LAPORAN PEMANTAUAN SVLK UD. SIDO MUKTI KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR Tanggal 19-21Januari 2016

disampaiakan Kepada : Multistakeholder Forestry Program (MFP) 3

di Susun Oleh : Sugianto & Kus Halim

PUSAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) MANGKUBUMI Sekretariat : Perum Permata Kota Blok D-11 Bago Tulungagung Jawa Timur Phone “ 0355-333683, 081-335174892, http ; www.pplh-mangkubumi.org

JANUARI2016

I.

PENDAHULUAN

Menyikapi desakan untuk perbaikan Forest Governance di Indonesia, khususnya terkait pemberantasan illegal logging dan kebutuhan akan perdagangan kayu legal terutama di tingkat internasional. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri dan Kehutanan (KLHk) Nomor P.95/MenLHK-II/2015 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK melakukan penilaian dan verifikasi yang meliputi: (i) penilaian kinerja dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK berdasarkan standar penilaian PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) yang diperuntukkan bagi pemilik IUPHHK; dan (ii) verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK, IPK dan IUI Lanjutan serta pemilik Hutan Hak (Hutan Rakyat) berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Berdasarkan P.14/2014, ada beberapa elemen penting dalam SVLK. Pertama yaitu Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Elemen kedua adalah unit manajemen dari pemegang IUPHHK, IPK, IUIPHHK, dan IUI Lanjutan serta pemilik Hutan Hak (Hutan Rakyat); Ketiga adalah lembaga akreditasi sertifikasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN); kemudian, elemen keempat adalah, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari: (i) Lembaga Penilai Pengelolaan Hasil Hutan Lestari (LP-PHPL), dan (ii) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK); dan elemen terakhir yang tak kalah penting adalah Lembaga Pemantau Independen (PI) yang bentuk kelembagaannya adalah organisasi masyarakat sipil ataupun individu masyarakat. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) selama ini menyoroti dan membuktikan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan SVLK, terutama terkait lemahnya penegakan aturan ini. Berdasarkan Permenhut 95/2014, seluruh industri primer kehutanan wajib menggunakan bahan baku kayu bulat hutan alam bersertifikat. Sedangkan peraturan Dirjen BPPHH (P.14.VIBPPHH/2014) yang mengatur SVLK mensyaratkan Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok Berdasarkan peran dan fungsi diatas, JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi perlu untuk melakukan pemantauan atas kinerja dan izin yang diberikan terhadap UD Sido Mukti yang beralamat di Kab Trenggalek, Provinsi Jawa Timur untuk melihat realitas pelaksanaan aturan mengenai SVLK ini.

II.

Proses Pemantauan

Pemantauan terhadap UD. SIDO MUKTI ini untuk mengetahui sejauh mana aturan SVLK diterapkan oleh industri tersebut. Selain itu pemantauan juga mengamati sejauh mana efek SVLK bagi unit manajemen industri tersebut, apakah menguntungkan atau tidak, serta apakah penerapan SVLK pada industri tersebut mampu memicu terwujudnya hutan yang lestari sebagaimana visi besar SVLK. Kegiatan pemantauan peda UD. Sido Mukti dilaksanakan selama Tiga hari, yakni tanggal 19-21 Januari 2016. Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi industri dan bertemu langsung dengan pemilik industri serta melihat kegiatan industri tersebut. Untuk diketahu bahwa UD. SIDO MUKTI adalah salah Satu dari Sembilan UD yang tergabung dalam Trenggalek Wood pemegang IUIPHHK jenis produk Kayu Gergajian dengan kapasitas 1.500 m3 per tahun. 1

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

III.

HASIL PEMANTAUAN a. Profil UD. SIDO MUKTI

UD. Sido Mukti melakukan kegiatan industrinya berada di desa Sumberingin kecamatan Karangan kabupaten Trenggalek Jatim. UD. Sido Mukti memulai usahanya sejak tahun 2011. Hasil produksi UD. Sido Mukti di kirim ke pabrik MUSTIKA (Surabaya/Sidoarjo) dan satu-satunya pemasok asal Trenggalek adalah atas nama UD Sido Mukti. Jadi siapapun yang akan menjadi pemasok ke pabrik MUSTIKA yang berasal dari Trenggalek harus memperoleh persetujuan UD. Sido Mukti, demikian keterangan pemilik UD. Sido Mukti. UD. Sido Mukti hanya mengolah satu jenis kayu yakni kayu pinus. Sedangkan bahan baku kayu pinus yang diolah berasal dari hutan rakyat. Bahan baku berasal dari dari beberapa daerah yakni; Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan. UD. Sido Mukti memiliki banyak bakul kayu di kawasan tersebut, sehingga kegiatan industri dapat memenuhi target, meskipun kadang juga berkurang karena bakul tersebut juga menjual kayu pinusnya ke industri lain atau karena cuaca buruk maka para bakul tidak dapat stor kayu ke UD. Sido Mukti. Menurut pengakuan pemilik, semua bahan baku berasal dari hutan rakyat UD. Sido Mukti memiliki karyawan sejumlah Empat Belas (14) orang. Namun jika stok kayu hanya sedikit, hanya beberapa karyawan yang bekerja. Seperti saat pemantau berada dilokasi pada tanggal 16 Januari 2016, jumlah pekerja yang beraktifitas hanya Sembilan (9) orang, hal ini disebabkan stok kayu pinus yang dimiliki hanya 3 Truk. Jika kondisi baik, gudang sampai penuh dan mampu menampung 60 truk. UD. SIDO MUKTI adalah salah Satu dari Sembilan UD yang tergabung dalam Trenggalek Wood pemegang IUIPHHK Kayu Gergajian Tersertifikasi dengan kapasitas 1.500 m3 per tahun. Standart Audit yang digunakan adalah Lampiran 2.6 P.14/VI-BPPHH/2014 Jo.P.1/VIBPPHH/2015. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Trenggalek Wood adalah PT. Trustindo Prima Karya, dengan Nomor Akreditasi LVLK-010 – IDN. Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016. Alamat Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1, Jl. Kusuma Bangsa No. 80 Samarinda 75121. Telpon 0541747798. Email [email protected] website; www.trustindo.net Lokasi kegiatan industri UD. Sido Mukti sangat dekat dengan sungai. Bahkan bisa dikatakan berada di bibir sungai. Terdapat banyak rendemen sisa gergajian yang kemungkinan bercampur dengan oli dan sebagian dibuang di tepi sungai. Gudang baru yang akan dibuat pun juga berada tidak jauh dari bantaran sungai. Hanya beberapa meter dari bibir sungai.

2

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

Lokasi/gudang kayu bulat dan tempat penggergajian UD. Sido Mukti

b. Legalitas Perijinan Sebagaimana yang tercatat dalam Resum Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Kelompok Pada Kelompok Usaha Bersama Trenggalek Wood, UD. Sido Mukti adalah unit usaha pengelolaan yang memiliki izin sah, dengan Akta Pembentukan Kelompok pada tanggal 22 April 2015 dan ditandatangani oleh pengurus kelompk (ketua, Sekretaris dan Bendahara). Beberapa standar perijinan yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama Trenggalek Wood dan termasuk di dalamnya adalah UD. Sido Mukti, memiliki perijinan yang sah dan dengan status memenuhi antara lain; 1. Akta pendirian perusahaan dengan perubahan terakhir, tercatat memenuhi 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdgangan yang tercantum dalam izin industri, tercatat memenuhi 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri, tercatat memenuhi 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tercatat memenuh 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tercatat memenuhi. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tercatat memenuhi

3

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

7. Dokumen Lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara), tercatat memenuhi. 8. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT), tercatat memenuhi. 9. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan, tercatat memenuhi. Dengan dikeluarkannya resum hasil VLK, dengan status memenuhi dan selanjutnya hasil tersebut menjadi konsumsi publik, maka sudah barang tentu UD. Sido Mukti adalah industri yang memenuhi standar legalitas pendirian industri. Namun ketika pemantau hendak meminta dokumen tersebut untuk di foto ataupun di foto copy, dipersulit oleh pemilik industri dengan alasan dokumen tersebut disimpan oleh ayahnya. Beberapa kali pemantau mendatangi rumah pemilik industri, namun sang ayah yang menyimpan dokumen tersebut belum pulang dari sekolah tempatnya mengajar. Ketidaksesuain sesuai dengan Perdirjen 14/2014 tentang standar Verifikasi Legalitas kayu (SLK) untuk Industri Primer sebagai berikut : 1. Di indikasikan UD. Sido Mukti tidak mempunyai RPBBI Tahun 2016. Karena ketika ditanya pihak industri tidak memahami tentang RPBBI yang menjadi kewajiban yang harus dimili oleh industri primer (IUIPHHK), kemudian ketika pemantau bertanya berapa jumlah kubikasi rata-rata kayu pinus yang masuk ke industrinya per hari atau per bulan, pemilik menyampaikan bahwa kayu pinus yang masuk tidak menentu, apalagi saat ini sedang musim hujan. Di lokasi pembelian kayu pinus para pemilik kayu sedang mengerjakan pekerjaan lain (bertani di sawah, dll) dan ini mengurangi intensitas masyarakat menjual atau menebang kayunya. Dengan demikian otomatis UD. Sido Mukti berkurang pasokannya, karena para bakol kayu tidak memperoleh kayu pinus. Namun demikian hal ini tidak sesui dengan Lampiran 2.6 . Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/2014/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/15, bahwa UD. Sido Mukti yang tergabung dalam KUB Trenggalek Wood berstatus memenuhi dalam hal RPBBI Untuk Industri Primer Hasil Hutan.

c. Legalitas Bahan Baku Sebagaimana yang tercatat dalam Resum Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Kelompok Pada Kelompok Usaha Bersama Trenggalek Wood, UD. Sido Mukti mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. UD. Sido Mukti memperoleh suplai kayu pinus dari hutan rakyat dengan disertai dokumentasi jual beli berupa nota angkutan yang sah. Pada saat pemantau melakukan pengecekan tanggal 16 Januari 2016 pada dokumen angkutan kayu untuk bulan Oktober – Desember 2015, pemilik tidak memberikan dokumen angkut kayu yang yang dimaksud. Namun ia hanya menunjukkan contoh Nota Angkutan kosong yang selama ini di digunakan oleh UD. Sido Mukti. Berikut adalah contoh nota angkutan kosong yang ditunjukkan ke pemantau yang dimiliki oleh UD. Sido Mukti. Nota Angkutan ini menjadi dokumen yang menyertai setiap ada kayu yang diangkut menuju ke lokasi industri.

4

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

Contoh Nota Angkutan Milik UD. Sido Mukti

UD. Sido Mukti memiliki banyak bakul kayu pinus yang menyuplai industrinya. Mereka ada yang datang dari Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan. Alat angkut yang sering di pakai adalah truck diesel. Di bawah ini adalah alur sumber bahan baku kayu pinus dari dari hutan rakyat sampai ke lokasi UD. Sido Mukti dan selanjutnya di kirim ke MSTIKA (Industri Lanjutan di Surabaya)

Berkaitan dengan standar legalitas bahan baku, UD. Sido Mukti, sebagaimana yang tertera pada Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Kelompok Pada Kelompok Usaha Bersama Trenggalek Wood, UD. Sido Mukti memperoleh bahan baku (kayu pinus) dari hutan rakyat. Hal ini juga dijelaskan oleh pemilik saat pemantau datang ke rumah pemilik (16 Januari 2016), “seluruh kayu pinus yang masuk ke UD. Sido Mukti adalah kayu rakyat. Kayu tersebut dari Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan mas”, demikian ungkapnya. Selanjutnya pemilik UD. Sido Mukti juga menjelaskan bahwa seluruh kayu yang didatangkan 5

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

menggunakan dokumen Nota Angkutan dengan model yang sudah dikonsultasikan dengan Dinas Kehutanan kabupaten Trenggalek. Pemilik UD. Sido Mukti tidak menunjukkan dokumen Nota Angkutan yang sudah terpakai selama beberapa bulan terakhir kepada pemantau. Dengan tidak menunjukkan dokumen Nota Angkut kepada pemantau, diindikasikan bahwa UD. Sido Mukti tidak menyimpan dan mengarsipkan Nota Angkutan dengan baik. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengelabuhi RPBBI UD. Sido Mukti. Karena menurut pemilik UD. Sido Mukti setiap hari jika kondisinya bagus, gudang dan tempat penggergajian UD. Sido Mukti menerima kayu pinus bulat sejumlah 10 sampai 12 truck atau kurang lebih 50 m3/hari.

d. Legalitas Produksi Dalam aturan SVLK, legalitas produksi dari sebuah industri mengandaikan adanya hitungan secara cermat antara bahan baku kayu bulat, rendemen, dan limbah kayu bekas gergajian. Dari sinilah auditor akan memberikan penilaian memenuhi jika industri tersebut benar-benar menerapkannya. UD. Sido Mukti sebagaimana yang dituturkan pemiliknya merasa sangat keberatan dengan aturan penghitungan ini. “Ora sido kerjo mas lek dadak nyatet siji-siji”, artinya, “tidak jadi bekerja mas kalau harus mencatat satu-satu”. Pemilik industri sangat keberatan dengan aturan ini, sebab akan memperlambat proses penggergajian. Karena dari proses tersebut juga tidak mendatangkan keuntungan atau meningkatnya harga jual kayu olahannya. Namun di sisi lain rendemen dan limbah kayu gergajian tersebut memiliki nilai ekonomis tersendiri. Rendemen dan limbah kayu gergajian tersebut dibeli oleh seorang bakul dan selanjutnya di jual ke tempat pembakaran genteng dan industri tahu. Tempat penjualan rendemen dan limbah kayu gergajian biasanya di kecamataan Gandusari dan Durenan karena tempat tersebut adalah sentral pembuatan genteng.

Rendemen Gergajian Kayu Pinus Bulat UD. Sido Mukti

6

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

Limbah Gergajian Kayu Pinus Bulat UD. Sido Mukti

Hasil Olahan Kayu Pinus Bulat UD. Sido Mukti

Limbahan Hasil Olahan UD. Sido Mukti

Berkaitan dengan aspek legalitas Produksi, yang mengacu pada Lampiran 2.6 . Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/2014/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/15, temuan pemantau pada UD. Sido Mukti sebagai berikut : 7

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

1. Tidak melakukan pencatatan produksi kayu dari kayu bulat ke kayu olahan dalam setiap aktifitas penggergajian, padahal standar SVLK harus ada catatan tally sheet olahan kayu. 2. Tidak melakukan pencatatan laporan produksi hasil olahan kayu. Sehingga diduga UD. Sido Mukti tidak menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). 3. Di indikasikan Memproduksi kayu olahan melebihi kapasitas yang diijinkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik bahwa jika kondisinya baik setiap hari ada 10 – 12 truk kayu pinus yang masuk. Jika rata-rata Satu truk memuat 5m3 kayu bulat, maka setiap hari rata-rata UD. Sido Mukti menampung 50m3 kayu bulat. Maka dalam satu bulan rata-rata UD. Sido Mukti menampung 1.250 m3 kayu pinus bulat. Dalam Satu tahun akhirnya UD. Sido Mukti rata-rata bisa menampung 15.000m3 per bulan kayu pinus bulat. Dan ini tidak sesuai dengan kapasitas yang diijinkan oleh UD. Sido Mukti yakni 1.500 m3 per tahun.

e. Ketenagakerjaan Sebagai anggota dari KUB Trenggalek Wood, UD. Sido Mukti ditetapkan sebagai industri yang memenuhi standart dalam proses penilaian (keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan terpenuhinya K3 pada KUB Trenggalek Wood, khususnya pada UD. Sido Mukti diharapkan pekerja dapat dapat melakukan aktifitas kerjanya dengan nyaman, aman dan disiplin. Namun, sebagaimana keterangan yang disampaikan sendiri oleh pemilik UD. Sido Mukti sangat bertentangan dengan apa yang tertulis dalam RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU SECARA KELOMPOK PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA TRENGGALEK WOOD. Pemilik UD. Sido Mukti tidak memasang beberapa kelengkapan K3 di area kegiatan penggergajian. Pemilik UD. Sido Mukti hanya akan memasang peralatan dan kelengkapan K3 jika akan ada penilaian dari pihak yang berwajib.

Tidak memenuhi Standar Keselamatan Kerja (tanpa masker)

Dari hasil pemantauan pada tanggal 15 – 17 Januari 2016, UD. Sido Mukti: 1. Tidak menyediakan peralatan APD, kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik, jalur evakuasi dan titik kumpul di area kerja karyawan. 8

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

2. Tidak mewajibkan pekerja menggunakan masker dan sarung tangan. 3. Tidak menyediakan papan pencatatan kecelakaan. 4. Berikut adalah link video aktifitas kerja karyawan UD. Sido Mukti https://www.youtube.com/watch?v=emoJ85iqm-g

f. Kesimpulan Beraitan dengan pemantauan yang dilakukan di UD. Sido Mukti pada tanggal 15 – 17 Januari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Aspek legalitas perizinan a. UD. Sido Mukti memiliki perijinan yang sah b. Di indikasikan UD. Sido Mukti tidak mempunyai RPBII Tahun 2016. Karena ketika ditanya berapa jumlah-rata-rata kayu pinus yang masuk ke industrinya per hari atau per bulan, pemilik menyampaikan bahwa kayu pinus yang masuk tidak menentu. 2. Aspek Legalitas bahan baku a. Saat ini UD. Sido Mukti menggunakan Nota Angkutan sebagai bukti legalitas perolehan kayunya. b. Pemilik UD. Sido Mukti tidak menunjukkan dokumen Nota Angkutan yang sudah terpakai selama beberapa bulan terakhir kepada pemantau. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengelabuhi RPBBI UD. Sido Mukti. Karena menurut pemilik UD. Sido Mukti setiap hari jika kondisinya bagus, gudang dan tempat penggergajian UD. Sido Mukti menerima kayu pinus bulat sejumlah 10 sampai 12 truck atau kurang lebih 50 m3. Dan jika di hitung total rata-rata pertahun UD. Sido Mukti mengolah kayu bulat sejumlah 15.000 m3. Dan ini bertentangan dengan izin yang dimiliki. 3. Aspek legalitas produksi UD. Sido Mukti melakukan yang diindikasikan sebagai berikut: a. Tidak melakukan pencatatan produksi kayu dari kayu bulat ke kayu olahan dalam setiap aktifitas penggergajian, padahal standar SVLK harus ada catatan tally sheet olahan kayu. b. Tidak melakukan pencatatan laporan produksi hasil olahan kayu. Sehingga diduga UD. Sido Mukti tidak menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). c. UD. Sido Mukyi diindikasikan Memproduksi kayu olahan melebihi kapasitas yang diijinkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik bahwa jika kondisinya baik setiap hari ada 10 – 12 truk kayu pinus.

9

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016

4. aspek ketenaga kejaan UD. Sido Mukti dalam aspek ketenagakerjaan dengan sengaja mengindahkan aturan K3 dengan terang-terang: a. Tidak menyediakan peralatan APD, kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik, jalur evakuasi dan titik kumpul di area kerja karyawan. b. Tidak mewajibkan pekerja menggunakan masker dan sarung tangan. c. Tidak menyediakan papan pencatatan kecelakaan.

10

Laporan Pemantauan SVLK UD Sido Mukti Kab Trenggalek – Januari 2016