investasi yang lebih fokus pada sektorsektor unggulan
1. Mengembangkan sistem informasi dalam penyediaan informasi potensi unggulan daerah
2. Membina pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk bekerja sama dengan investor
2. Menyediakan informasi lahan potensial untuk tujuan investasi kepada calon investor 3. Pembinaan terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM)
2. Pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif kepada calon investor
64
Mengintensifkan dan memperluas saluran promosi dan informasi investasi yang cepat, tepat dan realistis
Menciptakan koordinasi penanaman modal yang terpadu dan komprehensif, baik secara eksternal maupun secara internal
yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja besar 1. Terwujudnya minat investasi yang tinggi dari para pelaku penanaman modal dalam negeri dan asing, yang ditandai dengan besarnya permohonan dan persetujuan penanaman modal 2. Meningkatnya realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing yang ditandai dengan besarnya penanaman modal yang diimplementasikan , baik yang bersifat pengembangan usaha maupun yang penanaman modal baru 1. Terciptanya sinergi antara lembaga pemerintah daerah dengan organisasi pelaku usaha yang terkait dengan penanaman modal daerah 2. Meningkatnya investor yang memberikan
1. Meningkatkan kualitas dan integritas promosi penanaman modal 2. Memfasilitasi penyelenggaraan forum investasi 3. Menyediakan data peluang dan potensi investasi penanaman modal
1. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap investor sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal 2. Memaksimalkan jumlah perusahaan
1. Melakukan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi/pameran 3. Menyiapkan sumber daya promosi yang handal
1. Menghimpun data realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri serta menginventarisir gangguan dan hambatan dalam kegiatan penanaman modal 2. Membentuk tim satuan tugas (Task Force) dalam
65 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara benar
(investor) yang menyampaikan LKPM secara rutin
3. Meningkatnya realisasi investasi dalam negeri dan asing
menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penanaman modal 3. Menjaga agar hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal sesuai dengan peraturan perundangundangan
4. Berkurangnya hambatan dan gangguan dalam kegiatan penanaman modal Misi III: Membangun Jaringan Investasi Yang Luas Penanggung Jawab : Bidang Promosi Penanaman Modal Tujuan Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan berkesinambungan untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara luas
Sasaran Luasnya jaringan investasi dalam negeri dan asing yang ditandai dengan banyaknya realisasi investasi baru yang berasal dari luar Sulsel dan luar negeri
Strategi 1. Memanfaatkan forum/pertemuan bisnis (business meeting) dalam memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada calon investor 2. Menyediakan data/informasi tentang peluang investasi dan ketersediaan lahan secara komprehensif 3. Memperkuat kerjasama regional, nasional dan internasional
Arah Kebijakan 1. Membuat buku business partner/mitra bisnis untuk jaringan investasi 2. Memanfaatkan teknologi informasi (website) dalam penyebarluasan informasi peluang investasi 3. Mengembangkan kerjasama regional Sulawesi (KAPET dan KEK) dan antar kawasan, antar negara dengan tetap membuka peluang bagi pengembangan kerjasama lainnya
66
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini akan dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1
2
3
5
6
1. Mengoptimalka n fungsi fungsi pelayanan penanaman modal
a. Terpenuhinya pelayanan investasi yang cepat, efektif dan efisien dalam pengurusan 2. perizinan dan Mengintensifka pelayanan n dan penanaman memperluas modal saluran promosi dan informasi investasi yang b. cepat, tepat dan Terpenuhinya realistis Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Merumuskan investasi yang kebijakan dapat investasi memuaskan strategis yang bagi para valid dan penanaman realistis untuk modal, baik diimplementasi penanaman kan dalam modal dalam penanaman negeri maupun modal dalam penanaman negeri dan asing modal asing, yang ditandai dengan 4. Menciptakan meningkatnya koordinasi indeks penanaman kepuasan modal yang masyarakat terpadu dan komprehensif, baik secara c. eksternal Meningkatnya maupun secara kualitas internal sumberdaya aparat penanaman 5. modal Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan d. berkesinambun Meningkatnya gan untuk minat investasi pengembangan di Sulawesi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( Juta Rupiah ) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) 7
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA BKPMD SULSEL
2018
T
Rp.
T
Rp.
T
Rp.
T
Rp.
T
Rp.
T
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Unit Kerja (SKPD Penanggung Jawab)
Lokasi
22
23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Meningkatnya pelayanan aparat dan tertib pengelolaan barang inventaris
Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum
Informasi Pelayanan Kegiatan Administrasi
5 Informasi
2. Termanfaatkan nya sarana dan prasarana kantor
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Paket Sarana dan Prasarana
1 Paket
1 informasi
2609 1 informasi
2960 1 informasi
3300 1 informasi
3500 1 informasi
3700 5 Informasi
16069
BKPMD
1 Paket
1645 1 Paket
1881 1 Paket
2435 1 Paket
2564 1 Paket
2801 5 Paket
11328
BKPMD
Makassar
Makassar Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
3. Meningkatnya SDM aparat menjadi lebih profesional
Peningkatan Paket (SDM Sumberdaya Aparatur di Aparat BKPMD BKPMD Prov. Sulsel)
1 Paket
1 Paket
690 1 Paket
750 1 Paket
900 1 Paket
950 1 Paket
5 Informasi
269 5 Informasi
290 5 Informasi
350 5 Informasi
400 5 Informasi
1200 5 Paket
4490
BKPMD
1734
BKPMD
Makassar 4. Telaksananya Penatausahaan administrasi Administrasi pengelolaan Keuangan keuangan yang tertib dan teratur
Informasi
5 Informasi
425 25 Informasi
Makassar Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
yang ditandai dengan 4. Menciptakan meningkatnya koordinasi indeks penanaman kepuasan modal yang masyarakat terpadu dan komprehensif, baik secara c. eksternal Meningkatnya maupun secara kualitas internal sumberdaya aparat Tujuan Sasaran penanaman 5. modal Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan d. berkesinambun Meningkatnya gan untuk minat investasi pengembangan di Sulawesi ekonomi Selatan masyarakat secara luas e. Dilahirkannya 6. Memetakan rumusan dan perencanaan mengoptimalka investasi yang n potensi memberikan investasi baik peluang berdasarkan pengembangan kewilayahan usaha dan maupun penanaman berdasarkan modal bagi para sektor-sektor investor ekonomi
f. Tersedianya pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan wilayah dan sektor-sektor strategis yang ditandai dengan kegiatan penanaman modal terfokus dan saling memiliki keterkaitan fungsional antara core region dan daerah pendukung dalam aktivitas industri
g. Terwujudnya minat investasi yang tinggi dari para pelaku penanaman
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( Juta Rupiah ) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA BKPMD SULSEL
Unit Kerja (SKPD Penanggung Jawab)
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
5. Meningkatnya capaian kinerja SKPD dan tersedianya bahan dalam penyusunan kebijakan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja BKPMD Prov. Sulsel
7 Laporan
7 Laporan
210 7 Laporan
275 7 Laporan
300 7 Laporan
350 7 Laporan
450 35 Laporan
1585
BKPMD
6. Meningkatnya capaian kinerja SKPD dan tersedianya bahan dalam penyusunan kebijakan SKPD
Penyusunan RENSTRA, RKA dan RKA Perubahan
Dokumen Renstra, RKA, RKA Perubahan
2 Informasi
2 Informasi
150 2 Informasi
200 2 Informasi
220 2 Informasi
270 2 Informasi
320 10 Informasi
1160
BKPMD
7. Meningkatnya capaian kinerja SKPD dan tersedianya bahan dalam penyusunan kebijakan SKPD
Penyusunan Buku Statistik Buku Statistik dan SOP dan Penyempurnaan SOP
Keg. Baru
100 Buku
150 -
100 Buku
150
BKPMD
2014
T
2015
Rp.
T
2016
Rp.
T
2017
Rp.
T
2018
Rp.
T
Rp.
T
Lokasi
Rp.
Makassar
Makassar -
-
-
-
-
-
-
Makassar Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Terwujudnya pelayanan penanaman modal yang memenuhi standar
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Kegiatan Sosialisasi
2 Kegiatan
2 Kegiatan
8,923
Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
200 2 Kegiatan
9,114
Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
250 2 Kegiatan
10,305
Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
250 2 Kegiatan
12,550
Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 3 Triliun
14,220
Investasi PMA 2000 Juta USD, Investasi PMDN Rp. 15 Triliun
55,112
320 2 Kegiatan
400
10 Kegiatan
1,420
BKPMD
Makassa r
Tujuan
dengan kegiatan penanaman modal terfokus dan saling memiliki keterkaitan fungsional antara core region dan daerah pendukung dalam aktivitas Sasaran industri
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( Juta Rupiah ) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) T
9. Penyelenggaraa Terselenggara 10 Pameran g. Terwujudnya Terselenggaran n pameran nya promosi minat investasi ya pameran investasi peluang yang tinggi dari investasi penanaman para pelaku didalam dan modal penanaman luar negeri modal dalam negeri dan asing, yang ditandai dengan 1 Laporan 10. Tersedianya Monitoring, Laporan besarnya laporan monev evaluasi dan permohonan kegiatan pelaporan dan persetujuan investasi kegiatan penanaman penanaman modal modal h. Meningkatnya realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing yang ditandai dengan besarnya penanaman modal yang diimplementasi kan, baik yang bersifat pengembangan usaha maupun penanaman modal baru
i. Terciptanya sinergi antara lembaga pemerintah daerah dengan organisasi pelaku usaha yang terkait dengan penanaman modal daerah
j. Optimalnya peran dan kontribusi penanaman modal pada
11. Temu usaha Terfasilitasinya kegiatan temu usaha
Temu Usaha dalam dan luar negeri
2014
8 Pameran
1 Laporan
5 Pertemuan
2 Pertemuan
2015
Rp. 1,828
T 10 Pameran
110 1 Laporan
1,000
2 Pertemuan
2016
Rp. 1,889
T 10 Pameran
150 1 Laporan
1,000
2 Pertemuan
2017
Rp. 2,000
T 10 Pameran
180 1 Laporan
1,200
2 Pertemuan
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA BKPMD SULSEL
2018
Rp. 2,460
T 10 Pameran
220 1 Laporan
1,400
Rp.
Unit Kerja (SKPD Penanggung Jawab)
Lokasi
T
Rp.
48 Pameran
10,677
BKPMD
Makassa r, Indonesi a
275 5 Laporan
935
BKPMD
Makassa r, Indonesi a
10 Pertemuan
6,200
BKPMD
Makassa r, Indonesi a
2,500
2 Pertemuan
1,600
12. Terfasilitasinya kerjasama investasi antara lembaga pemerintah/sw asta
Kerjasama di Kesepakatan bidang investasi (MoU) dengan lembaga pemerintah/swa sta
2 Kegiatan
3 Kegiatan
150 3 Kegiatan
280 3 Kegiatan
350 3 Kegiatan
400 3 Kegiatan
425
15 Kegiatan
1,605
BKPMD
Makassa r, Indonesi a
13. Meningkatnya pemahaman perusahaan PMA dan PDKPM tentang ketentuan PM
Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal Asing
Keg. Baru
1 CD Kebijakan
148
150
160
320
380
5 CD Kebijakan PMA
1,158
BKPMD
Makassa r
CD E-Book Kebijakan Pelayanan PMA
1 CD Kebijakan
1 CD Kebijakan
1 CD Kebijakan
1 CD Kebijakan
pengembangan usaha maupun penanaman modal baru
Tujuan
i. Terciptanya sinergi antara lembaga pemerintah daerah dengan organisasi Indikator pelaku usaha Sasaran Sasaran yang terkait dengan penanaman modal daerah 14. Tersedianya buku pelaporan perusahaan j. Optimalnya penanaman peran dan modal kontribusi penanaman modal pada wilayah dan sektor strategis yang ditandai 15. Terbinanya dengan perusahaan pertumbuhan penamanan ekonomi yang modal dan tinggi dan aparat IPMK besarnya penyerapan tenaga kerja
k. Meningkatnya investor yang memberikan LKPM secara benar
l. Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
m. Berkurangnya hambatan dan
gangguan dalam kegiatan penanaman modal
n. Luasnya jaringan investasi dalam
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( Juta Rupiah ) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)
2014
T
2015
Rp.
T
Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal
Terselenggara 100 Perusahaan nya 250 Buku bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
100 Perusahaa n 250 Buku
242
Pembinaan operasional perusahaan penanaman modal
Terselenggara 24 PDKPM nya 60 Perusahaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
24 PDKPM 60 Perusahaa n
270 24 PDKPM 60 Perusahaa n
16. Tersusunnya izin-izin sektor
Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal
Buku izin persektor
Keg. Baru
1 Buku
80
17. Tersusunnya kebijakan terbaru tentang penanaman modal
Kebijakan penanaman modal di bidang perizinan
Buku kebijakan Penanaman modal
Keg. Baru
1 Buku
228
18. Tersedianya informasi PMA di Sulawesi Selatan
Penyusunan database penanaman modal asing
Keg. Baru Program database PMA
19. Tersedianya sarana dan prasarana investasi
Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi
DVD Promosi 3.000 Keping Investasi
1 Program
4000 Keping
115 Perusahaa n 300 Buku
2016
Rp. 250
T 125 Perusahaa n 300 Buku
2017
Rp. 300
T 135 Perusahaa n 300 Buku
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA BKPMD SULSEL
2018
Rp. 350
T 150 Perusahaa n 300 Buku
Rp. 425
T
Unit Kerja (SKPD Penanggung Jawab)
Lokasi
Rp.
625 Perusahaa n 1700 Buku
1,567
BKPMD
24 Kab/Kot a
1,785
BKPMD
24 Kab/Kot a
270 24 PDKPM 60 Perusahaa n
350 24 PDKPM 60 Perusahaa n
420 24 PDKPM 60 Perusahaa n
475 24 PDKPM 60 Perusahaa n
1 Buku
100
1 Buku
150
1 Buku
200
1 Buku
300
5 Buku
830
BKPMD
Makassa r
1 Buku
200
1 Buku
210
1 Buku
360
1 Buku
410
5 Buku
1,408
BKPMD
Makassa r
228 1 Program
200 1 Program
210 1 Program
360 1 Program
410 5 Program
1,408
BKPMD
Makassa r
331
300
320
420
500
1,871
BKPMD
Makassa r
4000 Keping
4000 Keping
4000 Keping
4000 Keping
20000 Keping
l. Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
Tujuan
m. Sasaran Berkurangnya hambatan dan
Indikator Sasaran
20. gangguan Meningkatnya dalam kegiatan kapasitas SDM penanaman tentang modal penanaman modal n. Luasnya jaringan investasi dalam negeri dan asing yang ditandai dengan meningkatnya investasi baru yang berasal dari luar Sulsel dan luar negeri
Program dan Kegiatan
Sosialiasi, bimbingan.work shop bagi IPMK, IPMP, Perusahaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( Juta Rupiah ) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)
Terselenggara 400 orang nya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
2014
T 400 Orang
2015
Rp.
T
2016
Rp.
T
2017
Rp.
T
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA BKPMD SULSEL
2018
Rp.
T
Rp.
T
Unit Kerja (SKPD Penanggung Jawab)
Lokasi
Rp.
269 400 Orang
300 400 Orang
400 400 Orang
450 400 Orang
600
2000 Orang
2,019
BKPMD
Makassa r
155
125
175
270
300
5 Paket
1,025
BKPMD
Makassa r
21. Terselenggaran ya penanaman modal yang berbasis informasi teknologi
Pengembangan 1 paket sistem 1 paket Sistem Informasi informasi Potensi Investasi Daerah
22. Terselenggaran ya pelayanan perizinan terpadu
Koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu
Terselenggara 5 Laporan nya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP
5 Laporan
720 5 Laporan
700 5 Laporan
750 5 Laporan
850 5 Laporan
900
25 Laporan
3,920
BKPMD
Makassa r
23. Terselenggaran ya pelayanan non perizinan terpadu
Koordinasi pelaksanaan pelayanan non perizinan terpadu
Terselenggara 5 Laporan nya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP
5 Laporan
720 5 Laporan
700 5 Laporan
750 5 Laporan
850 5 Laporan
900
25 Laporan
3,920
BKPMD
Makassa r
24. Terselenggaran ya pelayanan administrasi perizinan terpadu
Peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan perizinan terpadu
Terimplement 1 Informasi asikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)
1 Informasi
3,000
5 Informasi
11,719
BKPMD
Makassa r
1 Paket
2,019
1 Paket
1 Informasi
2,000
1 Paket
1 Informasi
2,200
1 Paket
1 Informasi
2,500
1 Paket
1 Informasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
25. Tersedianya informasi tentang peraturan RUPM Prov. Sulsel
Program dan Kegiatan
Penyusunan Buku RUPM Pergub tentang Rencana Umum Penanaman Modal
26. Peningkatan Peningkatan promosi epromosi eInvestment Investment
Program Inisiasi Penyiapan Lahan Untuk Investasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( Juta Rupiah )
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)
2014
T Keg. Baru
1 Laporan Promosi melalui media jaringan/ website
150 Buku
-
2015
Rp. 220
T
2016
Rp.
-
T
2017
Rp.
-
T
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA BKPMD SULSEL
2018
Rp.
-
T
Rp.
-
T
Unit Kerja (SKPD Penanggung Jawab)
Lokasi
Rp.
150 Buku
BKPMD
Makassa r
BKPMD
Makassa r
-
1 Laporan
250 1 Laporan
350 1 Laporan
400 1 Laporan
420 4 Laporan
Jumlah Kabupaten/K ota yang difasilitasi dalam penyediaan lahan untuk investasi
2 Kab/Kota
350
4 Kab/Kota
730
6 Kab/Kota
820
8 Kab/Kota
840
10 Kab/Kota
450
30 Kab/Kota
3,190
27. Tersedianya Profil investasi informasi Sulawesi Selatan tentang potensi dan peluang investasi di Sulawesi Selatan
Tersedianya Keg. Baru informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
100 Buku
350
150 Buku
380
200 Buku
400
250 Buku
420
300 Buku
450
900 Buku
2,000
BKPMD
24 Kab/Kot a
28. Tersedianya peta investasi komoditi di Sulawesi Selatan
Tersedianya Keg. Baru informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
-
-
200 buku
350
250 buku
420
250 buku
420
-
-
450 Buku
1,190
BKPMD
24 Kab/Kot a
Peta investasi komoditi pangan, energi, dan infrastruktur
73
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan /atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Sasaran BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
No.
1
Data Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Tahun Awal (IKU) Periode 2
1
Meningkatnya jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan
2
Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu
3
Jumlah Proyek PMA dan PMDN
4
Jumlah Lahan Siap Investasi
3
Target Capaian Setiap Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
5
6
7
8
9
10
Jumlah Investasi : Investasi PMA Investasi PMA Investasi PMA Investasi PMA Investasi PMA Investasi PMA PMA 582 Juta 400 Juta USD, 400 Juta USD, 400 Juta USD, 400 Juta USD, 400 Juta USD, 2000 Juta USD, USD, Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi PMDN PMDN Rp. 2,3 PMDN Rp. 3 PMDN Rp. 3 PMDN Rp. 3 PMDN Rp. 3 PMDN Rp. 3 Rp. 15 Triliun Triliun Triliun Triliun Triliun Triliun Triliun 40%
60%
75%
85%
95%
100%
100%
283 Proyek
40 Proyek
45 Proyek
50 Proyek
75 Proyek
80 Proyek
290 Proyek
-
2 Kab/Kota
4 Kab/Kota
6 Kab/Kota
8 Kab/Kota
10 Kab/Kota
30 Kab/Kota
74
75
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPMD Prov. Sulawesi Selatan periode 2013-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018. RENSTRA ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan investasi selama lima tahun kedepan, dokumen ini memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. RENSTRA BKPMD Prov. Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya RENSTRA BKPMD Prov. Sulawesi Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) BKPMD yang merupakan rencana tahunan SKPD selama lima tahun dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. RENSTRA BKPMD Prov. Sulawesi Selatan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala BKPMD Prov. Sulawesi Selatan dan didalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan BKPMD Prov. Sulawesi Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.
KEPALA BKPMD PROV. SULAWESI SELATAN
Ir. Muhammad Arifin Daud, M. Si. Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19540404 198503 1 001
