“Quarterly Report 4” – Juni 2015
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page i
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page ii
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
Kata Pengantar Dalam ”Quarterly Report 4” ini untuk program “Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia” (SOLID) digambarkan tentang perkembangan kegiatan sampai dengan akhir bulan Mei 2015 yang menggambarkan kemajuan kegiatan baik secara fisik maupun administrasi dan keuangan serta Pemberdayaan masayarakat pasca Kontrak LSM dengan Manajemen SOLID Provinsi Maluku dengan nomor kontrak kerja; 027/254/TP/BKP/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 dan di Amandemen Kontrak I Nomor: 027/11.1/SOLID/2015 tanggal 12 Januari 2015 antara Badan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku dengan Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) untuk pekerjaan pendampingan LSM. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban YPPM pada kegiatan SOLID di Propinsi Maluku sebagai pemberi kerja. Dalam ”Quarterly Report 4” ini juga masih terdapat beberapa isu yang sudah dimunculkan pada laporan – laporan sebelumnya dan ada yang telah ditindak lanjuti tetapi ada pula yang belum ditindak-lanjuti dengan baik. Diharapkan dengan kemunculannya isu tersebut pada laporan ini juga dapat menjadi perhatian lebih serius untuk ditindak-lanjuti sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuan dan komponen program dapat terlaksana dengan baik. Apabila dalam laporan ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, kami senantiasa terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Ambon, 03 Juni 2015 YPPM Maluku
ABDULGANI FABANJO Direktur
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page iii
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
DAFTAR ISI PENDAHULUAN I.
STATUS PERKEMBANGAN LSM DI QUARTERLY REPORT 4 TERHADAP KOMPONEN KEGIATAN SOLID 1,1. Review Kegiatan SOLID Propinsi Maluku
2
1,2. Status Terkini Capaian Kegiatan LSM di “Quarterly Report 4”
3
1,3. Review Kegiatan Koordinator, Supervisor dan Fasilitator Desa
4
1,4. Isu Permasalahan Kegiatan SOLID Periode “Quarterly Report 4”
6
II. IDENTIFIKASI DAN ANALISA MASALAH 2,1. Identifikasi Isu Permasalahan Pada Level Propinsi, Kabupaten dan Desa
8
2,2. Analisa Masalah pada Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa
9
2,3. Solusi Perbaikan Isu Permasalahan di Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa
11
III. OPTIMALISASI CAPAIAN KEGIATAN LSM DI QUARTERLY REPORT 4 3,1. Rencana Kegiatan Koordinator, Supervisor dan Fasilitator Desa
13
3,2. Target Capaian Kegiatan LSM terhadap Komponen Kegiatan SOLID
14
3,3. Strategi Capaian di Quarterly Report 4
15
IV. EVALUASI CAPAIAN KEGIATAN 4,1. Matrik Capaian Kegiatan Koordinator, Supervisor dan Fasilitator Desa
16
4,2. Analisis Capaian Kegiatan LSM pada Quarterly Report 4
18
4,3. Rencana Tindak Lanjut Capaian Pelaksanaan Tahap Berikutnya
19
LAMPIRAN - LAMPIRAN a. b.
Data base Mei2015 Gambar (Foto Kegiatan).
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page iv
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
Pendahuluan Pasca dilaksanakannya Supervisi oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) bersama Manajemen Project Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia (SOLID) Propinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada desa Tihulale dan desa Hualoy tersebut cukup mempengaruhi kebijakan dari SOLID Pusat dan Propinsi maupun Kabupaten untuk mempercepat penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan selama ini. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan capaian hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku selama periode pelaksanaan April 2015 – Mei 2015. Penyampaian Laporan dari Fasilitator Desa (FasDes) tentang Partisipatory Self Monitoring & Evaluation (PSME 1) dan (PSME 2) sesuai hasil pertemuan pada supervise di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah dimulai untuk melaporkannya pada setiap 2(dua) bulan sedangkan PSME 3 tetap menjadi laporan semester (Setiap bulan) dan pada bulan dimana tidak melaporkan PSME 1 maupun PSME 2 tersebut maka laporan disampaikan dengan menggunakan Instrumen yang dibuat ataupun disusun oleh YPPM dan dilaporkan juga beberapa tabel – tabel yang ada pada panduan pelaksanaan Fasilitator Desa sebagai panduan yang ditetapkan oleh SOLID Pusat. Tentang 5(lima) kunci pelaksanaan tugas dari Fasilitator Desa seperti Penguatan kapasitas KM dengan membangun keterlibatan yang lebih besar dalam program SOLID ini maka telah dilakukan pelatihan CD Gender untuk para Fasilitator Desa sehingga mereka segera mengaplikasikannya pada Kelompok Mandiri (KM). Kita berharap bahwa setelah pelatihan walaupun baru sekali dan itu sangat minim untuk dikatakan maksimal dalam menyerap dan meningkatkan kapasitas para Fasilitator Desa tetapi kita bisa berharap untuk mereka mendukung terwujudnya system Monitoring & Eavaluasi (M&E). Kita juga berharap bahwa melalui pelatihan tersebut maka hubungan antara Fasilitator Desa dengan Pendamping Desa/PPL dapat terjalin dengan baik untuk mendorong peningkatan peran dari Tim Pelaksana Desa (VIT) serta program SOLID ini sendiri. Mereka juga (FasDes dan Pendamping) setelah pelatihan CD Gender diharapkan dapat menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi dan perencanaan bisnis serta dapat mengeola operasional dana bergulir (Revolving Funds). Hasil dari “Quarterly Report 4” ini disampaikan ke Manajemen Propinsi dan Manajemen SOLID Pusat sebagai bentuk Laporan Pertanggung jawaban kegiatan serta diberikan kepada masing – masing Kabupaten yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dalam program SOLID ini. Data – data ini juga disesuaikan dengan laporan – laporan sebelumnya sehingga pada “Quarterly Report 4” ini masih terdapat informasi yang berulang pada laporan sebelumnya tersebut untuk menjadi perhatian kita bersama dalam menindak-lanjutinya.
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 1
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
BAB I STATUS PERKEMBANGAN LSM DI “QUARTERLY REPORT 4” TERHADAP KOMPONEN KEGIATAN SOLID 1.1. Reviuw Kegiatan SOLID Propinsi Maluku Pasca Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) bersama Manajemen Project Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia (SOLID) pusat pada Maret 2015 maka SOLID Propinsi Maluku telah mengimplementasikan pelatihan CD Gender. Pelatihan ini telah dilakukan untuk melatih beberapa orang dari Kabupaten dan juga para Supervisor Kabupaten untuk melatih kembali para Fasilitator Desa dan Pendamping Desa / PPL di masing – masing Kabupaten walaupun hal itu belum terlaksana dengan baik. Pelatihan ini telah dilaksanakan juga pada Kabupaten yang menjadi sasaran program SOLID dengan pemateri dari para Asisten dan Officer di Kabupaten serta dari Propinsi Maluku. Kehadiran para Fasilitator Desa baik pada akhir phase satu dan masuk pada phase dua kegiatan SOLID di kabupaten – kabupaten ini telah membawa perubahan. Hal ini sesuai dengan hasil monitoring dari Tim sebagaimana tersebut diatas pada kegiatan administrasi Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi serta kegiatan pemberdayaan lainnya walupun masih terdapat kekurangan dan persoalan - persoalan yang terjadi pada Kelompok Mandiri (KM) dan Federsai. Persoalan dari Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi yang dihadapi oleh Fasilitator Desa sebagai berikut: 1. Masih terdapat bebarapa catatan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan SOLID bisa lebih baik lagi diantaranya: i) diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pelaksana Propinsi dan beberapa kabupaten; yaitu lebih meningkatkan fungsi control dengan selalu mengunjungi Kabupaten – Kabupaten dan desa - desa sasaran program SOLID untuk mendorong jalannya kegiatan di masing – masing Kabupaten. ii) Manajemen keuangan SOLID perlu ditingkatkan, sehingga pengelolaannya bisa lebih efektif dan efisien; Yaitu system pengelolaan keuangan tidak hanya dilihat dari laporannya dalam kertas tetapi lebih kepada proses dan mekanisme pelaksanaannya di Kelompok Mandiri dan Federasi, serta iii) Masih sangat diperlukan dukungan dan pelatihan teknis terhadap pelaksana
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 2
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 kegiatan SOLID terutama di tingkat kabupaten untuk Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL. 2. Perlu dilakukan pelatihan penguatan kapasitas kepada Fasilitaor Desa, Anggota Kelompok Mandiri (KM) maupun Federasi secara rutin untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang Konsep dan Komponen Kegiatan SOLID guna peningkatan taraf hidup dan keberlanjutan Program yang berkesinambungan. 1.2. Status Terkini Capaian Kegiatan LSM (“Quarterly Report 4”) Setelah supervise yang dilakukan pada Maret 2015 maka semangat kerja sama yang baik antara Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL semakin meningkat, terbangunnya Komunikasi yang intensif dengan Manajemen Kabupaten serta Manajemen Propinsi dari Supervisor pada masing – masing Kabupaten sasaran dari program SOLID juga semakin membaik walaupun masih harus didorong untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi. Dengan harapan bersama bahwa adanya kerja sama yang baik dalam bentuk tim utuh maka program ini akan terlaksana sesuai tujuan yang hendak dicapai dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani kecil di desa sasaran. Tim utuh yang dimaksud ini termasuk di dalamnya adalah Tim Pelaksana Desa (VIT) yang tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari masing – masing Koordinator Kabupaten karena susunannya telah tersusun sesuai kriterianya. Perkembangan kegiatan LSM pada 5(lima) kabupaten sasaran kegiatan SOLID sampai Mei 2015 telah mampu menjawab kesenjangan dalam pendampingan desa oleh Fasilitator Desa tentang jarak tempuh antara desa dari masing – masing kelompok dalam satu pendampingan seperti pada desa – desa yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Dalam hal ini maka Fasilitator Desa dan Pendamping Desa / PPL / Penyuluh dapat berbagi peran yang saling mendukung untuk administrasi dan teknis. Perkembangan terkini kegiatan SOLID perkomponen kegiatan dapat di jabarkan sebagai berikut ; A. Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Gender Dalam komponen ini seluruh fasilitator desa mendapatkan pelatihan CD Gender sehingga mereka diharapkan dapat melakukan pendampingan dan pembelajaran
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 3
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 baik pada sisi adaminstrasi dan keuangan Kelompok Mandiri (KM) serta Federasi. Mereka para Fasilitator Desa sebanyak 104 orang juga tersebar pada desa – desa sasaran di masing – masing Kabupaten yang menjadi sasaran program SOLID Maluku. B. Komponen Produksi Pertanian dan Pemasaran Pada tahun anggaran (TA) 2014 telah dibangun sarana prasarana untuk menunjang peningkatan produksi petani, lahan pertanian juga telah dibuka ataupun telah disiapkan oleh masing-masing anggota Kelompok Mandiri (KM) di setiap desa sebagai upaya dan syarat dalam menjalankan dana Revolving Fund (RF) untuk memicu terjadinya peningkatkan produksi pertanian serta perkebunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga dari para petani tersebut. Fasilitator Desa adalah juga bagian dari Tim Pelaksana Desa (VIT) bertanggung jawab secara bersama untuk perencanaan Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi di Desa. Untuk itu maka diperlukan juga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas Tim Pelaksana Desa (VIT) sehingga mampu mengawal pelaksanaan kegiatan SOLID di Desa sasaran tersebut. C. Komponen Dukungan Rantai Nilai Komoditas Perkebunan Fasilitator Desa sebagai bagian dari Tim Pelaksana Desa (VIT) yang telah terbentuk pada desa – desa yang berada di 5(lima) Kabupaten sasaran Program SOLID Maluku telah mendorong dan memperkuat Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi untuk bersama – sama menggerakan anggota Kelompok Mandiri dalam mendukung Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Gender serta Komponen Produksi Pertanian dan Pemasaran. Walaupun dalam kenyataannya bahwa masih ada anggota atau personal dalam kelompok bahkan dengan Pendamping Desa / Penyuluh / PPL yang selalu berselisih paham sehingga lebih terkesan menolak untuk bekerja sama. D. Komponen Dukungan Manajemen Pelaksana Kegiatan SOLID Memasuki awal Phase II kegiatan SOLID di Maluku maka telah dilakukan pembenahan atas Fasilitator Desa dengan melihat kehadiran / keberadaan serta keseriusan dalam bekerja untuk mendampingi Kelompok Mandiri di desa sasaran masing – masing. Fasilitator Desa yang hanya melaporkan kegiatannya tanpa berada di lokasi / desa sasaran telah mengundurkan diri dan ada pula yang harus
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 4
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 diberhentikan dikarenakan tidak berada pada desa lokasi pendampingannya dalam kurun waktu 3(tiga) bulan. Bahkan ada Fasilitator Desa yang bekerja sama dengan Ketua dan Bendahara Federasi untuk mencairkan dana pembangunan Sarana untuk Federasi Tahun Anggaran (TA) 2014 tanpa prosedur yang baku sebagaimana ditetapkan oleh Manajemen SOLID. Dari pernyataan mengundurkan diri sebab tidak mampu bekerja maksimal dan dengan pelanggaran yang serius seperti ini maka Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku memberhentikan dan menggantikannya dengan Fasilitator Desa yang baru. Pembenahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari para Fasilitator Desa sehingga proses pendampingan di desa lebih maksimal dari sebelumnya. 1,3. Review Kegiatan Koordinator, Supervisor dan Fasilitator Desa Tim Leader (Koordinator LSM) yang berada di Propinsi telah dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik kepada Manajemen Propinsi dan juga Manajemen Kabupaten. Bertanggung jawab secara keseluruhan kepada para Supervisor yang berada di 5(lima) Kabupaten dan 104 orang Fasilitator Desa. Fungsi koordinasi dan komunikasi ini telah terbangun dengan baik walaupun implementasi pelaksanaan kegiatan akibat koordinasi dan komunikasi tersebut masih belum maksimal di tingkat Desa. Disadari bahwa diantara para Supervisor ada yang belum maksimal dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan manajeman kabupaten sehingga fungsi control terhadap jalannya kegiatan oleh Fasilitator
Desa
serta
mekanisme
pendampingan
penanganan masalah menjadi kurang tepat. 5(lima)
Kabupaten
diharaapkan
mampu
menjadi
terkendala
dan
Fasilitator Desa yang berada di
meningkatkan
kapsitasnya
setelah
mengikuti pelatihan untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsi masing – masing, yaitu; fungsi pembinaan, fungsi pendampingan, fungsi monitoring dan evaluasi kepada Kelompok Mandiri dan Federasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan SOLID di masing – masing wilayahnya. Dari fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Fasilitator Desa sebagai representasi dari tugas dan tanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) maka kegiatan ini akan saling mendukung fungsi lainnya yaitu pembinaan dan fungsi pendampingan di desa – desa sasaran program SOLID. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh para Fasilitator Desa telah dapat memilah ketimpangan administrasi keuangan yang dilakukan oleh bendahara
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 5
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 Federasi maupun bendahara Kelompok Mandiri. Bahwa laporan keuangan lebih banyak dilakukan / dibuat oleh pihak lain dan bukan dilakukan serta dilaporkan sendiri oleh bendahara Federasi atau Bendahara Keompok Mandiri (KM), padahal tujuan daripada pendampingan kelompok adalah agar supaya terjadi transfer knowledge yang pada akhirnya kelompok tersebut menjadi lebih mandiri bukan sebaliknya menjadi lebih bergantung pada para pendamping. Fungsi Monitoring dan Evaluasi tersebut telah menempatkan Fasilitator Desa pada posisi penyelaras dan penyeimbang jalannya kegiatan SOLID di masing – masing wilayah pendampingan. Dengan demikian maka mereka para Fasilitator Desa dapat melaksanakan 5(lima) kunci tugas untuk kemajuan / perkembangan kegiatan yang meliputi: 1. Penguatan kapasitas Kelompok Mandiri (KM) – membangun keterlibatan yang lebih besar dalam program SOLID 2. Mendukung terwujudnya sistem Monitoring & Eavaluasi (M&E) 3. Bersama dengan PPL, mendorong peningkatan peran dari Tim Pelaksana Desa (VIT). 4. Menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi dan perencanaan bisnis 5. Mengelola operasional dana bergulir (revolving funds)
1,4. Isu Permasalahan Kegiatan SOLID Periode “Quarterly Report 4” Isu – isu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SOLID sampai dengan periode “Quarterly Report 4” ini masih berkaitan dengan isu sebelumnya. Dalam isu – isu sebelumnya pada pelaporan lalu ada yang sudah dapat ditindak lanjuti dan ada pula yang belum serta membutuhkan perhatian lebih serius. Isu tersebut dapat disampaikan sebagai berikut ;
1)
Dalam Quarterly Report 3 ditemukan adanya masalah dan isu bahwa “Agar
pencairan dana ke masyarakat tidak terhambat dan memakan waktu lama diperlukan perhatian Manajemen PUSAT agar dalam pembuatan proposal serta RUK cukup ditandatangani oleh KM/Federasi dan Failitator, mengingat keberadaan pendamping/PPL dilapangan tidak rutin.” Isu ini telah ada solusi penyelasaiannya dan selain RUK maka ada pula RUA dalam phase ke dua ini dan turut menanda tanganinya adalah salah satu dari keduanya yaitu Fasiltator Desa atau Pendamping Desa.
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 6
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 2)
Masih diperlukan adanya Siklus Kegiatan lapangan yang jelas atau juga pertemuan
rutin
untuk
menghindari
terjadinya
kefakuman
proses
pendampingan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini ditujukan kepada Fasilitator Desa dan Pendamping / Penyuluh / PPL yang sering salah paham dalam melaksanakan tugas pendampingan di desa sasaran; 3)
Masih ada buku-buku rekening bank milik kelompok yang belum berada pada bendahara kelompok mandiri tersebut dan belum rutinnya pencetakan saldo pada buku tersebut dari bank sehingga berakibat pada pengisian buku administrasi keuangan oleh Fasilitator Desa belum maksimal.
4)
Dalam “Quarterly Report 3” sudah disampaikan bahwa “Terdapat desa dampingan yang sulit baik secara geografis maupun sulit sarana / prasarana pendukung (tranportasi dan komunikasi) agar menjadi perhatian Management Pusat sehingga teman-teman Fasilitator Desa dan pendamping (PPL) lebih optimal terutama saat kondisi ekstrim (musim penghujan / Timur) seperti desa Osong di Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur.” Akan tetapi sampai
dengan
“Quarterly
Report
4”
ini
masih
belum
ada
solusi
penanganannya. 5)
Masih terdapat kelompok yang terpisah pada dua desa yang berbeda tetapi hanya ditangani oleh 1 (satu) orang Fasilitator, yang jarak tempuhnya cukup jauh sehingga perlu mendapat perhatian dari Management SOLID Propinsi dan SOLID Pusat sebagaimana telah disampaikan pada “Quarterly Report 3” dan sekarang telah ada solusinya dalam periode laporan ini dengan disiasati antara Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL sebab mereka telah dilatih secara bersama dalam kegiatan CD Gender sehingga mereka bisa berbagi wilayah dengan tugas pendampingan yang sama.
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 7
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
BAB II
IDENTIFIKASI DAN ANALISA MASALAH 2.1. Identifikasi Isu Permasalahan pada level Propinsi, Kabupaten dan Desa Beberapa isu ataupun permasalahan yang terjadi dan telah dilaporkan pada laporan sebelumnya tetapi belum mendapat tanggapan segera di 5(lima) Kabupaten dan Desa sasaran SOLID Propinsi Maluku adalah sebagai berikut : 1) Pada “Quarterly Report 3” berkaitan dengan isu manajemen SOLID Propinsi dan Pusat belum sigap dan cepat merespon laporan dari LSM pada setiap laporan sehingga lebih terkesan bahwa laporan tersebut hanyalah sebagai pelengkap administrasi dalam proses pelaksanaan kegiatan SOLID di Maluku, masih tetap terjadi. Diharapkan bahwa dalam “Quarterly Report 4” ini dapat segera ditindaklanjuti. 2) Administrasi Federasi / Kelompok Mandiri (KM) terutama laporan keuangan dan buku Kas masih sulit diperbaiki karena sebagian buku yang menyangkut keuangan dan buku bank masih ada di Pendamping (PPL) dan pendamping tidak pernah berada di tempat / desa dampingannya. Kalaupun ada Pendamping / PPL maka proses untuk peneyelesaian laporan keuangan oleh Fasilitator Desa masih menjadi kendala sebab semua bukti bayar dibawa oleh Pendamping / PPL dan informasi tentang pemakian dana menjadi sangat tidak jelas. 3) Pemberdayaan masyarakat tidak berjalan maksimal dikarenakan tidak maksimal pula pemahaman tentang Partisipatory Rural Aprisal (PRA) oleh pendamping / penyuluh (PPL) dan juga Kapasitas Fasilitator Desa yang minim tentang PRA. 4) Ada Kelompok Mandiri yang benar – benar lebih rentan seperti Komunitas masyarakat Adat di Kabupaten Buru Selatan yang penanganan dan pelayanannya sama dengan Keluarga Miskin lainnya pada Kabupaten sasaran lain adalah kebijakan SOLID yang perlu ditinjau kembali untuk mendorong percepatan transfer pengetahuan dan kesadaran kepada komunitas masyarakat adat tersebut untuk maju sesuai desain SOLID Phase II. 5) Belum adanya mekanisme dan aturan yang jelas atau baku untuk dapat mengintegrasikan Kelompok Mandiri dari Program SOLID dengan Kelompok yang menjadi binaan Badan Ketahanan Pangan dengan status Pemula, Madya dan
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 8
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 Utama. Sebab setelah terintegrasikan dan mendapat pengukuhannya maka kelompok tersebut akhirnya akan mendapatkan dana Penguatan Kelompok dari Kementrian Pertanian. Bila ditindak lanjuti sejak sekarang maka pada akhir phase II di tahun 2018 nanti, semua kelompok mandiri dapat dilanjutkan programnya oleh pihk lain dengan kemampuan dari Kelompok Mandiri tersebut.
2,2. Analisa Masalah pada Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa Sebagai pelaksana kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dalam program SOLID di Propinsi Maluku maka YPPM melakukan koordinasi dan advokasi dalam melaksanakan 4(empat) komponen sampai ke level pedesaan sebagai desa sasaran program. Koordinasi dan advokasi untuk mengimplementasikan kegiatan SOLID yang tediri dari 4 (empat) Komponen yaitu; 1. Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Gender, 2. Komponen Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemasaran, 3. Komponen Dukungan Rantai Nilai Komuditas Pertanian, dan 4. Komponen Dukungan Manajemen Pelaksanan Kegiatan SOLID. Dalam kenyataannya pelatihan / workshop CD Gender yang telah dilakukan masih berkutat pada teknis pelaksanaan dengan membahas panduan atau teknis pelaksanaan phase II bukan pada peningkatan kapasitas Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL untuk pemberdayaan masyarakat serta pemahaman tentang gender itu sendiri. Padahal Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL adalah yang berada paling depan dalam program ini di tingkat desa. Materi – materi pada pelatihan / workshop CD Gender di Propinsi maupun di masing – masing Kabupaten adalah lebih tepat bila dimasukan pada kegiatan dalam komponen Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan SOLID atau komponen 4(empat) bukan pada komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Gender. Isu tentang keuangan Kelompok Mandiri (KM) maupun Federasi masih menjadi kendala
proses
pemberdayaan
masyarakat
sebab
pengelolaannya
belum
transparan antara pengurus kelompok maupun pengeurus Federasi ke anggota kelompok dan federasi. Ada desa yang sudah cukup sinergi pelaksanaan kegiatannya oleh Fasilitator Desa dengan Pendamping / PPL sehingga tidak lagi muncul masalah tentang pengelolaan dana dan administrasi lainnya tetapi masih ada pula desa yang bermasalah dengan administrasi dan keuangan sebab buku
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 9
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 pendukung seperti buku rekening bank milik kelompok dan federasi masih belum ada di tangan bendahara kelompok dan federasi sehingga untuk merekap dan melaporkan PSME 1 dan PSME 2 menjadi terkendala serta anggota kelompok menjadi saling curiga dikarenakan tidak ada transparansi penggunaan dana Maching Funds (MF) kelompok. Participatori Rural Aprisal (PRA) adalah modul yang memang telah di latih dalam pelatihan / workshop CD Gender baikdi Propinsi Maluku maupun di Kabupaten dan dalam pelatihan tersebut masih terlihat adanya kesenjangan pemahaman antara pemateri (Triners) dengan peserta pelatihan. Kesan yang bisa diambil dari pelatihan dengan materi PRA sebagai bagian dari materi pelatihan CD Gender adalah bahwa keterlibatan anggota kelompok dalam rapat untuk menentukan sesuatu pelaksanaan kegiatan adalah bukti bahwa PRA telah berjalan sebab ada keterlibatan anggota kelompok. Padahal PRA bukanlah hanya sekedar persoalan hadir dan melibatkan diri dalam setiap pertemuan untuk memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tetapi lebih kepada membangun kesadaran bersama untuk ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program SOLID di desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat juga mengalami kendala karena system yang dibangun / diberlakukan semuanya sama antara kelompok pada semua kabupaten sasaran SOLID padahal ada desa dengan kelompok rentan yang diperlukan penanganan khusus seperti komunitas masyarakat adat dari suku pedalaman yang berada di Kabupaten Buru Selatan. Suku pedalaman tersebut adalah bagian dari Kelompok Mandiri (KM) dan penanganannya membutuhkan ketrampilan khusus dalam berkomunikasi. Selain itu ada pula keinginan dari Pendamping / PPL dan Fasilitator Desa untuk dapat mengintegrasikan Kelompok Mandiri (KM) dalam program SOLID di bawah binaan Badan Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian untuk menjadi kelompok dengan klasifikasi Pemula, Madya dan Utama. Setelah mendapat pengukuhan maka diharapkan dalam tahun terakhir phase II pelaksanaan program SOLID ini kelompok mandiri tersebut dapat melanjutkan kegiatannya dengan mendapatkan dana penguatan kelompok dari kementrian pertanian. Hal ini menjadi tantangan dan harapan para Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL sebagai ujung tombak keberhasilan program. Mereka sudah sepantasnya harus selalu diberikan pelatihan – pelatihan seperti PRA, Manajemen Keuangan dan lainlain juga teknik memfasilitasi kepada masyarakat, bagaimana menumbuhkan minat Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 10
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 bertanya (rasa ingin tahu) masyarakat terhadap program pada pertemuan rutin kelompok sehingga kita dapat mengukur pemahaman kelompok terhadap program. 2,3. Solusi Perbaikan Isu Permasalahan di Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa
Dalam dua bulan berlalu (April – Mei 2015) telah ada upaya untuk memaksimalkan kegiatan berkaitan dengan isu di atas serta menjawab masalah yang telah dimunculkan pada “Quarterli Report 3”. Langkah – langkah yang harus dan segera dilakukan agar masalah ataupun isu tersebut di atas dapat diselesaikan maka diperlukan adanya upaya – upaya sebagai berikut: 1) Diperlukan segera adanya pelatihan – pelatihan yang tepat waktu dan sesuai dengan komponen – komponen pada Phase II sebagai penguatan kapasitas yang diberikan kepada para Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL. Hendaknya para pelaksana kegiatan pelatihan (Kabupaten) lebih memahami bahwa kebutuhan pelatihan ini adalah para Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL bukan sebaliknya sebagai kebutuhan Manajemen Kabupaten. Bila dipandang sebagai kebutuhan manajemen Kabupaten maka target yang dicapai adalah terselenggaranya kegiatan dan dapat dilaporkan telah selesai sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi saja tetapi bila dipandang sebagai kebutuhan Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL maka implementasi pelatihan dilapangan akan terus di dorong serta di support pelaksanaannya. Untuk Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Gender, telah dilakukan pelatihan / Workshop di tingkat Propinsi oleh Asisten Gender Propinsi kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan di masing – masing kabupaten dengan melibatkan Fasilitator Desa bersama Pendamping / PPL pada bulan Mei 2015. Dan untuk Komponen Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemasaran, direncanakan pelaksanaan kegiatan pelatihannya pada bulan Juni 2015 dengan melibatkan Tim Pelaksana Desa (VIT). Sementara itu untuk Komponen Dukungan Rantai Nilai Komuditas Pertanian, direncanakan penandatanganan kontrak kerja sama pada bulan Juni 2015 ini untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan komoditi Cacao di desa Rukun Jaya dan Jembatan Basah sedangkan ketersediaan pasar yang sudah jelas untuk komoditi jagung sebagai
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 11
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 bahan dasar pakan ternak di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di desa Hatusua akan tetapi belum disepakati untuk penanda-tanganan kontrak karena belum terpenuhi kuota produksinya.
Walaupun belum semua Kabupaten
sasaran program SOLID dan belum semua desa dalam Kabupaten tersebut yang berhasil untuk menanda tangani kontrak untuk Long Value Chain (LVC) tetapi mereka dapat mengambil pengalaman dari apa yang sedang terjadi dengan desa sasaran program SOLID untuk pasar dan proses penandatanganan kontrak tersebut. 2) Masih sering terjadi kesalah-pahaman antara Fasilitator Desa dengan Pendamping / PPL di desa sasaran terkait tugas dan fungsi masing – masing dalam proses pendampingan Kelompok Mandiri (KM). Untuk itu maka hasil diskusi dalam supervise pada bulan Maret 2015 di Seram Bagian Barat (SBB) agar segera direalisasikan. Hasil diskusi tersebut mengisyaratkan agar segera direalisasikannya pertemuan konsolidasi setiap bulan atau dua bulanan atau mungkin triwulan antara Fasilitator Desa dengan Pendamping/PPL dan manejemen SOLID Kabupaten pada 5(lima) Kabupaten tersebut guna mengevaluasi perkembangan dan kamajuan kegiatan di desa sasaran. 3) Untuk menyebar-luaskan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan SOLID di Maluku dengan kegiatan – kegiatan yang berada di Kabupaten sasaran program SOLID maka diperlukan adanya media cetak atau elektronik baik local maupun Nasional yang dapat menyampaikan informasi tersebut dengan harapan mendapat tanggapan dari masyarakat. Tanggapan dari masyarakat tersebut sangat diperlukan dalam mengukur kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Manajemen SOLID Propinsi maupun Manajamen SOLID Kabupaten. Dengan demikian maka akan terjadi pelaksanaan kegiatan dan penyampaian informasi kegiatan program SOLID lebih transparan kepada masyarakat
terutama di masing – masing desa dampingan. Demikian pula
informasi terkait dengan pengelolaan dana yang lebih transparan dan tertanggung jawab oleh masing – masing Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi kepada Masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik serta forum desa lainnya. Untuk hal tersebut termasuk info desa maka Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku dapat mengumumkannya pada link
berikut
ini;
http://www.yppm-maluku.com/
dan
http://www.yppm-
maluku.com/info
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 12
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
BAB III OPTIMALISASI CAPAIAN KEGIATAN LSM DI “QUARTERLY REPORT 4” 3.1 Rencana Kegiatan Koordinator, Supervisor dan Fasilitator Desa Semakin besar tantangan serta tanggung jawab kedepan dalam pelaksanaan kegiatan SOLID baik di Propinsi maupun Kabupaten maka semakin besar pula peran-serta Lembaga Swadaya Masyarakat (YPPM) yang dimulai dari Tim Leader (Koordinator LSM) dan Supervisor sampai dengan Fasilitator Desa. Telah terbentuk Tim Pelaksana Desa (VIT) di desa sasaran dan akan ada juga Konsultan Value Chain di masing – masing Kabupaten sehingga dibutuhkan koordinasi dan sinergitas oleh Tim Leader kepada Supervisor serta para Manejer pada 5(lima) Kabupaten di Maluku dalam upaya menunjang pelaksanaan kegiatan SOLID ke depan. Dengan demikian maka diperlukan pula penguatan kapasitas kepada Supervisor dan oleh Supervesor kepada tim Fasilitator Desa di masing – masing kabupaten sebagai upaya menunjang proses pendampingan Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi.
Untuk itu maka diperlukan
adanya rencana kegiatan dari supervesor dan fasilitator desa antara lain: 1. Meningkatkan fungsi Koordinasi antara supervisor dengan Tim SOLID Kabupaten dan konsultan value chain di masing – masing Kabupaten sebagai upaya untuk mengembangkan rantai nilai pemasaran panjang (Long Value Chain) dan rantai nilai pemasaran menengah (Short Value Chain). 2. Supervisor harus lebih intens mengorganisir Fasilitator Desa dalam melakukan koordinasi dengan Pendamping / PPL dan Tim Pelaksana Desa (VIT) sebagai upaya untuk mengembangkan rantai nilai pemasaran menengah (Short Value Chain). 3. Fasilitator Desa lebih intens melakukan pendampingan kelompok Mandiri/Federasi terkait usaha kelompok yang sedang dijalankan. 4. Fasilitator Desa membenahi keanggotaan Federasi dan Kelompok Mandiri (KM) sehingga Federasi benar – benar kembali menjadi wadah yang dapat mengayomi kepentingan Kelompok Mandiri dan Kelompok Mandiri dapat kembali menambah kekurangan anggotanya. 5. Fasilitator Desa segera membenahi administrasi dan pembukuan Federasi dan Kelompok Mandiri (KM) agar terukur penggunaan dana dalam seiap kegiatan SOLID.
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 13
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 3,2. Target Capaian Kegiatan LSM terhadap Komponen Kegiatan SOLID Pada Quarterly Report 4 ini disampaikan tentang target capaian kegiatan LSM “Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat” (YPPM) Maluku terhadap Komponen kegiatan SOLID di tingkat Kabupaten sebagai berikut: 1) Para Supervisor dalam durasi waktu 2(bulan) ke depan (Juni – Juli 2015) telah melakukan dan menyelesaikan kunjungan ke seluruh desa sasaran kegiatan SOLID Maluku di masing – masing Kabupaten. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui pelakasanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh satiap Fasilitator Desa serta permasalahan
yang
dihadapinya.
Kunjungan
ini
selain
mengidentifikasi
permasalahan yang muncul juga sekaligus bersama Fasilitatator Desa dan Pendamping / PPL serta Tim Pelaksana Desa (VIT) mencari solusi penyelesaian atas msalah yang muncul tersebut. 2) Para
Fasilitator
Desa
bersama
dengan
Pendamping
Desa
/
PPL
mengimplementasikan pelatihan / workshop CD Gender pada Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Gender yang dilaksanakan pada desa masing – masing dan diselesaikan dalam bulan Juni 2015 sehingga kesiapan untuk melaksanakan kegiatan dana bergulir kelompok segera terealisasi. Dengan demikian maka dapat pula dilakukan kesiapan untuk pelatihan sesuai dengan Komponen Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemasaran pada bulan Juni 2015. Selanjutnya Fasilitator Desa dibawah koordinasi dan konsolidasi dari Supervisor didorong untuk membangun kerja sama yang lebih luas dengan Tim Pelaksana Desa (VIT) pada Komponen Dukungan Rantai Nilai Komuditas Pertanian untuk perencanaan Value Chain. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah direncanakan penandatanganan kontrak kerja sama antara PT. Olam dengan Manajemen SOLID Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada bulan Juni 2015 ini dengan komoditi Cacao pada desa Rukun Jaya dan desa Jembatan Basah, dan juga telah ada ketersediaan pasar yang jelas untuk komoditi jagung sebagai bahan dasar pakan ternak di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di desa Hatusua tetapi belum bisa disepakati untuk penanda-tanganan kontrak karena belum terpenuhi kuota produksinya. Informasi ini akan menjadi penyemangat seluruh Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL untuk bersama dengan Tim Pelaksana Desa (VIT) memacu semangat kerja Kelompok Mandiri (KM) dalam meingkatkan produksi pertaninan sesuai kebutuhan pasar.
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 14
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 3,3. Strategi Capaian di “Quarterly Report 4” Strategi capaian pelaksanaan kegiatan dalam Quarterly Report 4 ini yang perlu dilaksanakan adalah hal – hal sebagai berikut: 1) Para Supervisor segera menyelesaikan kunjungan ke semua desa sasaran program SOLID di masing – masing Kabupaten dan mengidentifikasi setiap masalah yang timbul kemudian bersama Fasilitator Desa dan Tim Pelaksana Desa (VIT) mecari solusi penyelesaian atas permasalahan tersebut. 2) Setiap Fasilitator Desa memberikan pembinaan untuk Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi pada setiap pertemuan bulanan KM / Federasi dan melakukan pelatihan setelah para Fasilitator Desa mengikuti pelatihan / workshop CD Gender di masing – masing Kabupaten. Dari pelatihan tersebut maka persoalan dan problema perbaikan administrasi untuk pembukuan dan lain-lainnya dapat terselesaikan. Administrasi Kelompok Mandiri terutama untuk pembukuan pengelolaan dana Maching Funds (MF) Kelompok dan Federasi setelah pelatihan haruslah menjadi tertip dan seragam dalam pengisian atau penyusunan laporan pemanfataannya. Dengan pelatihan yang telah di dapati dalam kegiatan di masing – masing Kabupaten maka tidak ada alas an yang mendasar untuk para Pendamping / PPL menahan buku – buku rekening milik Kelompok Mandiri dan Federasi dan Bendahara Kelompok serta Federasi harus lebih mandiri dan memahami dalam pelaksanaan tugas tersebut. 3) Untuk masalah – masalah yang mendesak maka perlu disepakati dengan Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi agar segera dilakukan pertemuan untuk dicari solusi dan diberikan pembinaan oleh fasilitator, jika perlu melibatkan pemerintahan desa atau pemuka masyarakat di desa masing - masing.
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 15
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
BAB IV EVALUASI CAPAIAN KEGIATAN 4,1. Matrik Capaian Kegiatan Koordinator, Supervisor dan Fasilitator Desa Dalam dua bulan terakhir (April-Mei 2015) terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitas Fasilitator Desa dan Supervisor setelah dalam melaksanakan kegiatan di wilayah masing – masing yang bekerja sesuai fungsi mereka dan capaian kegiatannya dapat dilihat pada table sebagai berikut:
URAIAN KEGIATAN
RENCANA AKSI
TARGET CAPAIAN
TARGET REALISASI
KETERANGAN
1) Evaluasi kinerja fasilitator Desa;
1) Periode Maret 2015 – April 2015, untuk 104 fasilitator pada 104 desa dengan 642 kelompok bentukan thn 2011 – 2014;
1) Kunjungan ke Kabupaten masing –masing utk menilai kinerja 104 fasilitator desa dan Supervisor utk pendampingan terhadap 642 KM
1) Teridentifikasi FasDes & Supervisor yang benar – benar bertanggung jawab melaksanakan tugas pendampingan pada Kabupaten & desa sasaran;
FasDes & Supervisor yang tidak bertanggung jawab akan diberikan sanksi administrasi mulai dengan surat teguran sampai dengan pemecatan
2) Pembinaan fasilitator Desa;
2) Mengikuti pelaksanaan Pelatihan CD Gender pada bulan Mei 2015
2) Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan untuk 104 fasDes pada desa dampingan.
2) 104 FasDes di latih untuk dapat memahami serta melaksanakan tugas dan fungsi administrasi di KM dan Federasi;
Pelatihan dilakukan oleh masing – masing Kabupaten dengan waktu pelaksanaan yang berbeda – beda di bulan Mei 2015
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 16
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
3) Pembinaan Administrasi dan pembukuan keuangan KM dan Federasi;
3) Pelatihan CD Gender kepada semua KM & Federasi di desa masing – masing oleh FasDes di bulan Mei – Juni 2015;
3) Di bulan Mei – Juni 2015, 1040 KM & 104 Federasi desa sasaran telah mendapat pelatihan CD Gender oleh FasDes.
3) Sampai dengan akhir Juni 2015 maka 1040 KM & 104 Federasi telah dilatih dan memahami tentang pembukuan dan adminstarsi lainnya pada KM maupun Federasi.
Pelatihan dilaksanakan pada masing – masing desa sasaran setelah para FasDes mendapat pelatihan di masing – masing Kabupaten.
4) Mempersiapkan VIT untuk mengikuti Pelatihan Pertanian dan Value Chain
4) Pelatihan Pertanian dan Value Chain di bulan Juni 2015 pada masing – masing Kabupaten.
4) Sampai dengan akhir Juni 2015 maka semua VIT di masing – masing Kabupaen telah di latihtentang Pertanian dan Value Chain
4) Di akhir bulan Juni 2015 telah ada rencana aksi dari VIT terkait dengan Short Value Chain dan Long Value Chain desa dan Kabupaten.
Pelatihan di lakukan di masing – masing Kabupaten oleh Manajemen SOLID Kabupaten.
5) Kunjungan ke desa – desa sasaran.
5) Mengunjungi semua desa yang belum dikunjungi
5) Bulan Juni – Juli 2015 semua desa telah dikunjungi oleh Supervisor
5) Teridentifikasi masalah dan meneyelesaikannya pada setiap desa sasaran oleh masing – masing Supervisor.
Kunjungan dilakukan oleh masing – masing Supervisor.
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 17
“Quarterly Report 4” – Juni 2015
4,2. Analisis Capaian Kegiatan LSM pada “Quarterly Report 4”. Setelah di bentuk kelompok tambahan dari masing – masing manajemen SOLID Kabupaten untuk melengkapi menjadi 10(sepuluh) Kelompok Mandiri (KM) pada setiap desa sasaran maka Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku semakin besar pula tugas dan tanggung jawab pendampingan dan pembinaannya yang dilaksanakan oleh para Fasilitator Desa (FasDes) bersama Pendaming / PPL dan Tim Pelaksana Desa (VIT). Tugas dan tanggung jawab pendampingan serta pembinaan tersebut meliputi fungsi monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan konsolidasi kepada seluruh pelaksana kegiatan / program SOLID di Maluku, hal-hal yang telah dilakukan sebagai capaian kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Telah terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara LSM dan Manajemen SOLID Pusat, Manajemen SOLID Propinsi Maluku dan masing – masing Manajemen SOLID Kabupaten sampai dengan Kelompok Mandiri. Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan aktifitas Kelompok Mandiri (KM) di desa – desa sasaran program dari pertemuan kelompok sampai dengan kegiatan produksinya. Pertemuan kelompok yang dilaksanakan oleh Fasilitator Desa secara rutin di ikuti oleh masing – masing kelomompok dari desa sasaran. Demikian pula adanya peningkatan produksi petani hingga mengarah pada proses penanda-tanganan kontrak untuk pembelian hasil petani telah terjadi pada Kabupaten Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat serta Kabupaten Buru walaupun belum terjadi pada semua desa di Kabupaten tersebut. Akan tetapi proses menuju pada penanda-tanganan kontrak yang telah terjadi pada beberapa desa sasaran dari Kabupaten yang disebutkan telah menjadi pendorong semangat untuk desa lain melalui Fasilitator Desa dan Pendamping / PPL untuk dapat meningatkan produksi pertanian mereka. Pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Desa sampai dengan akhir bulan Mei 2015 telah mencapai 1.040 Kelompok Mandiri (KM) karena masing – masing desa telah digenapkan menjadi 10 KM setiap desa sasaran. Dan di dalam Kelompok Mandiri tersebut juga terdapat Kelompok sangat rentan yaitu kelompok dari Komunitas
Masyarakat
Adat
di
Kabupaten
Buru
Selatan
yang
proses
pendampingannya membutuhkan teknik komunikasi yang lebih baik dan tidak biasa seperti yang dilakukan untuk kelompok lainnya. Keseluruhan desa sasaran pada masing – masing kabupaten tersebut juga telah terbentuk Tim Pelaksana
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 18
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 Desa (VIT) yang didalamnya juga termasuk Fasilitator Desa serta Pendamping Desa / PPL. 2) Pemahaman tentang kesetaraan Gender dan peran serta kaum perempuan juga telah mengalami peningkatan dimana telah timbul kesadaran kolektif tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan dan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam berkelompok. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap jumlah anggota
kelompok
tetapi
suara
perempuan
juga
telah
didengar
untuk
dipertimbangkan dalam mengambil keputusan penting dalam kelompok maupun antara sesama kelompok dalam desa tersebut. 3) Telah dimulainya pelatihan – pelatihan kelompok oleh Fasilitator Desa di masing – masing desa sasaran kegiatan SOLID tentang Pembukuan dan lainnya yang berkaitan dengan administrasi Kelompok Mandiri (KM). Dengan pelatihan ini maka diharapkan bahwa semua bentuk laporan dan pembukuan Kelompok Mandiri serta Federasi benar – benar menjadi seragam atau sama formatnya sehingga mudah untuk dilakukan evaluasi pemanfaatan dana kelompok atau federasi maupun administrasi lainnya.
4.3. Rencana Tindak Lanjut Capaian Pelaksanaan Tahap Berikutnya Untuk capaian kegiatan pelaksanaan tahap berikutnya diperlukan adanya kegiatan – kegiatan seperti: 1) Melakukan dan menyelesaikan kunjungan ke seluruh desa sasaran kegiatan SOLID oleh Supervisor pada masing – masing Kabupaten dan kunjungan secara intensif Tim Leader ke Kabupaten – kabupaten sasaran program SOLID di Maluku untuk bersama Supervisor menyelasaikan masalah yang muncul di setiap kabupaten. Atau untuk melaksanakan fungsi Pendampingan, Pembelajaran, Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya keanggotaan Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi, peningkatan kualitas sumber daya kaum perempuan pada desa-desa dampingan, Perencenaan Pengelolaan usaha kelompok, pengelolaan adminstrasi keuangan KM yang baik dan benar. 2) Memperhatikan dan lebih meningkatkan kualitas layanan kepada komunitas masyarakat adat sebagai kelompok sangat rentan yang tergabung dalam Kelompok Mandiri (KM) di Kabupaten Buru Selatan. Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 19
“Quarterly Report 4” – Juni 2015 3) Melakukan pertemuan rutin antar Tim Leader, Supervisor dan Fasilitator Desa dengan Pendamping Desa (PPL/Penyuluh) bersama dengan Manajemen SOLID Propinsi dan Kabupaten masing – masing sasaran kegiatan SOLID di Maluku.
LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Data Base Mei 2015 B. Gambar (Foto Kegiatan).
Smallholder Livelihood Depelopment in Eastren Indonesia (SOLID) Maluku
Page 20
