BENTUK NEGARA & BENTUK PEMERINTAHAN

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 www.hukum.dikampus.cm

PENGERTIAN 

Bentuk Negara (staats-vorm) berbicara mengenai organ negara atau organisasi negara sebagai keseluruhan  Bentuk Pemerintahan (regerings-vorm) berbicara mengenai bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan kekuasaan.  Ada juga istilah Sistem Pemerintahan yang berbicara mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam arti cabang eksekutif saja. www.hukum.dikampus.cm

BENTUK NEGARA KLASIK PLATO (427 – 347 SM): a. Aristokrasi Pemerintahan bangsawan cendikiawan berkeadilan b. Timokrasi Penguasa menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. c. Oligarki : Pemerintahan oleh beberapa orang kaya. A. Demokrasi : Pemerintahan oleh rakyat B. Tyrani : Pemerintahan oleh satu orang yang keras dan kuat. www.hukum.dikampus.cm

ARISTOTELES (384 – 322 SM) Pemerintahan oleh satu orang : A. Monarki B. Tyranni Pemerintahan oleh Banyak Orang : A. Aristokrasi B. Oligarki Pemerintahan oleh Rakyat A. Republik B. Demokrasi www.hukum.dikampus.cm

TEORI POLYBIOS – POLYBIUS CYCLES (200 – 118 SM)

MONARKI

OKHLOKRASI

TYRANNI

DEMOKRASI

ARISTOKRASI

OLIGARKI www.hukum.dikampus.cm

Okhlokrasi : Pemerintahan yang liar dari rakyat gembel dan hina

BENTUK NEGARA MODERN A. Leon Duguit : 1. Negara Kesatuan 2. Negara Serikat 3. Perserikatan Negara-negara B. Sri Soematri : 1. Negara federal/Serikat (Federal state, bondstaat) 2. Negara Kesatuan (Unitary State, eenheidstaat) www.hukum.dikampus.cm

PERBEDAAN (R. Kreneuburg) NEGARA FEDERASI:  Negara bagain punyai pouvoir constituant.  Wewenang membentuk UU Pusat oleh Negara Federal terperinci dalam Konstitusi. NEGERA KESATUAN :  Organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan dalam UU Pusat.  Pembentukan UU Pusat ditentukan secara umum oleh Konstitusi dan Pemda tergantung pada UU Pusat. www.hukum.dikampus.cm

PERBEDAAN MENURUT TEORI RESIDU NEGARA FEDERASI :  Residual Power berada pada Negara bagain (state)  Distribusi secara vertikal/teritorial division of power/vorm organisatie diatur secara terperinci dalam konstitusi. NEGERA KESATUAN :  Residual Power berada pada Negara Pusat (Center Govenment)  Distribusi secara vertikal/teritorial division of power/vorm organisatie tidak diatur secara terperinci dalam konstitusi. www.hukum.dikampus.cm

NEGARA KESATUAN Ciri Mutlak Negara Kesatuan  Supremasi Pusat  Tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat Sistem Pemerintahan :  Sentralisasi (central government, single centralized government)  Dekonsentrasi (deconcentratie).  Desentralisasi (decentralisatie) www.hukum.dikampus.cm

NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT

PEMDA A

PEMDA B

Penduduk

Penduduk

www.hukum.dikampus.cm

NEGARA FEDERAL  Terdiri beberapa negara bagian yang tidak

berdaulat;  Kedaulatan berada pada Negara Federal;  Negara bagian punya kekuasaan membuat UUD, kepala negara sendiri, parlemen dan kabinet sendiri.  Kewenangan untuk angkatan perang, hubungan luar negeri, keuangan dan moneter berada pada Negara Federal. www.hukum.dikampus.cm

NEGARA FEDERAL NEGARA FEDERAL

NEGARA BAGIAN A

NEGARA BAGIAN B

Penduduk

Penduduk

www.hukum.dikampus.cm

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA (CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

 Perserikatan atau Persekutuan antar

   

beberapa negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat penuh. Dibentuk karena ada kesamaan kepentingan atau karena dinamika sosial politik global. Untuk kepentingan hubungan luar negeri. Perjanjian mengikat negara anggota, tapi tidak pada warga negara anggota. Seperti : Uni Eropa, Liga Arab, dan Asean. www.hukum.dikampus.cm

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA (CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

KONFEDERASI

NEGARA A

NEGARA B

NEGARA C

WARGA NEGARA A

WARGA NEGARA B

WARGA NEGARA C

www.hukum.dikampus.cm

BENTUK PEMERINTAHAN MODERN A. MONARKI  Kehendak terjelma dari satu orang  Kepala Negara berganti turun temurun. B. REPUBLIK  Kehendak terjelma dari rakyat.  Kepala Negara berganti tidak turun temurun.

www.hukum.dikampus.cm

PERKEMBANGAN MONORKI A. MONARKI ABDOLUT  Raja berkuasa mutlak terhadap semua alat kekuasaan negara.  Biasanya dilandasi faham teokrasi.. B. MONARKI KONSTITUSIONAL  Kekuasaan Raja dibatasi konstitusi.  Sering juga disebut monarki modern, seperti Inggris, Belanda, dan Jepang. www.hukum.dikampus.cm

TEORI KEKUASAAN NEGARA a. Teori Thomas Hobbes : Manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium comtra omnes, yang tak ubahnya binatang buas. Dalam keadaan inilah mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat yang menyerahkan hak-haknya kpd penguasa. b. Teori John Locke : Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak lainnya tetap melakat pada masing2 indivudu. www.hukum.dikampus.cm

PROSES PERJANJIAN MASYARAKAT MENURUT JOHN LOCKE a. The First Treaty (Pactum Unionis) Perjanjian individu dengan individu untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara. b. The Second Treaty (Pactum Subjectionis) Perjanjian dalam Pactum Unionis terbentuk atas dasar suara mayoritas, sehingga setiap individu tetap memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan, yakni life, liberty, dan estate. Sehingga tugas negara melindungi kepada masing2 individu. www.hukum.dikampus.cm

N.SUMATRA

RIAU C.SULAWESI

MALUKU

JAMBI S.KALIMANTAN LAMPUNG

IRIAN JAYA PAPUA

S.SULAWESI C.JAVA

W.JAVA

E.JAVA BALI

DI YOGYAKARTA

W.NUSA TENGGARA

www.hukum.dikampus.cm

E.NUSA TENGGARA