-1-
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Undang‐undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantanganperubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi
Kasar
(APK)
SMP
mencapai
98,2%
pada
tahun
2010.
Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh
SMK.
Sementara
itu,
ketersediaan
ruang
kelas
pada
jenjang
pendidikan SMK belum sesuai dengan jumlah siswa lulusan SMP/sederajat lainnya. Akibatnya, banyak lulusan SMP/sederajat lainnya tidak dapat melanjutkan ke SMK baik dikarenakan kendala daya tampung SMK maupun ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Untuk itu pemerintah
-2-
menjamin
akses
pendidikan
menengah
seluas-luasnya
sehingga
diharapkan dapat menaikkan rata-rata kualifikasi tenaga kerja di Indonesia yang saat ini didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010-2014. Capaian APK SMA/SMK/ SMLB/Paket C sebesar 68,92% pada tahun 2014 dengan APK SMK sebesar 35.51%. Melihat kebutuhan akan tenaga kerja trampil dan peningkatan input pendidikan tinggi, Pemerintah mendorong akselerasi pembangunan pendidikan menengah dengan menginisiasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan langkah awal menuju dilaksanakannya wajib belajar 12 tahun. FSebagai langkah awal wajib belajar 12 tahun, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi SMK dengan satuan biaya per siswa Rp 1.400.000,00 per tahun. Mulai tahun 2016 penyaluran dana BOS SMK dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening satuan pendidikan secara langsung dalam bentuk hibah. Pelaksanaan program BOS SMK diatur dengan beberapa peraturan, yaitu: 1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian APBN. 2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke satuan pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS SMK. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. B. Pengertian BOS SMK Berikut ini beberapa pengertian dasar dari Program BOS SMK: 1. Merupakan
program
pemerintah
untuk
mendukung
pelaksanaan
rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. 2. Merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMK negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya
-3-
Operasional Non‐Personalia Sekolah dan
pembiayaan lainnya untuk
menunjang proses pembelajaran. 3. Besaran dana BOS SMK yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing‐masing sekolah dan satuan biaya bantuan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana,
uang
lembur,
transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS SMK. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS SMK dibahas pada Bab V. C. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan sekolah menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan
masyarakat.
Istilah
“terjangkau”
dalam
pengertian
untuk
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Sedangkan istilah “bermutu”
dalam
pengertian
untuk
pencapaian
Standar
Nasional
Pendidikan (SNP). Secara khusus program BOS SMK bertujuan untuk: 1. Membantu biaya operasional non personalia sekolah. 2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK. 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik SMK. 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi peserta didik miskin SMK dengan bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah. 5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
-4-
D. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS SMK adalah semua satuan pendidikanSMK baik negeri maupun swasta pada seluruh provinsi di Indonesiayangsudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Besar dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biayasebesar Rp.1.400.000,-/peserta didik/tahun
E. Waktu Penyaluran Dana Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS SMK oleh satuan pendidikan mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah Kebudayaan,
daerah
dan
penyaluran
persetujuan
Kementerian
dana
SMKkepadasatuan
BOS
dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester.
Pendidikan
dan
pendidikan
-5-
BAB II IMPLEMENTASI BOS SMK
A. Satuan pendidikan Penerima BOS SMK Ketentuan bagi satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 1. SMKNegeri dan Swasta di seluruh Indonesia yang memiliki SK pendirian satuan pendidikan (bagi SMKNegeri), memiliki izin
operasional (bagi
SMKSwasta), dan SK pengangkatan Kepala satuan pendidikan dari pemerintah daerah (bagi SMKNegeri) dan dari yayasan (bagi SMKSwasta). Bagi satuan pendidikan yang memiliki kelas jauh (filial), maka data siswa harus menginduk ke sekolah induknya. 2. Satuan pendidikan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan melakukan
entry
data
secara
lengkap
dan
benar
dalam
sistem
Dapodikdasmen. 3. Semua satuan pendidikan yang menerima BOS SMK harus mengikuti Petunjuk Teknis BOS SMK Tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 4. Menerapkan program ramah sosial bagi satuan pendidikan yang memungut biaya mahal dengan cara membebaskan biaya pendidikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, satuan pendidikan wajib melakukan identifikasi dalam merekrut peserta didik yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di satuan pendidikan tersebut. 5. Satuan pendidikan penerima BOS SMK menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainyang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS SMK. 6. Satuan pendidikan yang menolak menerima BOS SMKTahun 2016 harus membuat surat pernyataan menolak dana BOS SMK dan mendapat persetujuan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsidengan tetap menjamin
kelangsungan
pendidikan/
membebaskan
seluruh
pembiayaan bagi siswa miskin di sekolah tersebut. 7. Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh satuan pendidikan tersebut.
Sumbangan
-6-
dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya; 8. Pemerintah Daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; 9. Menteri
dan
Kepala
Daerah
dapat
membatalkan
pungutan
yang
dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundangundangan dan dinilai meresahkan masyarakat. B. Peran BOS SMK dan Sinergi Pendanaan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya operasional SMK menjadi tanggung jawab bersama
antara
Pemerintah,
pemerintah
daerah
dan
masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan dana BOS SMK untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasionalnya. Sementara itu, beberapa pemerintah daerah juga mengalokasikan bantuan sejenis untuk mensubsidi biaya operasional SMK. Sharing
sumber
dana
untuk
membantu
sekolah
memenuhi
biaya
operasional ini merupakan hal yang positif baik bagi SMK maupun peserta didik, terutama peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sebagai penerima manfaat dari subsidi biaya operasional sekolah. Namun demikian, sinergi pendanaan untuk SMK ini perlu ditingkatkan terutama dalam hal besaran dan pemanfaatan bantuan biaya operasional. Jenis biaya operasional aktual yang dibelanjakan oleh SMK sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan biaya operasional per sekolah. Pada saat ini, jenis pemanfaatan yang diakomodasi dalam BOS SMK belum mampu mencukupi secara keseluruhan baik secara nominal maupun jenis pemanfaatan.
Menyikapi
hal
tersebut,
diperlukan
adanya
sinergi
pendanaan melalui BOS SMK dan BOS Daerah/Propinsi/ Kabupaten/Kota baik
melalui
peningkatan
besaran
dana
yang
diberikanmaupunjenisperuntukannya.
Adapun,jenis pemanfaatan dana
yang
daerah/masyarakat
dialokasikan
oleh
pemerintah
berbeda dengan peruntukan BOS SMK.
diharapkan
-7-
C. Program BOS SMK dan Wajib Belajar 12 Tahun yang Bermutu Program
BOS
SMK
merupakan
salah
satu
program
utama
(icon)
pemerintah yang bertujuan mendukung keberhasilan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun yang bermutu. Seluruh stakeholder pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BOS SMK yaitu: 1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu; 2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan SMK yang terjangkau dan bermutu; 3. Mempersempit
gap
angka
partisipasi
sekolah
antar
kelompok
penghasilan (kaya‐miskin), dan antar wilayah (kota‐desa); 4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler sekolah; 5. Mendorong
dan
memberikan
motivasi
kepada
pemerintah
daerah
sertamasyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin (subsidi silang); 6. Kepala satuan pendidikan berkewajiban mengidentifikasi anak putus satuan pendidikandi lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku satuan pendidikan; 7. Kepala satuan pendidikan harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel; 8. BOSSMK tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada satuan pendidikan. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya,
serta
tidak
mendiskriminasikan
mereka
yang
tidak
memberikan sumbangan. D. Program BOS SMK dan Manajemen Berbasis Satuan pendidikan (MBS) Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu: kebebasan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada
-8-
intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Pengelolaan program BOS SMK menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut: 1. Satuan
pendidikan
mengelola
dana
secara
profesional
dengan
menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan; 2. Satuan pendidikan melakukan evaluasi diri satuan pendidikan secara rutin; 3. Satuan pendidikan harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang disusun 4 tahunan; 4. Satuan pendidikan harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan pendidikan (RKAS), dimana dana BOS SMK merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; 5. RKJM, RKT dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan dan dibahas dalam rapat dewan guru/pendidik, kemudian disetujui/ditandatangani
kepala
sekolah
setelah
memperhatikan
pertimbangan Komite Sekolah dan disetujui/ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (untuk SMK negeri) atau Yayasan (untuk SMK swasta); 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMK yang merupakan kompilasi sumber dana dalam RKT/RKAS harus disetujui/ditandatanganioleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Yayasan (untuk SMK swasta) dan Dinas Pendidikan Provinsi.
-9-
BAB III ORGANISASI PELAKSANA
Organisasi pelaksana BOS SMK meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tim Manajemen BOS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Manajemen BOS tingkat Satuan pendidikan. A. Tim Pengarah 1. Tingkat Pusat a. Menteri
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan; b. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas; c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; d. Menteri Keuangan; e. Menteri Dalam Negeri. 2. Tingkat Provinsi a. Gubernur; b. Wakil Gubernur. 3. Tingkat Kabupaten/Kota a. Bupati/Walikota; b. Wakil Bupati/Walikota. B. Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat 1. Penanggung Jawab Umum a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud (Ketua); b. Deputi
Bidang
PembangunanManusia,
Masyarakat
dan
Kebudayaan, Bappenas (Anggota); c. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Bidang PMK (Anggota); d. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota); e. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).
- 10 -
2. Penanggung Jawab Program BOS a. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua); b. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Anggota); c. Direktur Pembinaan SMA, Kemdikbud (Anggota); d. Direktur Pembinaan SMK, Kemdikbud (Anggota); e. Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota); f.
Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);
g. Direktur Pendidikan, Bappenas (Anggota); h. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud (Anggota); i.
Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud (Anggota).
3. Tim Pelaksana Program BOS a. Ketua TimPelaksana; i. Ketua Tim Pelaksana SD; ii. Ketua Tim Pelaksana SMP; iii. Ketua Tim Pelaksana SMA; iv. Ketua Tim Pelaksana SMK. b. Sekretaris Tim Pelaksana i. Sekretaris Tim Pelaksana SD; ii. SekretarisTim Pelaksana SMP; iii. Sekretaris Tim Pelaksana SMA; iv. Sekretaris Tim Pelaksana SMK. c. Penanggung jawab sekretariat i.
Penanggung jawab sekretariat SD;
ii. Penanggung jawab sekretariat SMP; iii. Penanggung jawab sekretariat SMA; iv. Penanggung jawab sekretariat SMK. d. Bendahara i.
Bendahara SD;
ii. Bendahara SMP; iii. Bendahara SMA; iv. Bendahara SMK.
- 11 -
e. Unit Data i. Unit data SD; ii. Unit data SMP; iii. Unit data SMA; iv. Unit data SMK; v. Tim Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah. f. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SD; ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMP; iii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMA; iv. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMK. g. Unit Publikasi/Humas. 4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS tingkat Pusat a. Menyusun rancangan program; b. Melakukan
kompilasi
data
jumlah
peserta
didiktiapsatuan
pendidikan dengan dengan Tim Dapodikdasmen; c. Menyusun
dan
menyiapkan
peraturan
yang
terkait
dengan
pelaksanaan program BOS SMK; d. Menyalurkan dana BOS SMK dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program; f.
Menyediakan
media
informasi
BOS
SMKmelalui
situs
resmi
Kemdikbud; g. Melatih/memberikan sosialisasi kepada Tim Manajemen BOS SMK tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota; h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; i.
Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
j.
Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang
dilakukan
oleh
Provinsi/Kabupaten/Kota;
Tim
Manajemen
BOS
SMK
- 12 -
k. Menyusun laporan pelaksanaan BOS SMK, termasuk laporan keuangan hasil penyaluran dana BOS SMK ke satuan pendidikan; l.
Memantau laporan penyaluran dana BOS SMK dari bank penyalur ke satuan pendidikan.
5. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Pusat a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Tim Manajemen BOS Provinsi/ Kabupaten/Kota /Sekolah; b. Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan akuntabel; c. Tidak diperkenankan bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/ barang.
Tim Manajemen BOStingkat Pusat ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. C. Tim Manajemen BOS tingkat Provinsi Tim Manajemen BOStingkat Provinsi yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut. 1. Penanggung Jawab a. Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua); b. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota); c. Kepala Dinas/Badan/BiroPengelola Keuangan Daerah (anggota). 2. Tim Pelaksana Program BOS a. Ketua Tim Pelaksana BOS Pendidikan Dasar (Dikdas)1; b. Ketua Tim Pelaksana BOS Pendidikan Menengah (Dikmen)2; c. Sekretaris Tim BOS Dikdas; d. Sekretaris Tim BOS Dikmen; e. Bendahara Tim BOS Dikdas; f.
Bendahara Tim BOS Dikmen;
1 dan 2) Salah satu dari Ketua Tim Pelaksana BOS Dikdas atau Ketua Pelaksana Tim BOS Dikmen harus ditunjuk sebagai koordinator Tim Manajemen BOS Provinsi.
- 13 -
g. Unit Data (Unit Data BOS SD, Unit Data BOS SMP, Unit Data BOS SMA dan Unit Data BOS SMK dan Tim Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah dari unsur SKPD Pendidikan); h. Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (unit yang menangani SD, SMP, SMA dan SMK dari unsur SKPD Pendidikan dan dari unsur DPKD/BPKD); i.
Unit Publikasi/Humas (dari unsur SKPD Pendidikan).
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Dikmen tingkat Provinsi terkait Program BOS SMK a. Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS SMK yang ditetapkan dari Pusat; b. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur
dana
BOS
SMK
yang
telah
ditunjuk
dengan
mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem Dapodikdasmen; d. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online; e. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah
untuk
melakukan
perbaikan
data
melalui
sistem
Dapodikdasmen; f.
Melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari Dapodikdasmen untuk dasar penyaluran dana;
g. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan SMKyang dilampiri dengan alokasi dana BOS SMK tiap sekolah berdasarkan Dapodikdasmen; h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim Manajemen
BOS
Provinsi
menandatangani
NPH
atas
nama
Gubernur; i.
Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS SMK tepat waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap sekolah;
j.
Memerintahkan Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Sistem Monev Online Kemdikbud;
k. Melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS SMK dari Bank Penyalur ke sekolah yang dikirim ke Sistem Monev Online Kemdikbud; l.
Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS SMK;
- 14 -
m. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMK; n. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; o. Mengupayakan penambahan dana untuk tim manajemen provinsi dari sumber APBD; p. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMK, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh sekolah; q. Menegur
dan
memerintahkan
sekolah
yang
belum
membuat
laporan; r.
Mengumpulkan dan merekapitulasi tembusan laporan penggunaan dana BOS SMK yang dilaporkan kedalam sistem online setiap triwulan;
s. Mengumpulkan dan merekapitulasi Laporan Ringkas pelaksanaan dana BOS SMK (Formulir BOS-K8), selanjutnya dikirim ke pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; t.
Membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS SMK tiap triwulan (Formulir BOS-K9) untuk daerah non terpencil dan tiap semester (Formulir BOS-K9a) untuk daerah terpencil ke Tim Manajemen BOS SMK Pusat.
u. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS SMK di sekolah. 4. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Tim Manajemen BOS Dikmen Tingkat Provinsi terkait Program BOS SMK a. Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS SMK yang telah ditransfer dari KUN ke KUD untuk kepentingan lain selain untuk BOS SMK; b. Dilarang dengan sengaja melakukan penundaan penyaluran dana BOS SMK ke satuan pendidikan; c. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen BOS Dikmen tingkat kabupaten/kota/ satuan pendidikan; d. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS SMK dan tidak mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS SMK; e. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/ barang.
- 15 -
Struktur Tim Manajemen BOS Dikmen tingkat Provinsi diatas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS SMK. Tim Manajemen BOSDikmen tingkat Provinsi ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Sekretariat Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi berada di Kantor SKPD Pendidikan Provinsi. D. Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten/Kota Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten/Kota yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut. 1. Penanggung Jawab Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Tim Pelaksana BOS SMK (dari SKPD Pendidikan) a.
Ketua Tim Pelaksana BOS Dikdas3;
b.
Ketua Tim Pelaksana BOS Dikmen4;
c.
Unit Data (Unit Data BOS SD, Unit Data BOS SMP, Unit Data BOS SMA dan Unit Data BOS SMK dan Tim Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah dari unsur SKPD Pendidikan);
d.
Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (unit yang menangani SD, SMP, SMA dan SMK dari unsur SKPD Pendidikan dan dari unsur DPKD/BPKD);
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDikmen Tingkat Kabupaten/Kota terkait Program BOS SMK a. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melatih, membimbing dan mendorong sekolahuntuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem Dapodikdasmen secara lengkap dan valid; b. Melakukan monitoring perkembangan updating data yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam aplikasi Dapodikdasmen; c. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melakukan
verifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor
rekening) di satuan pendidikan yang diragukan tingkat akurasinya;
3 dan 4) Salah satu dari Ketua Tim Pelaksana BOS Dikdas atau Ketua Pelaksana Tim BOS Dikmen harus ditunjuk sebagai koordinator Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- 16 -
d. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melaksanakan sosialisasi/pelatihan kepada satuan pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS SMK; e. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk membina satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMK; f.
Melakukan koordinasi dengan Tim
Manajemen BOS Provinsi
dalammemantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMK, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh sekolah g. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi program BOS SMK; h. Melakukan kompilasi data laporan penggunaan dana BOS SMK dari sekolah, sesuai dengan format yang ditentukan; i.
Mengupayakan penambahan dana untuk Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dari sumber APBD.
4. Tata
Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOSDikmenTingkat Kabupaten/Kota terkait program BOS SMK a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap satuan pendidikan; b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS SMK dan tidak mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS SMK; c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/ barang.
Struktur Tim Manajemen BOSDikmen tingkat Kabupaten/Kota diatas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS SMK. Tim Manajemen BOSDikmen
Kabupaten/Kota
ditetapkan
dengan
surat
keputusan
Bupati/Walikota. Sekretariat Tim Manajemen BOS Dikmen Kabupaten/ Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota. E. Tim Manajemen BOS Tingkat Satuan pendidikan 1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- 17 -
2. Ketua Pelaksana BOS SMK : Wakil Kepala Sekolah 3. Anggota a. Bendahara BOS SMK; b. Unsur dari Komite Sekolah; c. Satu orang dari unsur orang tua peserta didikdi luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan integritasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; d. Operator Dapodik SMK; 4. Tugas
dan
Tanggung
Jawab
Tim
Manajemen
BOStingkatSatuan
pendidikan a. Mengisi,
mengirim
dan
meng-update
data
pokokpendidikan
(Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara
lengkap
kedalam
sistem
yang
telah
disediakan
oleh
Kemdikbud; b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan; c. Operator
dapodik
SMK
yang
telah
ditetapkan
oleh
satuan
pendidikan memperhatikan syarat-syarat kelengkapan data dapodik sebagai berikut : 1) Melakukan proses vervalSP (dibuktikan dengan screenshot hasil vervalsp) 2) Melengkapi Data Sarana/ Prasarana Valid sesuai dengan kondisi sarana/ prasarana 3) Melengkapi Data individu peserta didik (PD) secara lengkap dan valid
(didasarkan
pada
pengumpulan
data
yang
sesuai)
dibuktikan dengan print out formulir PD yang sudah divalidasi orang tua 4) Memastikan Data Peserta Didik di Aplikasi dapodik SMK sudah dimasukkan kedalam rombel 5) Melakukan proses vervalpd untuk Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ( dibuktikan dengan screenshoot hasil vervalpd dimana data referensi sudah sesuai dengan jumlah siswa, data residu kosong, konfirmasi data sudah dilakukan)
- 18 -
6) Melakukan pergantian
proses kenaikan kelas (pada semester ganjil)/ semester
(pada
semester
genap)
pada
setiap
tahunnya. 7) Memastikan Biodata Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah lengkap dan valid.Data PTK sudah dilengkapi dengan rincian data PTK (dibuktikan dengan formulir cetak PTK dan sudah ditandatangani PTK). 8) Memastikan Data Pembelajaran sudah diisi dengan benar (dibuktikan dengan cetak Profil sekolah). d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada; e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan RAB BOS SMK serta RKAS di papan pengumuman satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah(Formulir BOS-03); f.
Mengumumkan penggunaan dana BOS SMK di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07);
g. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor; h. Bertanggung jawab mutlak
secara formal dan material atas
penggunaan dana BOS SMK yang diterimanya; i.
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (Formulir BOS-K7B dan BOS-K7C).
j.
Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMK triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan monitoring dan audit;
k. Memasukkan data penggunaan dana BOS SMKsetiap triwulan kedalam sistem online melalui
www.bos.kemdikbud.go.id atau
sistem online lainya yang ditetapkan oleh tim manajemen bos tingkat pusat; l.
Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS SMK tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- 19 -
m. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir
BOS-K3, BOS-K4,
BOS-K5 dan BOS-K6); n. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; o. Bagi satuan pendidikan negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS SMK ke SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; p. Menandatangani
surat
pernyataan
tanggung
jawab
yang
menyatakan bahwa BOS SMK yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS SMK (Lampiran FromulirBOS-K7). 5. TataTertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOStingkatSatuan pendidikan a. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola satuan pendidikan, baik yang berasal dari dana BOS SMK maupun dari sumber lain; b. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan.
Struktur Tim Manajemen BOS SMK tingkat satuan pendidikan diatas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS SMK.
Tim Manajemen BOS tingkat
satuan pendidikan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala satuan pendidikan. Pembentukan anggota Tim Manajemen BOS SMK tingkat satuan pendidikan ditentukan bersama melalui mekanisme Rapat Komite Sekolah.
- 20 -
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BOS SMK
A. Pendataan Tahapan
pendataan
Data
Pokok
Pendidikan
Dasar
dan
Menengah
(Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS SMK.
Tahapan pendataan Dapodikdasmen
adalah sebagai berikut. 1. Satuan pendidikan menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E)sesuai dengan kebutuhan; 2. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidikdan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan; 3. Satuan
pendidikan
membagi
formulir
kepada
individu
yang
bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkanformulir yang telahdiisi; 4. Satuan
pendidikan
memverifikasi
kelengkapan
dan
kebenaran/kewajaran data profil satuan pendidikan, rombongan belajar, individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana; 5. Satuan pendidikan memasukkan/meng-update data kedalam aplikasi Dapodikdasmen yang telah disiapkan oleh Kemdikbud, kemudian mengirimke server Kemdikbud secara online; 6. Satuan pendidikan harus mem-backupsecara lokal data yang telah dientri; 7. Formulir
yang
telah
diisi
secara
manual
oleh
peserta
didik/pendidik/tenaga kependidikan/satuan pendidikan harus disimpan di satuan pendidikan masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
- 21 -
8. Melakukan update data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester; 9. Satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang di-input sudah masuk kedalam server Kemdikbud; 10. Satuan pendidikan memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan; 11. Tim Manajemen BOS SMK Provinsi bertanggungjawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.
B. Penetapan Alokasi BOS SMK untuk Penganggaran Dalam APBD Penetapan alokasi BOS SMK di tiap provinsi untuk keperluan anggaran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai langkah awal, pada setiap awal tahun pelajaran baru, Tim Manajemen BOS SMK tingkat Kabupaten/Kota bersama Tim Manajemen BOS SMK Provinsi dan Tim Manajemen BOS tingkat Pusat melakukan rekonsiliasi progres updatedata jumlah peserta didik tiap satuan pendidikan
yang
ada
pada
Dapodikdasmen
sebagai
persiapan
pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS SMK tahun anggaran mendatang; 2. Sebagai
tindak
lanjutnya,
Tim
Manajemen
BOS
SMK
tingkat
Kabupaten/Kota melakukan kontrol terhadap data jumlah peserta didik tiap satuan pendidikan yang ada di Dapodikdasmen berdasarkan data yang ada.
Apabila terdapat perbedaan dengan data riil di satuan
pendidikan, maka Tim Manajemen BOS SMKtingkat Kabupaten/Kota harus meminta kepada satuan pendidikan untuk memperbaiki data dalam sistem Dapodikdasmen; 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS SMK tiap Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan untuk dijadikan dasar penetapan alokasi;
- 22 -
4. Alokasi BOS SMK tiap provinsi/kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikanyang ada diDapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru; 5. Pemerintah
menetapkan alokasi BOS SMK tiap provinsi/kabupaten/
kota melalui peraturan yang berlaku; C. Penetapan Alokasi BOS SMK Tiap Satuan pendidikan Penetapan alokasi BOS SMK di tiap satuan pendidikan untuk keperluan pencairan danasetiap triwulan adalah sebagai berikut. 1. Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap satuan pendidikan berdasarkan data Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS SMK tiap satuan pendidikan; 2. Alokasi dana BOS SMK untuk satuan pendidikan ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut. a. Alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS SMK tiap satuan pendidikandi awal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut: i. Triwulan ke-1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya; ii. Triwulan ke-2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret; iii. Triwulan ke-3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni; iv. Triwulan
ke-4
(Oktober-Desember)
didasarkan
pada
Dapodikdasmen tanggal 21 September; b. Alokasi
final
digunakan
dana sebagai
BOS
SMK dasar
tiap
satuan
untuk
pendidikan
perhitungan
yang dan
- 23 -
penyalurankekurangan/kelebihan
salurtriwulan
berjalan
didasarkan data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut: i. Triwulan ke-1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari; ii. Triwulan ke-2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April; iii. Triwulan ke-3 (Juli-September) dan triwulan ke-4 (OktoberDesember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober. Secara ringkas pengambilan data Dapodikdasmen sebagai dasar penetapan alokasi sementara bagi penyaluran dana di awal tiap triwulan dan penetapan alokasi final sebagai dasar perhitungan kelebihan/ kekurangan salur dapat dilihat dalam Gambar 1.
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 Des
30 Jan
1 Mar
30 Apr
D-2 D-1
ST-1
1 Juni
21 Sep
30 Okt
D-4 D-3
D-7
ST-2 + BT-1
D-5
ST-3 + BT-2
D-6
ST-4
BT-3 + BT-4
Gambar 1. Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS SMK Keterangan: D-1
:
pengambilan data Dapodikdasmen untuk penyaluran triwulan ke-1 (tanggal 15 Desember)
D-2
:
pengambilan data Dapodikdasmen untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan 1 (tanggal 30 Januari)
D-3
:
pengambilan data Dapodikdasmen untuk penyaluran triwulan ke-2 (tanggal 1 Maret)
D-4
:
pengambilan data Dapodikdasmen untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan 2 (tanggal 30 April)
D-5
:
pengambilan data Dapodikdasmen untuk penyaluran triwulan ke-3 (tanggal 1 Juni)
D-6
:
pengambilan data Dapodikdasmen untuk penyaluran triwulan ke-4 (tanggal 21 September)
D-7
:
pengambilan data Dapodikdasmen untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan ke-3 dan triwulan ke-4 (tanggal 30 Oktober)
- 24 ST-1
:
pencairan/penyaluran dana ke satuan pendidikan triwulan ke-1
ST-2
:
pencairan/penyaluran dana ke satuan pendidikan triwulan ke-2
ST-3
:
pencairan/penyaluran dana ke satuan pendidikan triwulan ke-3
ST-4
:
pencairan/penyaluran dana ke satuan pendidikan triwulan ke-4
BT-1
:
pencairan/penyaluran dana buffer ke satuan pendidikan triwulan ke-1
BT-2
:
pencairan/penyaluran dana buffer ke satuan pendidikan triwulan ke-2
BT-3
:
pencairan/penyaluran dana buffer ke satuan pendidikan triwulan ke-3
BT-4
:
pencairan/penyaluran dana buffer ke satuan pendidikan triwulan ke-4
3. Entri data yang dilakukan oleh sekolah melalui aplikasi Dapodikdasmen menentukan ketepatan alokasi dana BOS SMK yang diterima oleh Satuan Pendidikan. Untuk menjamin hal tersebut, sekolah harus memastikan entri data ke aplikasi Dapodikdasmen telah dilakukan dengan lengkap, valid, dan up to date. 4. Data jumlah siswa yang diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS SMK adalah hasil entri data individual siswa yang terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). 5. Konsekuensi yang timbul akibat ketidaktepatan dalam proses entri ke aplikasi
Dapodikdasmen
sehingga
menyebabkan
ketidaktepatan
penyaluran dana BOS SMK sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. D. Persiapan Penyaluran Dana BOS SMK di Daerah Proses penyaluran dana BOS SMK dari tingkat pusat sampai dengan tingkat satuan pendidikan dilakukan 2 tahap sebagai berikut: 1. Tahap 1 : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening
Kas
Umum
Daerah
(RKUD).
Mekanisme
penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Tahap 2 : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening satuan pendidikan. Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk
kelancaran
penyaluran
dana
BOS
SMK,
ada
beberapa
tahapan/langkah persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Satuan pendidikanmenyampaikan nomor rekening bank kepada Tim Manajemen BOS SMK Provinsi. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki rekening bank, misalnya satuan pendidikan baru, maka satuan pendidikan harus segera membuka rekening bank atas nama satuan pendidikan (bukan atas nama pribadi);
- 25 -
2. Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsimemeriksa keakuratan nomor rekening seluruh satuan pendidikan dan nomor rekening baru (jika ada); 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Pendidikan Provinsi dan Satuan Pendidikan menandatangani NPH, yang prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri; 4. SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar satuan pendidikan penerima dana BOS SMK dan alokasi dananya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk keperluan pencairan dana BOS SMK dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke satuan pendidikan. E. Penyaluran Dana BOS SMK Dana BOS SMKdisalurkan dari Rekening Kas Umum Negera (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Triwulan ke-1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari; 2. Triwulan ke-2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April; 3. Triwulan ke-3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli; 4. Triwulan ke-4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober. Dana BOS SMK untukwilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD semesteran (6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Semester 1 (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga diJanuari; 2. Semester 2 (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli. Selanjutnya
BUD
harus
menyalurkan
dana
BOS
SMK
ke
satuan
pendidikan paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD. Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana BOSSMK yang sering terjadi di daerah dansatuan pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari satuan pendidikan tertentu ke satuan pendidikan lain setelah pencairan dana di triwulan
- 26 -
berjalan, maka dana BOS SMK peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak satuan pendidikan lama. Revisi jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan
tersebut
baru
diberlakukan
untuk
pencairan
triwulan
berikutnya; 2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke satuan pendidikan akibat kesalahan data pada triwulan ke-1 s/d triwulan ke-3, maka satuan pendidikan harus melaporkan kelebihan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi. Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi melakukan pengurangan dana BOS SMK di satuan pendidikan tersebut pada periode penyaluran berikutnya. 3. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan ke-4 maka satuan pendidikan harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke RKUD; 4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) ke satuan pendidikan, maka satuan pendidikan harus melaporkan kekurangan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS SMKtingkat Provinsi. Apabila dana BOS SMK di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di satuan pendidikan dapat langsung diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka Tim Manajemen BOS SMK tingkat
Provinsi
Manajemen
mengajukan
BOS
tingkat
laporan
Pusat
kekurangan
melalui
laporan
kepada
BOS-K9
Tim untuk
disampaikan ke Kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan. 5. Bilamana terdapat sisa dana di satuan pendidikan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik satuan pendidikan dan harus digunakan untuk kepentingan satuan pendidikansesuai dengan program satuan pendidikan; 6. Penyalurandana BOS SMK ke satuan pendidikan(termasuk penyaluran dana
cadangan
untuk
mencukupi
kekurangan
salur
di
satuan
pendidikan) tidak boleh melewati tahun anggaran berjalan. F. Pengambilan Dana Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOS SMK oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Dana BOS SMK harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; 2. Pengambilan
dana
BOS
SMK
dilakukan
oleh
bendahara
satuan
pendidikan atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan
- 27 -
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.
Saldo minimum ini bukan termasuk
pemotongan; 3. Satuan Pendidikan wajib menunjukan dokumen berikut kepada Bank Penyalur: a. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah (pada sekolah tersebut); b. Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah (pada sekolah tersebut); c. Akte Pendirian Sekolah atau Surat Ijin Operasional Sekolah yang masih berlaku; d. Kartu Identitas Kepala Sekolah (KTP/SIM atau lainnya); e. Kartu Identitas Bendahara Sekolah (KTP/SIM atau lainnya); f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMK negeri). 4. Dana BOS SMK dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan pendidikan (RKAS).
- 28 -
BAB V PENGGUNAAN DANA BOS SMK
A. Komponen Pembiayaan Penggunaan dana BOS SMK di satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS SMKtingkat Satuan pendidikan, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara
rapat
dan
ditandatangani
oleh
peserta
rapat.
Kesepakatan
penggunaan dana BOS SMK harus didasarkan skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP). Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan dengan urutan prioritas sebagaimana berikut. 1. Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Bacaan a. Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran.
Buku teks yang dapat dibeli satuan
pendidikan adalah buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud; b. Biaya untuk Pembelian buku bacaan; c. Biaya untuk Pembelian buku kejuruan.
2. Pembiayaan Pengelolaan Satuan Pendidikan a. Biaya pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dan administrasi kantor seperti: pensil, pulpen, tinta, tinta printer, kapur, buku rapor, buku induk peserta, buku induk guru, kertas, pengandaan job sheet praktikum kejuruan peserta, penggaris, stempel, stepler, CD, flashdisk, toner dan lainnya.
- 29 -
b. Biaya untuk Pembelian peralatan kebersihan antara lain: sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya c. Biaya untuk Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan lainnya. d. Biaya untuk surat-menyurat; e. Biaya manajemen pengelolaan dana BOS SMK sekolah
3. Pengadaan AlatHabis pakai Praktikum Pembelajaran a. Biaya untuk pembelian peralatan pendukung proses pembelajaran teori dan praktikum kejuruan; b. Biaya untuk pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain: preparat, sendok, baterai, dll; c.
Biaya untuk pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain: CD, kaset, headset,dll;;
d. Biaya untuk pembelian peralatan ringan/handtools, antara lain obeng, tang, dll; e.
Biaya untuk pembelian alat praktek olah raga, antara lain: raket, bat, net,dll
f.
Biaya untuk pembelian alat praktekkesenian, antara lain : gitar, seruling,dll;
g. Biaya pembelian software/CD Multimedia Pembelajaran; h. Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat.
4. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran a. Biaya pengadaan bahan habis pakai ditujukan untuk pembelian bahan-bahan
praktikum
dalam
materi
kejuruan
yaitubahan
praktikum kejuruan; b. Biaya untuk pembelian bahan Praktikum IPA antara lain: HCl, formalin, aquadest, dll; c. Biaya
untuk
Pembelian
bahan
praktikum
bahasaantara
lain:
headcleaner, CD, dll; d. Biaya untuk Pembelian bahan praktikum komputerantara lain: tinta/toner, CD, dll; e. Biaya untuk Pembelian bahan praktik olah ragaantara lain: bola, shuttlecock, dll;;
- 30 -
f. Biaya untuk Pembelian bahan praktik kesenianantara lain: cat air, kuas, dll; g. Biaya pembelian bahan praktikum Teaching Factory/ Kewirausahaan antara lain: bahan las, bahan perakitan, dll. h. Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian bahan.
5. Langganan Daya dan Jasa a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain: listrik, telepon, air, langganan koran/majalah, jasa kebersihan/sampah dan jasa lainnya; b. Biaya untuk pembiayaan pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik; c. Biaya
Langganan
internet
dengan
cara
berlangganan
maupun
prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar satuan pendidikan.
Khusus untuk penggunaan internet
dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui
fixed
modem
disesuaikan
dengan
kebutuhan
satuan
pendidikan; d. Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik dapat sewa genset atau panel surya, tergantung mana yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut. 6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran a. Biaya untuk kegiatan evaluasi pembelajaran diantaranya kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi dan ujian satuan pendidikan. b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas yang dapat dibayarkan adalah i. Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban; ii. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan ke orangtua; iii. Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar satuan pendidikan
tempat
Pemerintah/Pemda.
mengajar
yang
tidak
dibiayai
oleh
- 31 -
iv. Biaya konsumsi untuk pengolahan hasil ujian yang berbasis komputer/TIK. 7. Penyelenggaraan
Kegiatan
Pembinaan
Siswa/Ekstrakurikuler
dan
Intrakurikuler a.
Biaya
untuk
menyelenggarakan
kegiatan
pembelajaran/intra
kurikuler seperti:
b.
i.
Kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;
ii.
Pemantapan persiapan ujian;
iii.
Pelaksanaan try out dan lainnya.
Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler seperti: i.
Ekstra kurikuler kesiswaan antara lain: OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni,
Olahraga,
Kepemimpinan
Lomba Pelajar
Kompetensi (KKP),
Siswa
Usaha
(LKS),
Kesehatan
Kawah Satuan
pendidikan (UKS), dan lainnya; ii.
Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian antara lain: Voli, Pencak Silat, Karate, Seni Tari, marching band dan lainnya.
c.
Pembiayaan
lomba/seleksi/pertandingan
kesiswaan
yang
tidak
dibiayai dari dana pemerintah/pemda meliputi: biaya pendaftaran, transportasi dan konsumsi dalam rangka mengikuti kegiatan. d.
Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran/intra kurikuler dan ekstra kurikuler meliputi: pembelian bahan dan alat habis pakai pendukung kegiatan, sewa fasilitas kegiatan, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi.
e.
Sewa fasilitas kegiatan digunakan bila satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan di satuan pendidikan (misal: sewa kolam renang, sewa lapangan sepak bola/futsal, dan lainnya).
f.
Biaya transportasi dapat diberikan kepada guru pembimbing ekstra kurikuler/siswa/tenaga kependidikan apabila kegiatan dilakukan di luar jam mengajar dan hari kerja serta kegiatan luar satuan pendidikan yang tidak dibiayai oleh pihak penyelenggara.
g.
Jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar satuan pendidikan (misal: Kwarda, KONI daerah,
BNN,
Dinas
keagamaan, dan lainnya).
Pendidikan,
Dinas
Kesehatan,
Unsur
- 32 -
h.
Biaya untuk pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti/minat dan bakat siswa;
i.
Biaya untuk pengembangan satuan pendidikan sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
j.
Seluruh
besaran
standar
biaya
pengeluaran
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku.
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam rangka perawatan agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi: a. Pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, meubelair, lantai ubin/keramik, plafond, lampu/bohlam dan lainnya; b. Perawatan dan perbaikan sanitasi satuan pendidikan(kamar mandi dan WC); c. Perawatan dan perbaikan instalasi listrik satuan pendidikan; d. Perawatan dan perbaikan saluran air kotor; e. Perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop sekolah, LCD, AC, dan lainnya; f.
Pemeliharaan taman dan fasilitas satuan pendidikan lainnya;
g. Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang, transportasi dan konsumsi.
9. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru a. Semua jenis pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), antara lain: i.
Penggandaan formulir pendaftaran;
ii.
Administrasi pendaftaran;
iii.
Penentuan peminatan/psikotest;
iv.
Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);
v. vi.
Layanan online PPDB; Biaya masa orientasi siswa baru (MOPDB).
b. Pembiayaan meliputi biaya fotocopy, konsumsi, dan transportasi panitia.
10. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
- 33 -
Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan sertifikasi siswa SMK yang akan lulus. Pembiayaan meliputi: biaya fotocopy, konsumsi, biaya pendaftaran uji kompetensi, pengadaan sertifikat, transportasi, dan jasa profesi bagi nara sumber/assesor dari luar satuan pendidikan dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah.
11. Penyelenggaraan
Praktek
Kerja
Industri
(Prakerin)/Praktek
Kerja
Lapangan (PKL)(dalam negeri) dan Magang a. Biaya untuk penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK)SMK b. Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja Industri/Lapangan bagi siswa SMK, diantaranya transportasi perjalanan dinas pembimbing dalam
mencari
tempat
praktek/bimbingan/
pemantauan
siswa
praktek. c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study). Hasil
pemantauan
kebekerjaan
siswa
SMK
setiap
tahunnya
disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud. d. Biaya untuk pemagangan guru di industri, diantaranya biaya akomodasi, transportasi dan uang saku.
12. Pengembangan Sekolah Rujukan a. Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu yang diadakan oleh Kemdikbud dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan diwilayahnyadan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya. b. Biaya untuk penyelenggaraan SMK rujukan sebagai tempat uji kompetensi (TUK). c. Biaya untuk pengelolaan manajemen mutu SMK rujukan.
13. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran a. Biaya untuk pembelian bahan/komponen material untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book; b. Biaya untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK; c. Biaya untuk mendatangkan Guru/Pengajar Tamu Produktif yang professional;
- 34 -
d. Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktek kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktek).
14. Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan berbasis TIK a. Biaya untuk Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK (meliputi: profil sekolah, siswa, sarana dan prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan) melalui aplikasi Dapodikdasmen yang meliputi input data, validasi, update, pengiriman dan pemerliharaan data, diantaranya i. Bahan habis pakai (ATK), Pengandaan Formulir dan Konsumsi; ii. Sewa internet (warnet), apabila satuan pendidikan belum memiliki sambungan internet; iii. Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan
di
satuan
pendidikan
karena
belum
memiliki
rangka
kegiatan
sambungan internet; iv. Honor
operator
dapodik
SMK
dalam
input/pemeliharaan data individual sekolah (meliputi: identitas sekolah, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana) melalui aplikasi Dapodikdasmen, diberikan dengan besaran estimasi honor input/pemeliharaan data per peserta didik sebesar Rp. 3.000,-; honor input/pemeliharaan data per Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
sebesar
Rp.
30.000,-;
honor
input/pemeliharaan data identitas sekolah dan sarana-prasarana sebesar Rp.100.000,-; atau honor input/pemeliharaan data dapat diberikan mengikuti ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja. b. Biaya
untuk
membangun
dan/atau
mengembangkan
serta
pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”.Pembiayaan meliputi: pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi pengembang website c. Biaya
untuk
pembelian
server
lokal
untuk
mendukung
pengembangan ICT Based School Management dan ICT Based Learning serta Ujian Berbasis Komputer. Peralatan dibeli harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan
15. Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan satuan pendidikan serta penanggulangan Bencana
- 35 -
a. Biaya untuk membayar premi asuransi seperti: asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kehilangan dan lainnya. b. Biaya penanggulangan dampak darurat bencana (misalkan: banjir, kabut asap, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dll), khususnya selama masa tanggap darurat.
16. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran a. Membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 unit/ tahun; b. Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun; c. Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dan harga maksimal Rp. 6 juta; d. Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan hargamaksimum Rp. 5 juta. e. Keterangan: i.
Komputer desktop/workstation, Printer/printer scanner, laptop dan proyektor harus dibeli di toko resmi;
ii. Proses
pengadaan
barang
oleh
satuan
pendidikanharus
mengikuti peraturan yang berlaku; iii. Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.
17. Biaya Penyusunan dan Pelaporan Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang antara lain: biaya fotocopy dan penjilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan BOS SMK, Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS SMK di Bank penyalur, Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Provinsi,Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
- 36 -
B. Ketentuan Pengunaan Dana BOS SMK Penggunaan dana BOS SMK di satuan pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritas utama penggunaan dana BOS SMK adalah untuk kegiatan operasional satuan pendidikan sesuai dengan prioritas kebutuhan satuan pendidikan; 2. Biaya transportasi, konsumsi, upah, dan jasa profesi harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 3. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening satuan pendidikan menjadi milik satuan pendidikan dan digunakan untuk keperluansatuan
pendidikan
(berdasarkan
Surat
Edaran
Ditjen
Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Satuan pendidikan).
C. Larangan Penggunaan Dana BOS SMK Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut: 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membelisoftware/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMK atau software sejenis; 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Membayariuran
kegiatan
yang
diselenggarakan
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat,
atau
oleh pihak
UPTD lainnya,
kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; 8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris satuan pendidikan);
- 37 -
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 10. Membangun gedung/ruangan baru; 11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 12. Menanamkan saham; 13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMK/perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
D. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Satuan pendidikan Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS SMK di Satuan pendidikan dengan ketentuan berikut: 1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi; 2. Menggunakan mekanisme e-procurement dan e-purchasing, sesuai peraturan perundang-undangan, dalam proses pengadaan untuk menunjang efisiensi pembelanjaan. Dalam pelaksanaan e-procurement, satuan pendidikan menggunakan e-catalogue yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Menggunakan mekanisme pembayaran secara non tunai (cashless), sesuai peraturan perundang-undangan, untuk pembayaran yang dilakukan oleh sekolah bagi wilayah yang telah tersedia fasilitasnya; 4. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
- 38 -
1. Membuat
laporan
singkat
tertulis
tentang
penetapan
penyedia
barang/jasa; 2. Diketahui oleh Komite Sekolah; 3. Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan satuan pendidikan, Tim Manajemen BOS SMK tingkatSatuan Pendidikan harus: a. Membuat rencana kerja. b. Memilih
satu
atau
lebih
pekerja
untuk
melaksanakan
pekerjaantersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. E. Pencatatan Barang Inventaris Terhadap setiap barang inventaris yang telah dibeli, satuan pendidikan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut.
Ada 2
tahap pencatatan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu penerimaan, serta penyimpanan dan penggunaan. Untuk sekolah negeri dicatat menjadi aset pemerintah Provinsi dan untuk sekolah swasta dicatat menjadi aset yayasan. 1. Penerimaan Barang inventaris yang diterima oleh satuan pendidikan sebagai hasil pembelian harus dicatat dalam buku penerimaan barang (Formulir BOS-07) sebagai bukti penerimaan barang. Barang yang diterima atas pembelian harus dicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani Kepala Sekolah, yang dicocokkan berdasarkan jenis, jumlah barang, harga barang, dan kondisi fisik barang.
Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi barang baik, maka
barang dapat diterima. Jika tidak, maka sebaiknya ditangguhkan atau diberi catatan. 2. Penyimpanan dan penggunaan Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh satuan pendidikan, pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku
inventaris
berfungsi
untuk
barang
(FormulirBOS-08).
Buku
melihat
kuantitas
yang
barang
inventaris diterima,
ini yang
dipinjamkan ke peserta didik apabila ada dan yang ada di satuan pendidikan.
- 39 -
F. Pencatatan Aset 1. Satuan pendidikan melaporkan setiap hasil pembelian barang inventaris kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan rincian jumlah dan harga setiap barang yang dibeli (FormulirBOS-9). 2. Dinas Pendidikan Provinsi membuat rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris di seluruh satuan pendidikan dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli (Formulir BOS-10). 3. Berdasarkan laporan sekolah, selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima Aset (Formulir BOS-11) yang ditandatangani Kepala SKPD Pendidikan Provinsi dan Kepala satuan pendidikan yang dilampiri dengan rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris di sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli (FormulirBOS-12).
- 40 -
BAB VI MONITORING DAN SUPERVISI
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS SMK, dilaksanakan monitoring dan supervisi.
Monitoring
bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan BOS SMK. Sedangkan supervisi
bertujuan
untuk
memastikan
akuntabilitas
pelaksanaan
dan
ketercapaian program BOS SMK. Hasil monitoring dan supervisi merupakan bahan perumusan perencanaan program BOS SMK di masa yang akan datang. Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS SMK. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS SMK diterima oleh sekolah secara tepat jumlah dan waktu, serta kesesuaian mekanisme penyaluran, pelaksanaan, dan pemanfaatan program dengan ketentuan yang ada. Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan; 2. Penyaluran dan penggunaan dana; 3. Pelaksanaan program BOS SMK; 4. Penerapan kebijakan fee waive dan discount fee; 5. Pelayanan dan penanganan pengaduan; 6. Pelaporan, kesesuaian perencanaan dengan realisasi penggunaan dana BOS SMK. Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS tingkat Pusat, Tim Manajemen BOS tingkat Provinsi, dan Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota. A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Monitoring
pelaksanaan
program
ditujukan
untuk
memantau
penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS SMK Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional, dan pelaksanaan program di sekolah; 2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS SMK Provinsi, Bank Penyalur, Tim Manajemen BOS SMK Kabupaten/Kota dan sekolah;
- 41 -
3. Monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana; 4. Monitoring dapat dilakukan melalui laporan kegiatan dan kunjungan lapangan; 5. Monitoring penyaluran dana BOS SMK dari lembaga penyalur ke sekolah dapat dilakukan secara online maupun offline berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS SMK Provinsi.
B. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, realisasi pelaksanaan anggaran, dan pemanfaatan dana di sekolah; 2. Responden terdiri dari lembaga penyalur, Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota, sekolah, komite sekolah, siswa dan/atau orangtua siswa penerima manfaat program BOS SMK; 3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana; 4. Monitoring dapat dilakukan melalui laporan kegiatan dan kunjungan lapangan; 5. Monitoring penyaluran dana BOS SMK dari lembaga penyalur ke satuan pendidikan dapat dilakukan secara online maupun offline. C. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Monitoring dan supervisi yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS SMK Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS SMK tingkat Pusat dan/atau Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi.
2. Tim Manajemen BOS SMKtingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi Tim Manajemen BOS SMK tingkat Pusat ataupun Tim Manajemen BOS SMKtingkat Provinsi dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi.
- 42 -
BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS SMK, setiap pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, dan sekolah) diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data penerima bantuan, penyaluran dana, realisasi pelaksanaan anggaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan, hasil monitoring dan supervisi, serta pengaduan masalah. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. A. Pelaporan 1. Tingkat Satuan pendidikan a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan pendidikan (Formulir BOSK1 dan BOS-K2) RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk satuan pendidikan swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada Pengawas Satuan pendidikan, Tim Manajemen BOS SMK tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu satuan pendidikan dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS adalah seperti pada Formulir BOS-K1. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima satuan pendidikan (Formulir BOS-K2).
- 43 -
b. Pembukuan Satuan pendidikan diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh satuan pendidikan untuk program BOS SMK. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut. i.
Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga: i). Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOS SMK atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. ii). Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak. Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas satuan pendidikan, Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
ii. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
- 44 -
iii. Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan
kepada
pengawas
satuan
pendidikan,
Tim
Manajemen BOS SMK tingkat Kabupaten/Kota, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. iv. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh satuan pendidikan untuk program BOS SMK, satuan pendidikan perlu memperhatikan hal-hal berikut: i. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya
sekali
dalam
satu
bulan
dan
menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Satuan pendidikan. ii. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. iii. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta. iv. Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti
dari
pembantunya
jabatannya, serta
Buku
bukti-bukti
Kas
Umum
dan
pengeluaran
buku harus
diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.
- 45 -
c. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7) Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) dari semua sumber dana yang dikelola satuan pendidikan pada periode
yang
sama.
Laporan
ini
dibuat
triwulanan
dan
ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS SMK yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS SMK yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan BOS SMK. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK (Formulir BOSK7a) Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 17 komponen penggunaan dana BOS SMK dan disusun berdasarkan Formulir BOS-K7. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. e. Opname Kas (Formulir BOS-K7b) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Formulir BOS-K7c) Setiap bulan Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh
Kepala
Sekolah
dan
Bendahara/Pemegang
Kas.
Sebelum
penutupan BKU,Kepala Sekolah melakukan opname kasdengan menghitung jumlah kas baik yang ada di satuan pendidikan (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan satuan pendidikan).Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan.Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara
Satuan
pendidikan/Pemegang
Kas
menandatangani
Berita Acara Pemeriksaan Kas. f. Bukti pengeluaran i. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- 46 -
ii. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,iii. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya; iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara; vi. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS SMK satuan pendidikan sebagai bahan bukti dan bahan laporan. g. Pelaporan i. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. ii. Laporan penggunaan dana BOS SMK di tingkat satuan pendidikan meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS SMK yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS SMK. iii. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan
Buku
pendukung
Pembantu bukti
Pajak
beserta
pengeluaran
(kuitansi/faktur/nota/bon
dari
bukti dana
serta
dokumen
BOS
vendor/toko/supplier)
SMK wajib
diarsipkan oleh satuan pendidikan sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik.
- 47 -
iv. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang
aman dan mudah
untuk
ditemukan setiap saat. Hal
yang
harus
dilaporkan
oleh
Tim
Manajemen
BOS
SMK
tingkatSatuan pendidikan sebagai berikut: i. Rekapitulasi penggunaan dana BOS SMK (Formulir BOS-K7A) harus dilaporkan oleh setiap satuan pendidikan tiap triwulan melalui laman www.bos.kemdikbud.go.id atau atau sistem online lainya yang ditetapkan oleh tim manajemen bos tingkat pusat. Laporan lengkap penggunaan dana BOS SMK triwulanan disimpan di satuan pendidikan untuk bahan pemeriksaan. ii. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran. iii. Lembar pencatatan pengaduan. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban per triwulan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Tingkat Kabupaten/Kota(Formulir BOS-K8) Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS SMK tingkat Kabupaten/Kota kepada Tim Manajemen BOS Propinsi adalah sebagai berikut: a. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS SMK yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Satuan pendidikan dengan menggunakan Formulir BOS-K8. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. 3. Tingkat Provinsi a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K9 dan BOS-K9a)
- 48 -
Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan kebutuhan riil. Laporan ini dibuat per triwulan oleh Tim Manajemen BOS SMK Provinsi ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat minggu ke-2 setelah akhir triwulan. b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K10) Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah sebagai berikut: i.
Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS SMK dengan menggunakan Formulir BOS-K10.
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi
tentang
jenis
kasus,
skala
kasus,
kemajuan
penanganan, dan status penyelesaian. iii. Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS SMK tingkat Pusat dalam bentuk hardcopy dan softcopy. c. Hasil Monitoring dan Supervisi Laporan
ini
responden,
berisi
tentang
kesimpulan,
hasil
saran,
monitoring, dan
analisis,
rekomendasi.
jumlah Laporan
monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS SMKtingkat Pusat paling lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring dan supervisi. 4. Tingkat Pusat a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K11 dan BOS-K11a) Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulanan adalah laporan realisasi penyerapan dana BOS SMK triwulanan yang diterima
dari
Tim
Manajemen
BOS
SMK
tingkat
Provinsi
- 49 -
menggunakan Formulir BOS-K11 dan BOS-K11a. Sumber data penyusunan laporan ini adalah Formulir BOS-K-9 dan BOS-K9 dari setiap
provinsi.
Laporan
ini
harus
dikirim
oleh
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan paling lambat pada minggu ke-2 bulan ke-3 dari setiap triwulan sebagai bahan untuk penyaluran dana triwulan berikutnya dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi, dan sebagai dasar pencairan dana cadangan, apabila diperlukan. b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K12) Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah sebagai berikut: i. Laporan penggunaan dana BOS SMK hasil rekapitulasi dari laporan Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi dengan menggunakan Formulir BOS-K12. ii. Data Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen BOS tingkat Provinsi. iii. Hasil Monitoring dan Supervisi yang berisi tentang jumlah responden,
waktu
pelaksanaan,
hasil
monitoring,
analisis,
kesimpulan, saran, dan rekomendasi. iv. Penanganan informasi
Pengaduan
tentang
penanganan,
dan
Masyarakatyang
jenis
kasus,
status
skala
penyelesaian
antara kasus, yang
lain
berisi
kemajuan merupakan
rekapitulasi dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS SMKtingkat Provinsi/Kab/Kota. v. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Laporan akhir tahun harus diserahkan ke menteri terkait pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. B. Perpajakan Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOS SMK diatur sebagai penjelasan di bawah.
- 50 -
1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS SMK untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan peserta didik baru;
kesiswaan; ulangan harian, ulangan
umum, ujian satuan pendidikan dan laporan hasil belajar peserta didik; pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian bahan-bahan
untuk
perawatan/perbaikan
ringan
gedung
satuan
pada
Satuan
pendidikan. a. Bagi
bendaharawan/pengelola
dana
BOS
SMK
pendidikan Negeri atas penggunaan dana BOS SMK sebagaimana tersebut di atas adalah: i.
Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%5
ii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecahpecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum 6 . Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)3. b. Bagi
bendaharawan/pengelola
dana
BOS
SMK
pada
Satuan
pendidikan bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain pasal 3 butir (1)h. 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain pasal 3 butir (1)h. 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983 terakhir dengan Undang -undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM serta KMK/563/2003 tentang penunjukkan bendaharawan pemerintah untuk memnungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBm bagi pemungut PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan 5
- 51 -
pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN.
Dengan demikian
kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Satuan pendidikan Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS SMK untuk belanja barang sebagaimana tersebut diatas adalah: i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. ii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).
2. Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMK pada daftar penggunaan dana termasuk untuk transportasi dan konsumsi mengikuti hal-hal sebagai berikut: a. Bagi Bendaharawan/Pengelola BOS SMK pada Satuan Pendidikan Negeri atas penggunaan dana BOS SMK mengikuti hal-hal sebagai berikut: i. ii.
Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk pembelian lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun demikian untuk nilai pembelian ditambah PPN dengan jumlah tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku
umum.
Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh non Pengusaha Kena Pajak. b. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS SMK pada Satuan Pendidikan swasta adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan /pengelola BOS SMK pada Sekolah swasta yang terkait atas penggunaan
- 52 -
dana BOS SMK untuk belanja barang sebagaimana tersebut diatas adalah: i.
Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22;
ii.
Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).
3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS SMK untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajarandan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak. a. Bagi
bendaharawan/pengelola
pendidikan
negeri
atas
dana
BOS
penggunaan
dana
SMK
pada
BOS
SMK
satuan untuk
pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah: i.
Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%1.
ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan. iii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-buku yang bukan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. b. Bendaharawan/pengelola dana BOS SMK pada Satuan pendidikan Swasta adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola
dana
BOS
SMK
pada
Satuan
pendidikanswasta yang terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
- 53 -
i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan. iii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
4. Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMK untuk jasa profesi (honorarium) kepada tenaga ahli/narasumber di bidangnya yang berasal dari luar satuan pendidikan mengikuti hal-hal sebagai berikut: a. Tenaga ahli dari pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor; b. Tenaga ahli dari pegawai PNS diatur sebagai berikut : i. Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen). ii. Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. iii. Golongan
IV
dengan
tarif
15%
(lima
belas
persen)
dari
penghasilan bruto.
5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS SMK dalam rangka membayar honorarium diatur sebagai berikut: a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga jutarupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21. b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut:
- 54 -
i.
Penghasilan sebulan......................................................XX
ii. Penghasilan netto setahun (x 12)...................................XX iii. Dikurangi PTKP*)..........................................................XX iv. Penghasilan Kena Pajak................................................XX v. PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst ...............................................................................XX vi. PPh Pasal 21 sebulan (:12)............................................XX *)
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah: i). Status sendiri
Rp 36,0 juta
ii). Tambahan status kawin
Rp 3,0 juta
iii). Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @ Rp
3,0 juta
6. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Satuan pendidikan Negeri maupun Satuan pendidikan Swasta, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan
kegiatan
perawatan
atau
pemeliharaan
satuan
pendidikan harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal upah harian belum melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender belum melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21; b. Dalam hal upah harian telah melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender belum melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah harian setelah dikurangi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 5%; c. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam
bulan
kalender
yang
bersangkutan
telah
melebihi
Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kurang dari Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah upah harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%;
- 55 -
d. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) 7 , maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Secara ringkas, penerapan PPh Pasal 21 untuk pembayaran honor kepada tenaga kerja lepas dapat dijelaskan pada Tabel 1 di bawah. Tabel 1
Penerapan PPh Pasal 21 Tenaga Kerja Lepas
Standar
Standar
Standar
Rp 300.000
Rp 3.000.000
Rp 8.200.000
per hari
per bulan
per bulan
Tidak
Tidak
-
lebih besar
lebih besar
Lebih besar
Tidak
Ketentuan
Tidak dilakukan pemotongan PPh Ps. 21
-
lebih besar
Dipotong PPh Ps. 21 sebesar: (Upah harian - Rp 300.000) x 5%
Lebih besar
Lebih besar
Tidak lebih besar
Dipotong PPh. Ps. 21 sebesar: (Upah harian - PTKP sehari) x 5%
Lebih besar
Lebih besar
Lebih besar
Dihitung sesuai tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap upah bruto 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Besar PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.
7
PeraturanDirekturJenderalPajakNomor Per-32/PJ/2015 tentangPedomanTeknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, danPelaporanPajakPenghasilanPasal 21 dan/atauPajakPenghasilanPasal 26 SehubunganDenganPekerjaan, Jasa, danKegiatan Orang Pribadi
- 56 -
BAB VIII PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI
A. Pengawasan Pengawasan program BOS SMK meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekatyang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi
kepada
bawahannya
baik
di
tingkat
pusat,
provinsi,
kabupaten/kota maupun satuan pendidikan. Prioritas utama dalam program BOS SMK adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada satuan pendidikan. 2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta
Inpektorat
Daerah
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
dengan
melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing. 3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. 5. Pengawasan
masyarakat
dalam
rangka
transparansi
pelaksanaan
program BOS SMKoleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu: semua dokumen BOS SMK dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan.
Apabila
terdapat
indikasi
penyimpangan
dalam
pengelolaan BOS SMK, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
- 57 -
B. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut. 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). 2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang
terbukti
disalahgunakan
agar
dikembalikan
kepada
satuan
pendidikan. 3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS SMK. 4. Pemblokiran
dana
dan
penghentian
sementara
seluruh
bantuan
pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota,
bilamana
terbukti
pelanggaran
tersebut
dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
BAB IX PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Dalamrangkamemfasilitasipenyelesaianataspengaduanmasyarakattentangpelak sanaan
program
BOS
SMKsertamemberikaninformasitentangmekanisme
programBOS SMK, Tim Manajemen BOS SMK tingkat PusatmembentukUnit Pelayanan
dan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
(P3M)
yang
bertujuanuntuk: 1. Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat; 2. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk; 3. Mendokumentasikan pengaduan secara jelas; 4. Menyediakan bentuk informasi umum BOS SMK. A. Media Informasi,
pertanyaan,
atau
pengaduan
dapat
disampaikan
secara
langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan, adalah: 1.
Alamat web
2.
Telepon PIH : 177
3.
Faksimil
: 021-5725049
4.
Email
:
[email protected]
5.
SMS
: 1771
: www.bos.kemdikbud.go.id
B. Tugas dan Fungsi Layanan Tim Manajemen BOS SMK melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima. Pembagian tugas dan fungsi layanan pada program BOS SMK adalah sebagai berikut. 1. Tim Manajemen BOS SMK tingkat Pusat a. Menetapkan petugas Unit P3M;
- 59 -
b. Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan audit BPK/BPKP/Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS SMK di laman http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan; c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan; d. Memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota; e. Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan manajemen BOS SMK; f. Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal diperlukan tindak lanjut; g. Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan program BOS SMK. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS SMK yang merupakan rekapitulasi status Provinsi; h. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status pengaduan untuk mendorong penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait; i. Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS SMK secara berkala kepada Provinsi, Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; j. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kerjasama- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan publikasi informasi.
2. Tim Manajemen BOS SMK tingkat Provinsi a. Menetapkan petugas Unit P3M; b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan
BOS
SMK
di
laman
http://bos.kemdikbud.go.id/
pengaduan; c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk
yang disampaikan melalui sistem
pengaduan online dan sms di laman BOS;
- 60 -
d. Monitoring Kabupaten/Kota untuk memastikan tugas dan fungsi layanan masyarakat dan pengaduan BOS SMK dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada; e. Berkoordinasi
dengan
Kabupaten/Kota
jika
diperlukan
untuk
melakukan penanganan secara langsung dalam kasus-kasus yang dianggap mendesak dan penting; f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan program BOS SMK. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan rekapitulasi status Kabupaten/Kota; g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan
yang
dilakukan
Kabupaten/Kota
guna
mendorong
penyelesaian yang diperlukan; h. Melakukan
koordinasi
dengan
Pejabat
PengelolaInformasi
dan
Dokumentasi (PPID) Provinsi terkait dengan publikasi informasi. 3. Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota a. Menetapkan petugas Unit P3M; b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan BOS di laman Http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan; c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk
yang disampaikan melalui sistem
pengaduan online dan sms di laman BOS SMK; d. Melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan; e. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan BOS SMK secara online di laman BOS SMK; f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler sesuai dengan periode laporan program BOS SMK. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS SMK;
- 61 -
g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya; h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi informasi.
(PPID)
Kabupaten/Kota
terkait
dengan
publikasi
- 62 -
BAB X LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH DAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA SECARA ONLINE
Dalam rangka untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS SMK, satuan pendidikan penerima BOS SMK wajib membuat laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan dalam Bab VII. Untuk mempermudah satuan pendidikan dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan dana BOS SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan sistem pelaporan penggunaan Dana BOS SMK secara online. Satuan
pendidikan
membuat
formulir
BOS
K-7A,
yaitu
rekapitulasi
penggunaan dana BOS SMK berdasarkan 17 komponen penggunaan dana BOS SMK.
Selanjutnya satuan pendidikan harus memasukkan informasi dari
formulir BOS-K7A kedalam menu “Penggunaan Dana BOS SMK’ yang ada dalam www.bos.kemdikbud.go.id atau sistem online lainya yang ditetapkan oleh tim manajemen bos tingkat pusat. Secara umum, langkah-langkah penggunaan aplikasi pemasukan laporan penggunaan dana BOS secara online sebagai berikut: a. Masuk ke web www.bos.kemdikbud.go.id b. Di layar ada kotak isian untuk login ke halaman isian laporan penggunaan dana secara online. Mekanisme login pada tahun 2016memanfaatkan Single
Sign
On
(SSO)
yang
telah
disinkronkan
dengan
Sistem
Dapodikdasmen. Dengan mekanisme ini, maka satuan pendidikan dapat login dengan menggunakan login Dapodikdasmen yang berupa alamat email satuan pendidikan dan password sebagaimana yang biasa digunakan oleh satuan pendidikan untuk login ke dalam sistem Dapodikdasmen. c. Setelah berhasil, maka pada layar komputer akan ditampilkan antar muka pengisian laporan penggunaan dana BOS SMK berdasarkan 17 komponen. Dengan menekan tombol "Ubah", maka pengguna dapatmemasukkan data penggunaan dana BOS SMK menurut 17 komponen. d. Setelah selesai mengisi data tekan tombol "Simpan". Data tersebut akan terekam di sistem pelaporan. e. Untuk keluar dari menu pemasukan data tekanlah "Log out" Jika terjadi masalah satuan pendidikan dapat bertanya berkonsultasi dengan Tim Dapodikdasmen Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota atau melalui email :
[email protected]. 9
- 63 -
FORMULIR ISIAN
- 64 -
CONTOH NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH)
NASKAH PERJANJIAN HIBAH* Tentang pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk biaya operasional sekolah di SMK** ...................................., Desa ...................................., Kecamatan ..............................., Kab/Kota ................................................, pada hari ............................. tanggal .......................................................... bulan ........................ tahun ..............................., yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Jabatan : Alamat : Sebagai Ketua Tim Manajemen BOS SMK Provinsi, berdasarkan SK Nomor ........................................................... tanggal ........................., bertindak atas nama Pemerintah Daerah Provinsi ............................................. selaku Pemberi Tugas, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : Jabatan : Alamat : Sebagai Kepala SMK.........., berdasarkan SK Nomor .......................................... tanggal ........................., atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...............................yang bertindak atas nama SMK.......... selaku Penerima Tugas, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak setuju dan bersepakat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut: a. Jenis Pekerjaan
: Mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah
b. Jumlah Bantuan
: Rp (
c. Waktu Pelaksanaan
)
: ................... bulan
d. Tata Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung ke Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi. e. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melaporkan kegiatannya kepada Pihak Pertama. f. Pihak kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang, tentang penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS SMK maupun yang berasal dari sumber lain. g. Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka Pihak Kedua akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Negara. Pihak Pertama:
Pihak Kedua:
- 65 -
Tim Manajemen BOS SMK Tk.Provinsi
Kepala SMK………………….
.......................................
.......................................
*) Dibuat rangkap 3 (tiga), 1 untuk Tim Manajemen BOS Provinsi, 1 Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan 1 untuk Sekolah. **) Coret yang tidak perlu
- 66 -
Formulir BOS-01A
- 67 -
- 68 -
Formulir BOS-01B
- 69 -
Formulir BOS-01C
- 70 -
- 71 -
NO
NPSN
NAMA SMK
Kab/Kota : …………………………… Provinsi : ……………………………
Nama :…….. NIP :…………
Mengetahui Kepala Sekolah
PENANDA TANGAN (2 ORANG)
Dibuat Oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi
FORMAT BOS-02
NAMA REKENING BANK CABANG (NAMA LEMBAGA TDK NOMOR REKENING BOLEH REK. PRIBADI
DATA NOMOR REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BOS
- 72 -
Formulir BOS-02
- 73 -
Formulir BOS-03
CONTOH RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS SMK PERIODE ..... s/d ..... Jumlah Siswa :........... Jumlah Dana BOS : Rp ..............
Rencana Penggunaan Dana BOS SMK di Sekolah No
Komponen
Jumlah Dana (Rp)
Total
Ketua Komite Sekolah
(.............................)
Kepala Sekolah
Bendahara
(.............................)
(.............................)
- 74 -
Formulir BOS-04 CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS SMK PERIODE ..... s/d ..... A. Pengeluaran No
Jenis Pengeluaran
Tanggal/Bulan
Jumlah (Rp)
B. Pembelian Barang/Jasa Nama No
Barang/Jasa
Tanggal/
Toko/
Jumlah
yang dibeli
Bulan
Penyedia
(Rp)
Jasa
Ketua Komite Sekolah
(.............................)
Kepala Sekolah
(.............................)
Bendahara
(.............................) Formulir BOS-6A
- 75 -
LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Identitas Pengadu a. Nama
:
b. Alamat
:
2. Tanggal Terima Pengaduan : 3. Lokasi Kejadian a. RT/RW/Dusun
:
b. Desa/Keluarahan
:
c. Kabupaten/Kota
:
d. Provinsi
:
4. Uraian Pengaduan:
5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan : 6. Penyelidik : 7. Temuan:
8. Keputusan/Rekomendasi:
9. Pelaksanaan Keputusan
10. Tanggal
pemberitahuan
pelaksanaan keputusan: 11. Dokumen yang diterima:
kepada
Pengadu
tentang
keputusan/dan
- 76 -
20__ Melaporkan: UP3M Prov/Kab/Kota/Sekolah,
- 77 -
Formulir BOS-06B LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN 1. Identitas Penanya/Pemberi Saran a. Nama
:
b. Alamat
:
2. Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran : 3. Uraian Pertanyaan/Saran:
4. Penerima Pertanyaan/Saran
:
5. Tindak Lanjut Saran:
20__ Melaporkan: UP3M Prov/Kab/Kota/Sekolah,
2
1
3
Kuantitas (unit) 4
Harga 5
Sumber
Keterangan: 1 Diisi dengan nomor urut barang 2 Diisi dengan nama barang 3 Diisi dengan jumlah unit barang yang diterima 4 Diisi dengan harga barang yang diterima 5 Diisi dengan pemberi barang atau sumber dana yang digunakan untuk membeli barang yang diterima 6 Diisi nomor surat perintah kerja/surat pemesanan 7 Diisi dengan tanggal penerimaan barang di sekolah
Nama Buku/Barang
: : : :
No
Sekolah Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi
Buku Penerimaan Barang
6
Referensi
7
Tanggal Penerimaan
Format BOS-07 Dibuat oleh Sekolah sebagai arsip sekolah
- 78 -
Formulir BOS-07
2
1
3
Pengarang/ Pembuat 4
Tahun Perolehan 5
Penerimaan (unit) 6
Keluar (unit) 7
Sisa (unit)
8
Keterangan
Format BOS-08 Dibuat oleh Sekolah sebagai arsip sekolah
Keterangan: 1 Diisi dengan nomor urut barang 2 Diisi dengan nama barang 3 Diisi dengan nama pembuat dari barang yang diterima 4 Diisi dengan tahun pembuatan/penerimaan dari barang yang diterima (jika tidak diketahui cukup diberi tanda "-") 5 Diisi dengan jumlah unit barang yang diterima oleh sekolah 6 Diisi dengan jumlah unit barang yang dipinjamkan ke siswa 7 Diisi dengan jumlah unit barang yang masih ada di sekolah 8 Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait barang yang bersangkutan, misalnya: rusak, hilang dan sebagainya
Nama Buku/Barang
: : : :
No
Sekolah Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi
Buku Pencatatan Inventaris
- 79 -
Formulir BOS-08
- 80 Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris di Sekolah Tahun ……………….. Sekolah Status Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi No
: : Negeri / Swasta : : : Jumlah Unit
Barang
Format BOS-09
Formulir BOS-09 Dibuat oleh Sekolah Dibuat oleh Sekolah Diserahkan DisdikProvinsi Kab/Kota Diserahkan keke Disdik
Jumlah Dana
Total Dana
Total Kepala Sekolah,
( …………………………………. )
- 81 -
Formulir BOS-10 Berita Acara Serah Terima Aset Daerah Atas Hasil Bantuan Bantuan Operasional Sekolah Tahun .......... Antara Pemerintah Provinsi dengan Sekolah ………………………… Nomor : ………………………… ____________________________________________________________________________ Pada
hari
ini,
…………….
tanggal
……………….
bulan
………………..
tahun
…………………………………. yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ……………………………………. NIP. …………………………… dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ……………………………, dan karenanya
untuk
dan
atas
nama
serta
mewakili
Pemerintah
DaerahProvinsi
……………………………..; Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA. 2. ……………………………………. NIP. …………………………… dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah …………….………………. dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili SMK ………..…………….; Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan menengah di wilayahnya, serta untuk merealisasikan terjadinya
pemerataan
pendidikan, maka pada Tahun Anggaran ............ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun ............ di Provinsi ……………….;
- 82 -
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undangundang sistem pendidikan nasional, yang antara lain disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi sekolah dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah; 3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; 4. Bahwa, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah Hasil Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran ........... dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 Serah Terima Barang ini dilakukan berdasar pada : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Naskah Pemberian Hibah Daerah Nomor: ……………. tanggal …………..,
- 83 -
Pasal 2 PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas barang inventaris bagi sekolah sebagai hasil dana Bantuan Operasional Sekolah kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan barang inventaris tersebut bagi sekolah sebagai hasil dana Bantuan Operasional Sekolah dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah dan kondisi lengkap, baik dan sesuai fungsinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini. Pasal 3 Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Provinsi serta tanggung jawab atas pengurusan, pengelolaan, pengembangannya, serta pemanfaatannya di sekolah beralih kepada PIHAK KEDUA. Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Penerima Bantuan,
Pemberi Bantuan,
.................................................
............................................
- 84 -
- 85 -
6
7
Saldo
( …………………………… ) NIP
5
Pengeluaran (Kredit)
( …………………………… ) NIP
4
Penerimaan (Debit)
Bendahara
3
Uraian
Formulir BOS-K3 Diisi oleh Bendahara Disimpan di sekolah
Mengetahui Kepala Sekolah
2
1
No. Bukti
……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
No. Kode
: : : :
Tanggal
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi
BUKU KAS UMUM
- 86 -
5
6
Pengeluaran (Kredit)
7
Saldo
( …………………………… ) NIP
4
Penerimaan (Debit)
( …………………………… ) NIP
3
Uraian
Formulir BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/Guru Disimpan di sekolah
……, ……… 20…. Bendahara
2
1
No. Bukti
: ……………………………………… : ……………………………………… : ……………………………………… : ………………………………………
Mengetahui Kepala Sekolah
No. Kode
Tanggal
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi
Bulan :
BUKU PEMBANTU KAS
- 87 -
5
6
Pengeluaran (Kredit)
7
Saldo
( …………………………… ) NIP
4
Penerimaan (Debit)
( …………………………… ) NIP
3
Uraian
……, ……… 20…. Bendahara/Guru
2
1
No. Bukti
Formulir BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/Guru Disimpan di sekolah
Mengetahui Kepala Sekolah
No. Kode
Tanggal
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi
Bulan: : ……………………………………… : ……………………………………… : ……………………………………… : ………………………………………
BUKU PEMBANTU BANK
- 88 -
PPh 23 8
Pengeluaran (Kredit) 10
11
Saldo
…………………………….. NIP
4
PPN 5
Penerimaan (Debit) PPh 21 PPh 22 6 7
Formulir BOS-K6 Diisi oleh Bendahara Disimpan di sekolah
…………………………….. NIP
3
Uraian
Bulan :
Bendahara Sekolah
2
1
No. Bukti
: ……………………………………… : ……………………………………… : ……………………………………… : ………………………………………
Mengetahui Kepala Sekolah
No. Kode
Tanggal
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi
BUKU PEMBANTU PAJAK
- 89 -
- 90 -
Lampiran Formulir BOS K-7 Dibuat oleh Sekolah Lampiran Formulir BOS K-7 Dikirimke Tim Manajemen BOS SMK Tingkat Provinsi
Dibuat oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
- 91 -
Formulir BOS-K7a
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
1.1 1.2 1.3
Bendahara/Penanggungjawab kegiatan
……………………. NIP. ................
……………………. NIP. ................
Tahun ........
Penggunaan Dana BOS SMK
PERIODE TANGGAL : …………………. s/d ……………………..( Triwulan ke …..)
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS SMK Tk. Provinsi
Formulir BOS-K7a
Menyetujui, Kepala sekolah
Program/Kegiatan
Saldo Awal Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan standar isi Pengembangan standar proses Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar pembiayaan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Provinsi
No. Urut
:
:
Kab/Kota
:
Desa/Kecamatan :
Nama Sekolah
Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Bacaan Pembiayaan Pengelolaan Satuan Pendidikan Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum Pembelajaran Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran Langganan Daya dan Jasa
Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler
Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang Pengembangan Sekolah Rujukan
Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran
Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan berbasis TIK Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan satuan pendidikan serta penanggulangan Bencana Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
Biaya Penyusunan dan Pelaporan
Jumlah
- 92 -
- 93 -
Formulir BOS-K7b REGISTER PENUTUPAN KAS TanggalPenutupan Kas
:
NamaPenutup Kas (Pemegang Kas) : TanggalPenutupan Kas Yang Lalu
:
Jumlah Total Penerimaan (D)
: Rp
Jumlah Total Pengeluaran (K)
: Rp
Saldo Buku (A = D - K)
Rp
Saldo Kas (B)
Rp
Saldokas B terdiri dari: 1. Lembaranuangkertas
Rp 100.000,-
Lembar Rp
Lembaranuangkertas
Rp
50.000,-
Lembar Rp
Lembaranuangkertas
Rp
20.000,-
Lembar Rp
Lembaranuangkertas
Rp
10.000,-
Lembar Rp
Lembaranuangkertas
Rp
5.000,-
Lembar Rp
Lembaranuangkertas
Rp
2.000,-
Lembar Rp
Lembaranuangkertas
Rp
1.000,-
Lembar Rp SubJumlah (1) Rp
2. Kepinguanglogam
Rp
1.000,-
Keping
Rp
Kepinguanglogam
Rp
500,-
Keping
Rp
Kepinguanglogam
Rp
200,-
Keping
Rp
Kepinguanglogam
Rp
100,-
Keping
Rp
SubJumlah (2) Rp 3. Saldo Bank, SuratBerhargadll
Sub Jumlah (3) Rp Jumlah (1 + 2 + 3) Rp
Perbedaan (A-B)
Rp
PenjelasanPerbedaan Tanggal, Yang diperiksa, Bendahara/Pemegang Kas
Yang Memeriksa, KepalaSekolah
NIP.
NIP.
- 94 -
Formulir BOS-K7C
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Padahari ini ………………….. tanggal …………………………… tahun …………….......... yang bertanda tangan di bawah ini, kamiKepalaSekolah yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan No. ……………….. tanggal ………………………………... Nama
:
Jabatan
:
melakukan pemeriksaan kas kepada: Nama
:
Jabatan
:
yangberdasarkan
Surat
Keputusan
No.
………………..
tanggal…………………………ditugaskandenganpengurusanuang …………………………………………. Berdasarkanpemeriksaan
kas
sertabukti-buktidalampengurusan
kamimenemuikenyataansebagaiberikut: Jumlahuang yang dihitung di hadapanBendahara/Pemegang Kas adalah: a) Uangkertas bank, uanglogam
Rp
b) Saldo Bank
Rp
c) SuratBerhargadll
Rp Jumlah Rp
SaldouangmenurutBukuKasUmum
Rp
Perbedaanantara saldo kas dan saldo buku
Rp
Tanggal, Bendahara/Pemegang Kas
KepalaSekolah
NIP.
NIP.
itu,
No. Urut NPSN Nama Sekolah Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Bacaan Pembiayaan Pengelolaan Satuan Pendidikan
TAHUN .......... Penggunaan Dana BOS SMK
REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA KABUPATEN/KOTA ................................................... PROVINSI ...............................................
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum Pembelajaran Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran Langganan Daya dan Jasa Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang
Pengembangan Sekolah Rujukan
……………………. NIP. ................
Ketua Tim Manajemen BOS SMK tk. Provinsi ....................................
Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Pusat
Formulir BOS-K8
Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan berbasis TIK Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan satuan pendidikan serta penanggulangan Bencana Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
Biaya Penyusunan dan Pelaporan
Jumlah
- 95 -
Formulir BOS-K8
- 96 -
Biaya Penyusunan dan Pelaporan
OS SMK tk. Provinsi
Jumlah
Manajemen BOS Pusat
ajemen BOS Provinsi
r BOS-K10
- 97 -
Formulir BOS-K10
- 98 -
- 99 -
Formulir BOS-K11a
- 100 -
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. ANIES BASWEDAN
